Terancamnya Niat Pelajar sebagai Subjek Pendidikan

Sekolah-sekolah di perkotaan umumnya memiliki bangunan yang relatif layak untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar. Di tengah masyarakat yang mudah mengakses informasi, kondisi sekolah yang memprihatinkan dapat dengan cepat menjadi sorotan publik. Situasi ini membuat pemerintah lebih mudah mendapat tekanan ketika persoalan infrastruktur pendidikan mencuat. Namun, kondisi berbeda kerap dialami sekolah-sekolah di daerah terpencil yang jauh dari jangkauan perhatian publik.

Keterpencilan seolah menjadi alasan bagi persoalan infrastruktur pendidikan untuk luput dari perhatian. Padahal, bukan karena letaknya yang terpencil bangunan sekolah dibiarkan perlahan-lahan mengalami kerusakan. Bukan pula karena akses yang sulit, perbaikan infrastruktur boleh terus ditunda. Di balik kondisi tersebut, ada anak-anak yang menggantungkan harapan pada satu-satunya tempat untuk memperoleh pendidikan dan meraih masa depan yang lebih baik.

Slogan “Mewujudkan Generasi Emas” yang terus digaungkan semestinya menjadi komitmen nyata, bukan sekadar jargon pembangunan. Namun, ketika skala prioritas pembangunan pendidikan belum tertata dengan baik, slogan tersebut justru kehilangan maknanya. Kebijakan baru yang memperoleh perhatian dan alokasi anggaran besar perlu ditimbang kembali apabila persoalan mendasar dalam pendidikan masih belum terselesaikan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, perlu dievaluasi pelaksanaannya agar tidak mengesampingkan kebutuhan mendasar lainnya, termasuk keselamatan murid dan kelayakan bangunan sekolah.

Bukan Hanya Bangunan yang Runtuh, Melainkan Juga Kepercayaan terhadap Pendidikan

Salah satu sekolah yang mengalami kerusakan infrastruktur parah adalah SD Negeri Tanggirejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dalam dokumentasi foto yang diberitakan Kompas.id, tampak anak-anak menyantap MBG di luar ruangan, di dekat lapangan dan bangunan sekolah yang rusak. Kondisi tersebut memperlihatkan kontras antara pelaksanaan program pemenuhan gizi dan persoalan fasilitas pendidikan yang belum terselesaikan (Yasa, 2026). Sejumlah ruang kelas bahkan tidak lagi dapat digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar sehingga aktivitas pembelajaran harus dialihkan ke ruangan lain yang juga belum memadai.

Kondisi serupa terlihat dalam dokumentasi yang dibagikan seorang warga asal Sumatra Utara. Bangunan sekolah yang memprihatinkan berdiri berhadapan dengan bangunan dapur MBG yang tampak kokoh (Hidayah, 2026). Kontras ini mengundang pertanyaan tentang bagaimana prioritas pembangunan ditentukan. Ketika fasilitas pendukung program baru dapat dibangun, mengapa perbaikan bangunan sekolah yang menjadi tempat anak-anak menuntut ilmu belum memperoleh perhatian yang sepadan?

Persoalan lain muncul pada SD Kebayoran Lama Selatan 09. Menurut pemberitaan Kompas.com, bangunan sekolah tersebut telah terbengkalai selama dua tahun sejak 2024 (Nurcahyo & Meiliana, 2026). Tidak terdengarnya kembali riuh anak-anak belajar di ruang kelas bukan sekadar persoalan bangunan yang tidak terawat. Keadaan itu juga memperlihatkan bagaimana kebutuhan pendidikan dapat luput dari perhatian dalam waktu yang panjang. Ketika persoalan tersebut baru kembali menjadi sorotan, publik patut mempertanyakan mengapa penanganannya membutuhkan waktu sedemikian lama.

Di tengah situasi ini, perhatian masyarakat sering kali tersedot oleh kontroversi para elite dan dinamika politik. Padahal, persoalan pendidikan sehari-hari juga menentukan masa depan generasi muda. Kritik terhadap penguasa memang penting, tetapi perhatian terhadap nasib murid tidak boleh berhenti pada perdebatan di ruang publik.

Sudah saatnya kita lebih peka terhadap dampak kebijakan pemerintah terhadap kehidupan masyarakat. Ketika pemberitaan media mendorong persoalan sekolah rusak kembali menjadi perhatian, pemerintah semestinya merespons melalui langkah perbaikan yang nyata dan berkelanjutan. Penanganan yang baru bergerak setelah muncul tekanan publik menunjukkan pentingnya mekanisme pengawasan yang konsisten. Jangan sampai sekolah yang menyimpan jerih payah, harapan, dan cita-cita anak-anak justru terus menjadi korban lambannya penanganan.

Bagi sebagian murid, kekhawatiran terbesar setiap hari bukan hanya soal perut kosong, melainkan juga keselamatan ketika belajar di ruang kelas yang tidak lagi layak. Atap yang rapuh, kayu yang lapuk, dan bagian bangunan yang berpotensi runtuh dapat mengancam keselamatan mereka. Kondisi tersebut mengganggu kegiatan belajar-mengajar sekaligus menambah kecemasan bagi orang tua yang telah berjuang agar anak-anak mereka memperoleh pendidikan.

Di sinilah persoalan prioritas pembangunan menjadi penting. Ketika fasilitas pendukung MBG dapat dibangun, sementara bangunan sekolah masih membutuhkan perbaikan mendesak, pemerintah perlu menjelaskan bagaimana kebutuhan-kebutuhan tersebut ditimbang. Pekerja yang menjalankan program pemenuhan gizi tentu membutuhkan fasilitas kerja yang layak. Namun, murid juga berhak memperoleh ruang belajar yang aman. Pemenuhan gizi dan kelayakan infrastruktur pendidikan semestinya berjalan beriringan, bukan dipertentangkan seolah-olah salah satunya harus mengorbankan yang lain.

Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, realisasi anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) mencapai Rp139,04 triliun hingga 16 September 2026, sedangkan pagu anggaran MBG untuk 2027 ditetapkan sebesar Rp232,51 triliun (Safitri & Arief, 2026). Besarnya anggaran tersebut menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan prioritas pembangunan, terutama ketika persoalan infrastruktur sekolah masih ditemukan di berbagai daerah.

Masyarakat yang memenuhi kewajiban membayar pajak berhak mengetahui bagaimana anggaran negara digunakan dan sejauh mana manfaatnya dirasakan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap program memiliki perencanaan, pengawasan, dan evaluasi yang memadai. Apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaannya, perbaikan harus dilakukan berdasarkan bukti dan kebutuhan nyata di lapangan.

Pemerintah tidak semestinya hanya membanggakan besarnya anggaran yang berhasil digelontorkan. Keberhasilan pembangunan perlu diukur melalui dampaknya terhadap masyarakat. Dalam konteks pendidikan, indikator tersebut mencakup keamanan bangunan sekolah, ketersediaan fasilitas belajar, kualitas pembelajaran, serta kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Perjuangan Ki Hadjar Dewantara dalam memperluas akses pendidikan bagi rakyat seharusnya menjadi pengingat bahwa pendidikan bukan sekadar program pemerintah, melainkan hak yang harus dijamin. Pergantian kepemimpinan tidak semestinya mengaburkan prioritas tersebut. Sebaliknya, setiap pemerintahan berkewajiban melanjutkan upaya memperbaiki kualitas pendidikan, termasuk menyelesaikan persoalan infrastruktur yang belum tertangani.

Hak atas pendidikan tidak cukup dijamin melalui slogan dan kebijakan tertulis. Hak itu harus hadir dalam bentuk ruang belajar yang aman, guru yang dapat mengajar dengan baik, dan lingkungan yang mendukung perkembangan murid. Ketika bangunan sekolah dibiarkan rusak, persoalannya bukan hanya kerusakan material, melainkan juga terhambatnya pemenuhan hak anak untuk belajar dengan aman.

Evaluasi terhadap MBG karena itu perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari efektivitas penggunaan anggaran, kualitas pelaksanaan, pengawasan, hingga dampaknya terhadap kebutuhan pendidikan yang lain. Persoalan kesehatan dan keselamatan dalam pelaksanaan program juga harus ditangani secara serius berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya bukan sekadar mempertahankan atau menghentikan suatu program, melainkan memastikan kebijakan publik benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Permasalahan pendidikan saat ini tidak dapat direduksi menjadi perdebatan mengenai keberhasilan atau kegagalan satu program. Ketika ada murid yang belajar dalam bangunan tidak layak, kebutuhan mereka harus segera ditangani. Besarnya anggaran sebuah program tidak boleh membuat persoalan mendasar lainnya kehilangan tempat dalam agenda pembangunan.

Urgensi Gagasan Paulo Freire di Tengah Dominasi Kapitalisme: Murid sebagai Subjek Pendidikan

Paulo Freire, seorang tokoh pendidikan kritis, menekankan pentingnya memandang manusia sebagai subjek yang mampu memahami dan mengubah realitas yang dihadapinya, bukan sekadar objek yang pasif menerima keadaan (Maruapey, 2025). Dalam konteks persoalan pendidikan saat ini, murid tidak semestinya dipandang hanya sebagai penerima manfaat kebijakan. Mereka juga merupakan individu yang memiliki hak untuk menyuarakan kebutuhan, mempertanyakan ketidakadilan, dan terlibat dalam upaya memperbaiki lingkungan pendidikannya.

Gagasan tersebut relevan ketika kita berhadapan dengan ketimpangan fasilitas pendidikan. Bagaimana murid dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis apabila ruang belajar mereka sendiri tidak memberikan rasa aman? Bagaimana mereka dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi persoalan bangsa jika kebutuhan dasar untuk belajar belum terpenuhi?

Pertanyaan-pertanyaan ini memperlihatkan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh materi pelajaran atau kurikulum. Kondisi sosial yang melingkupi proses belajar juga berpengaruh terhadap kesempatan murid untuk berkembang. Ketika ketimpangan dibiarkan, pendidikan berisiko kehilangan perannya sebagai sarana pembebasan dan justru mempertahankan keadaan yang tidak adil.

Karena itu, persoalan pendidikan membutuhkan tindakan nyata, termasuk evaluasi terhadap kebijakan yang pelaksanaannya belum menjawab kebutuhan masyarakat. Tanpa harus mengandalkan satu program tertentu sebagai tolok ukur kemajuan, anak-anak telah memiliki harapan untuk belajar, membanggakan orang tua, dan meraih masa depan yang lebih baik. Pemerintah berkewajiban menjaga harapan tersebut melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan mereka.

Di tengah berbagai persoalan itu, suara kritis masyarakat memiliki peran penting. Pemberitaan media dan diskusi di media sosial dapat membantu mengungkap masalah yang sebelumnya kurang mendapat perhatian. Dokumentasi kondisi sekolah yang rusak, misalnya, dapat mendorong pemerintah memberikan penjelasan dan mempercepat penanganan.

Namun, kritik publik tidak boleh berhenti pada kemarahan atau saling menyalahkan. Kritik perlu diarahkan pada tuntutan yang konkret: transparansi anggaran, pemerataan fasilitas pendidikan, perbaikan sekolah yang membahayakan keselamatan murid, serta evaluasi program berdasarkan data. Dengan demikian, ruang publik tidak hanya menjadi tempat meluapkan kekecewaan, tetapi juga sarana membangun kesadaran dan mendorong perubahan.

Freire menempatkan kesadaran kritis sebagai bagian penting dalam pendidikan yang membebaskan. Pendidikan tidak cukup membuat manusia mampu menyesuaikan diri dengan keadaan; pendidikan juga perlu membantu mereka memahami mengapa suatu keadaan terjadi dan bagaimana keadaan itu dapat diubah. Pemikiran ini sejalan dengan pentingnya membangun masyarakat yang tidak apatis terhadap persoalan pendidikan (Sudirman, 2019).

Di sekolah, murid kerap diajak untuk berpikir kritis ketika menghadapi persoalan di kelas maupun organisasi. Akan tetapi, kemampuan tersebut perlu ditopang oleh lingkungan yang menghargai pertanyaan, perbedaan pendapat, dan keberanian menyampaikan aspirasi. Jika kritik terhadap kebijakan justru dianggap sebagai gangguan, pendidikan kehilangan kesempatan untuk menumbuhkan warga negara yang mandiri dan bertanggung jawab.

Karena itu, pemerintah perlu membuka ruang dialog dengan murid, guru, orang tua, dan masyarakat. Suara mereka bukan sekadar pelengkap dalam perumusan kebijakan, melainkan sumber informasi penting untuk memahami kebutuhan pendidikan yang sesungguhnya. Kebijakan yang baik tidak hanya lahir dari meja perencanaan, tetapi juga dari kesediaan mendengarkan mereka yang mengalami dampaknya secara langsung.

Kita juga perlu berhati-hati agar kritik terhadap kebijakan tidak berubah menjadi generalisasi terhadap setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Persoalan yang harus diperiksa adalah keputusan, mekanisme pelaksanaan, penggunaan anggaran, dan dampak kebijakan. Dengan berpegang pada bukti, kritik akan menjadi lebih kuat dan tidak kehilangan substansi karena serangan personal.

Pada akhirnya, kebijakan pendidikan yang tidak memperhatikan keselamatan dan kebutuhan dasar murid berisiko menggerus kepercayaan generasi muda terhadap pemerintah. Bagaimana anak-anak dapat diyakinkan untuk meraih cita-cita setinggi-tingginya apabila tempat mereka menuntut ilmu justru dibiarkan dalam kondisi yang membahayakan?

Pemerintah perlu membuktikan bahwa jargon “Generasi Emas” bukan sekadar slogan yang diulang dalam pidato. Pemenuhan gizi, perbaikan infrastruktur sekolah, pemerataan akses pendidikan, dan peningkatan kualitas pembelajaran harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan yang saling mendukung. Anggaran negara perlu dikelola berdasarkan kebutuhan, transparansi, dan manfaat yang terukur.

Jangan sampai generasi muda tumbuh dengan kesan bahwa cita-cita mereka hanya menjadi bagian dari slogan pembangunan. Mereka berhak memperoleh pendidikan yang aman dan bermutu, sekaligus kesempatan untuk menjadi subjek yang kritis dalam menentukan masa depan bangsa. Sebab, membangun generasi emas tidak cukup dengan memberi mereka makan; kita juga harus memastikan bahwa mereka memiliki tempat yang layak untuk belajar, ruang untuk berpikir, dan kesempatan untuk mewujudkan cita-cita.

Daftar Pustaka

Hidayah, I. (2026). Ribuan sekolah nyaris roboh, mengapa MBG yang lebih diprioritaskan? The Conversation. https://theconversation.com/ribuan-sekolah-nyaris-roboh-mengapa-mbg-yang-lebih-diprioritaskan-286451

Maruapey, N. (2025). Paulo Freire: Pendidikan yang Membebaskan. LSF Discourse. https://lsfdiscourse.org/paulo-freire-pendidikan-yang-membebaskan/

Nurcahyo, D., & Meiliana, D. (2026). 2 Tahun SD di Kebayoran Lama Ambruk, MBG Tetap Berjalan. Kompas.com. https://video.kompas.com/watch/1944578/2-tahun-sd-di-kebayoran-lama-ambruk-mbg-tetap-berjalan

Safitri, K., & Arief, T. M. V. (2026). Anggaran BGN 2027 Turun Rp 30 Triliun, Pagu MBG Jadi Rp 232,51 Triliun. Kompas.com. https://money.kompas.com/read/2026/09/17/162204226/anggaran-bgn-2027-turun-rp-30-triliun-pagu-mbg-jadi-rp-23251-triliun?page=2

Sudirman, P. (2019). Pedagogi kritis: Sejarah, perkembangan dan pemikiran (tinjauan pemikiran Paulo Freire). Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan, 4(2), 64–65.

Yasa, R. M. (2026). Sepiring Gizi dan Kelas yang Roboh. Kompas.id. https://www.kompas.id/artikel/sepiring-gizi-dan-kelas-yang-roboh