Hukum Fikih AI : Antara Netral, Halal, Hingga Brutal

AI atau Artificial Intelligence, yang di negeri ini bisa dan sering dipelesetkan menjadi Akal Imitasi, adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin meniru kemampuan kognitif manusia, seperti belajar dari data, mengenali pola, bernalar, dan membuat keputusan secara mandiri.

Hingga saat ini, perkembangan AI sangat pesat. Bidang apa yang tidak dirambah AI saat ini? Hampir semua elemen dan sisi kehidupan manusia terkena “colekan” AI. Bahkan, sudah jamak Gen Z dan Gen Alpha kini banyak bertanya kepada AI. Untuk sekadar curhat masalah asmara pun sudah diambil alih oleh AI, apalagi hanya sekadar membuat laporan keuangan dan jadwal harian yang bisa dibuat dengan mudah.

Masih kurang banyak? Lihatlah, dalam kehidupan sehari-hari di bidang transportasi, Google Maps menggunakan AI untuk menganalisis kondisi jalan secara real-time; Google Assistant juga menggunakan AI. Kamera ponsel yang banyak digunakan di gadget kita juga sudah ditanamkan kemampuan AI yang bisa mendeteksi wajah dan mengatur kualitas foto. Membuat video, lirik lagu, nada lagu, hingga mengedit foto, semua sudah dilibas oleh AI.

Hal ini adalah sebuah keniscayaan. Siap tidak siap, mau tidak mau, suka tidak suka, AI kini sudah makin menggeser kapasitas, potensi, dan peranan manusia. Tinggal kita sebagai manusia, yang adalah khalifatullah fi al-ardi atau wakil Tuhan di muka bumi ini, mau bersinergi, menjauhi, atau berkonfrontasi dengan AI?

Namun, hadirnya AI bukan hanya sebuah keuntungan dan kemanfaatan an sich; kerugian dan kemudaratan juga bersemayam pada imbas hadirnya AI. Ibarat pisau bermata dua, selain keuntungan yang bisa dipetik, kerugian juga terpantik. Bahkan, banyak dampak fatal yang bisa ditimbulkan oleh penggunaan AI.

Mulai dari perubahan pola pekerjaan hingga mengakibatkan pengangguran, penurunan kemampuan berpikir kritis para penggunanya, ancaman keamanan data publik dan privasi, serangan hoaks, pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, sampai dampak buruk bagi lingkungan hidup.

Melihat semua penjabaran ini, di sinilah perlu kebajikan akhlak dan kebijakan pemikiran dalam menggunakan AI beserta manajemen dampak serta risikonya, agar manfaatnya bisa maksimal dan kemudaratan dari penggunaan AI bisa terminimalkan.

Di Indonesia, Muhammadiyah selaku ormas senior dengan anggota yang cukup diperhitungkan memiliki pandangan mengenai penggunaan AI. Muhammadiyah memang belum mengeluarkan keputusan tarjih secara spesifik dalam bentuk hukum tunggal berupa rangkuman kitab mengenai AI. Mereka baru membahas perkembangan teknologi. Jika kita tinjau, tentu semua sepakat bahwa AI adalah buah perkembangan teknologi yang terus bermetamorfosis dengan cepat.

Majelis Tarjih dan Tajdid—lembaga di bawah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang bertanggung jawab dalam persoalan keagamaan, ijtihad (pengambilan keputusan hukum), serta pembaruan (tajdid)—dalam menyikapi fenomena AI menyebutkan bahwa teknologi tidak secara inheren bersifat halal atau haram, tetapi penggunaannya harus diarahkan agar sejalan dengan maqashid syariah, yakni perlindungan terhadap jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama (Majelis Tarjih dan Tajdid, 2018).

Pendekatan kehati-hatian (ihtiyat) menjadi penting dalam menyikapi teknologi yang masih baru, tetapi sudah masif penggunaannya di masyarakat luas. Fatwa Muhammadiyah mendorong agar pemanfaatan teknologi selalu melalui kajian etis dan syar’i yang mempertimbangkan kemanfaatan umat.

Namun, teknologi terus berkembang dan berevolusi. Pernyataan dari anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Mukhlis Rahmanto, pada Pengajian Tarjih yang digelar pada Rabu (22/7) bisa dijadikan pertimbangan. Mukhlis mengajak jemaah memahami terlebih dahulu hakikat AI sebelum membahas hukum maupun penggunaannya dalam kehidupan beragama.

Mukhlis juga menjelaskan bahwa AI secara sederhana merupakan program komputer yang mampu menjalankan berbagai fungsi menyerupai kemampuan manusia, seperti berpikir, menganalisis, hingga membantu pengambilan keputusan. Ia menegaskan bahwa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) harus diposisikan sebagai alat bantu atau tools yang membantu manusia, bukan sebagai pengganti akal maupun otoritas agama.

Berhubung AI adalah alat, Mukhlis menilai bahwa penggunaan AI sangat bergantung pada tujuan penggunanya. Jika AI digunakan untuk kemaslahatan umat, Islam mendukung pemanfaatan teknologi yang memudahkan kehidupan manusia, termasuk dalam mempelajari ajaran agama. Sebaliknya, jika penggunaan AI menimbulkan mudarat atau merugikan orang lain, tentu tidak dibenarkan. Maka, hukum di sini begitu dinamis; dari netral bisa berubah menjadi halal, tetapi tidak tertutup kemungkinan menjadi brutal dan otomatis diharamkan.

Tentu akan elok jika pernyataan itu disertai contoh. Di sini pentingnya membuktikan bahwa teknologi bisa selaras dengan syariat. Hal itu sudah terjadi; Muhammadiyah telah memberi contoh bahwa titik equilibrium pertemuan teknologi dengan syariat sudah dilakukan, bukan sekadar omon-omon belaka. Penggunaan AI untuk kemanfaatan umat telah diterapkan di lingkungan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, khususnya dalam pengembangan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), termasuk juga penggunaan aplikasi HisabMu yang penyusunannya dibantu oleh teknologi AI.

Di Mekkah sendiri, tepatnya di lingkungan Masjidil Haram, teknologi AI telah digunakan secara masif dan terukur. Jemaah di lingkungan Masjidil Haram, baik umrah maupun ibadah haji, kini dapat memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi dalam memperoleh berbagai layanan informasi, mulai dari arah lokasi, kepadatan jemaah, hingga layanan pengantaran Al-Qur’an dan air minum.

Tentu kita juga perlu menerapkan prinsip keseimbangan. Jangan sampai perkembangan teknologi menggerus spiritualitas, rasionalitas, serta hubungan sosial manusia. Teknologi harus berjalan seiring dengan daya kritis, kehidupan sosial, dan nilai-nilai keagamaan untuk mewujudkan Islam Berkemajuan. Pemanfaatan teknologi AI perlu diarahkan untuk memperkuat kualitas kehidupan umat manusia, memudahkan dan memperluas akses terhadap iptek serta budaya, mengurangi ketimpangan dan kesenjangan sosial, serta menjadi alternatif solusi masalah-masalah sosial.

Sebagai intisari akhir tulisan, hukum Fikih AI yang asalnya adalah netral atau mubah bisa menjadi halal jika digunakan untuk berdakwah dan kemanfaatan umat dengan mempertimbangkan aspek syariat, serta tidak tertutup kemungkinan dihukumi brutal jika penggunanya tidak paham akan kapasitas dan esensi AI beserta dampak mafsadatnya yang masif. Sebab, AI adalah sarana, bukan tujuan. AI juga bagian dari kehidupan, bukan inti kehidupan. Maka, bijaklah menggunakannya.