Dari Ikut-ikutan hingga Pengucilan: Membongkar Psikologi Cancel Culture

Pengakuan dulu yha…
Sebagai seorang mahasiswa psikologi, saya juga pernah ikut nimbrung di kolom komentar sebuah akun yang sedang jadi bulan-bulanan netizen yang terhormat. Luar biasa “mengerikan” isi komentar netizen. Ada yang menyuarakan tutup akun, ada juga yang menyuarakan tinggalkan akun ini. Padahal, akun ini follower-nya lumayan banyak, dibanding akun saya sih.
Jujur, saya terdorong untuk ikut mengisi arena perang komentar. Komentar saya cuma satu kalimat pendek, tetapi saya baru sadar belakangan bahwa saya tidak tahu duduk perkaranya. Saya hanya melihat potongan video, membaca beberapa komentar pedas, lalu merasa harus ikut bersuara.

Dari situ, saya bertanya-tanya, apa sih yang sebenarnya terjadi di kepala kita saat ikut mendorong—atau lebih tepatnya memprovokasi—netizen lain untuk ikut “membatalkan akun” seseorang? Ternyata, psikologi punya banyak jawaban.

Sekilas tentang cancel culture

Cancel culture adalah budaya menjatuhkan sanksi sosial lewat media sosial, mulai dari hujatan, boikot, sampai pengucilan. Pengguna media sosial di Indonesia memang sangat banyak. Data We Are Social yang dikutip sebuah kajian ilmiah mencatat sekitar 191,4 juta pengguna aktif per Januari 2024. Dengan audiens sebesar itu, satu masalah yang viral bisa menyebar dalam hitungan menit.

Tinjauan literatur dari Universitas Indonesia menyimpulkan bahwa cancel culture di Indonesia masih tergolong fenomena baru, sangat lekat dengan media sosial, dan yang paling sering menjadi sasaran adalah selebritas, selebgram, influencer, pokoknya akun-akun yang follower-nya banyak di media sosial, baik TikTok, Instagram, Facebook, maupun YouTube. Sementara itu, penelitian atas kasus viral September–November 2024 menemukan bahwa praktik ini cenderung mengarah ke cyberbullying, tetapi masyarakat memandangnya sebagai kontrol sosial untuk menegur perilaku yang dianggap melanggar norma.

Nah, di sinilah psikologi masuk. Kenapa orang yang sehari-harinya baik-baik saja bisa ikut menghujat?

1. Deindividuasi: hilang di tengah keramaian

Dalam psikologi sosial, deindividuasi adalah kondisi ketika seseorang melebur dalam kelompok sehingga rasa tanggung jawab pribadinya memudar. Di kolom komentar yang berisi ribuan orang, kita merasa hanyalah satu suara kecil. Pikiran “toh, yang komen banyak” membuat kita lebih berani dan lebih kasar.

Efeknya diperkuat oleh online disinhibition effect dari John Suler. Tanpa tatap muka dan tanpa melihat ekspresi korban, empati kita ikut melemah.

2. Konformitas dan difusi tanggung jawab

Eksperimen klasik Solomon Asch tentang konformitas—yakni bentuk pengaruh sosial ketika seseorang mengubah sikap, kepercayaan, atau tingkah lakunya agar sesuai dengan norma atau harapan kelompok—menunjukkan bahwa kita cenderung menyesuaikan diri dengan kelompok, bahkan ketika kelompok itu keliru. Studi terhadap 786 responden di Singapura menemukan bahwa sikap, norma subjektif, dan rasa mampu mengendalikan perilaku sama-sama meningkatkan niat untuk terlibat dalam cancel culture. Norma subjektif itu, singkatnya, adalah anggapan bahwa “orang-orang di sekitarku melakukannya”. Ada juga difusi tanggung jawab (Darley & Latané): makin banyak orang terlibat, makin kecil rasa bersalah tiap individu. Satu orang yang menghujat terasa jahat, tapi sepuluh ribu orang yang menghujat terasa seperti “keadilan”.

3. Identitas sosial: kita vs mereka

Teori identitas sosial dari Tajfel dan Turner menjelaskan bahwa kita menaruh sebagian harga diri pada kelompok yang kita ikuti, lalu cenderung membela “kita” dan menyerang “mereka”. Cancel culture sering jadi cara menunjukkan di pihak mana kita berdiri. Sejalan dengan itu, studi di jurnal Acta Psychologica menemukan bahwa orang yang identitasnya sangat terikat pada keyakinan politik lebih mungkin terlibat dalam cancel culture daring.

4. Kesalahan atribusi dan kepercayaan dunia itu adil

Ada satu bias yang sering muncul: fundamental attribution error. Kita cenderung menilai kesalahan orang lain sebagai cerminan karakternya (“dia memang jahat”), padahal kalau kita yang salah, kita menyalahkan situasi (“lagi capek, kok”). Satu cuplikan video langsung dianggap mewakili seluruh pribadi seseorang. Menariknya, studi di Singapura tadi juga menemukan bahwa keyakinan umum bahwa dunia ini adil justru menurunkan niat ikut cancel culture. Ini menarik, karena dalam teori just-world belief dari Melvin Lerner, orang yang percaya dunia itu adil sering menyalahkan korban. Jadi, hubungan antara keyakinan dan perilaku menghakimi ternyata tidak sesederhana yang kita kira, dan di sinilah saya merasa ilmu ini masih terus berkembang.

5. Hadiah emosional yang cepat basi

Mengapa menghujat terasa melegakan? Laporan PsyPost pada Mei 2026 tentang sebuah eksperimen menggambarkan bahwa melampiaskan kemarahan lewat komentar agresif memberi kepuasan emosional seketika dan berfungsi sebagai mekanisme koping sementara. Kata kuncinya “sementara”. Rasa lega itu tidak menyelesaikan masalah kita dan tidak memperbaiki apa pun bagi korban.

Terus, apa yang terjadi pada orang yang di-cancel?

Di titik ini, psikologi klinis dan sosial bertemu. Psikolog Kipling Williams meneliti ostracism (pengucilan) dan menemukan bahwa dikucilkan, bahkan oleh orang asing dalam permainan komputer sederhana, mengancam empat kebutuhan dasar: rasa memiliki, harga diri, rasa kendali, dan rasa bahwa keberadaan kita bermakna. Penelitian pencitraan otak oleh Eisenberger dan rekan-rekannya bahkan menemukan bahwa penolakan sosial mengaktifkan area otak yang juga terlibat dalam pemrosesan rasa sakit. Jadi, ungkapan “sakit hati” ternyata tidak melulu kiasan.

Ada satu pembeda lagi yang penting, yaitu antara rasa bersalah (guilt) dan rasa malu (shame). Menurut June Tangney, rasa bersalah berfokus pada perbuatan (“aku melakukan hal yang salah”) dan mendorong orang memperbaiki diri, sedangkan rasa malu berfokus pada diri (“aku orang yang buruk”) dan cenderung membuat orang menarik diri atau defensif. Penghukuman massal lebih sering memicu rasa malu daripada rasa bersalah. Ironisnya, kalau tujuan kita adalah membuat seseorang belajar, cara ini justru bisa menjauhkan hasil itu.

Lalu, kita harus bagaimana?

Bukan berarti kita tidak boleh mengkritik. Gerakan seperti #MeToo menunjukkan bahwa media sosial bisa jadi alat menuntut akuntabilitas, dan itu penting. Yang perlu dijaga adalah caranya. Beberapa kebiasaan kecil bisa membantu:

1. Jeda sebelum mengetik. Beri waktu bagi otak yang lebih reflektif untuk menyusul reaksi emosional kita.
2. Cek bias sendiri. Tanyakan apakah saya menilai perbuatannya atau menghakimi seluruh pribadinya dari satu potongan video.
3. Kritik perbuatan, jangan serang pribadi. Membongkar data pribadi dan keluarga bukan lagi kritik.
4. Tanyakan tujuan. Komentar ini demi keadilan, atau sekadar melampiaskan emosi?
5. Perkuat literasi digital. Penelitian tentang persepsi anak muda Jakarta menegaskan pentingnya program literasi digital untuk membangun lingkungan digital yang sehat dan inklusif.

Pada akhirnya, belajar psikologi membuat saya sadar bahwa kerumunan di media sosial bukan kumpulan monster, melainkan kumpulan manusia biasa dengan otak yang punya banyak jalan pintas. Kita bisa memilih untuk tidak mengikuti semuanya. Dan kalau suatu hari kita yang jadi sasaran, semoga ada orang yang memilih berhenti sejenak sebelum mengetik.