Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai Dibicarakan: Apakah Kita Sedang Mencari Kebenaran atau Sekadar Memenangkan Perdebatan?

Ada yang menarik sekaligus mengkhawatirkan dari polemik ijazah Joko Widodo. Sebuah dokumen pendidikan dapat bertahan begitu lama dalam percakapan politik, bahkan setelah berbagai keterangan dan pemeriksaan disampaikan kepada publik. Perdebatan yang semula berkaitan dengan keaslian ijazah kini berkembang menjadi persoalan yang lebih luas. Kita tidak lagi hanya membicarakan selembar dokumen, tetapi juga kepercayaan terhadap lembaga, cara masyarakat menerima informasi, dan bagaimana kebenaran diperlakukan ketika berhadapan dengan kepentingan politik.

Pada 5 November 2026, Joko Widodo hadir sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara yang berkaitan dengan tuduhan pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik terkait polemik ijazahnya. Dalam kesempatan tersebut, ia memperlihatkan dokumen pendidikan sejak tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Universitas Gadjah Mada juga telah menyatakan bahwa Jokowi merupakan alumnus Fakultas Kehutanan yang menempuh pendidikan sejak 1980 dan lulus pada 5 November 1985. Sebelumnya, Bareskrim Polri pada Mei 2025 menyampaikan hasil pemeriksaan yang menyatakan ijazah tersebut autentik setelah melakukan pemeriksaan dan pembandingan dengan dokumen milik tiga teman seangkatan Jokowi.

Rangkaian keterangan itu penting untuk diketahui. Namun, panjangnya polemik memperlihatkan bahwa penyampaian informasi saja belum tentu cukup untuk memulihkan kepercayaan. Di sinilah persoalannya menjadi lebih rumit. Ketika sebuah penjelasan telah disampaikan, tetapi keraguan tetap bertahan, kita perlu bertanya apakah yang sedang dipersoalkan benar-benar bukti atau justru kepercayaan yang telanjur rusak.

Saya kira masyarakat tetap berhak mempertanyakan rekam jejak seorang pejabat publik, termasuk latar belakang pendidikannya. Kekuasaan tidak seharusnya ditempatkan di ruang yang kebal dari kritik. Keterbukaan merupakan bagian dari akuntabilitas, terlebih bagi seseorang yang pernah menduduki jabatan tertinggi di negara ini. Namun, hak untuk bertanya tidak otomatis menjadikan setiap tuduhan benar. Ada perbedaan mendasar antara mempertanyakan sesuatu dan menetapkan seseorang bersalah tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perbedaan itu sering kali kabur dalam perdebatan di ruang digital. Sebuah potongan informasi dapat beredar berulang kali hingga dianggap sebagai kebenaran. Tuduhan yang belum terbukti bisa memperoleh legitimasi hanya karena terus dibicarakan. Sementara itu, penjelasan yang telah disampaikan justru ditolak tanpa pemeriksaan yang sepadan. Dalam situasi seperti ini, diskusi kehilangan fungsinya sebagai ruang untuk menguji informasi. Orang lebih sibuk mempertahankan keyakinan daripada memeriksa apakah keyakinannya masih sesuai dengan fakta.

Meski demikian, sikap kritis masyarakat juga tidak semestinya langsung dicap sebagai kebencian atau serangan politik. Respons yang terlalu defensif dari pihak yang dipersoalkan dapat memperburuk keadaan. Kritik yang dijawab dengan kemarahan, pengalihan isu, atau serangan terhadap orang yang bertanya justru berpotensi memperbesar kecurigaan. Pihak yang memiliki kekuasaan dan akses terhadap informasi tentu mempunyai tanggung jawab lebih besar untuk memberikan penjelasan secara terbuka. Keterbukaan bukan hadiah yang diberikan ketika publik bersikap tenang, melainkan bagian dari tanggung jawab dalam kehidupan demokratis.

Di sisi lain, pihak yang menyampaikan tuduhan juga tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab. Tuduhan serius membutuhkan bukti yang serius pula. Mengajukan pertanyaan merupakan hak, tetapi menyebarkan kesimpulan tanpa dasar dapat merugikan orang lain dan merusak ruang publik. Sikap kritis seharusnya berjalan bersama ketelitian. Jika tidak, kritik justru berubah menjadi alat untuk membenarkan prasangka.

Kita juga perlu memperhatikan bagaimana polemik semacam ini dapat dimanfaatkan dalam persaingan politik. Isu yang terus berulang memiliki peluang untuk dipelihara sebagai bahan pembentukan opini. Perhatian masyarakat dapat diarahkan pada satu kontroversi, sementara persoalan lain yang menyangkut kepentingan publik perlahan kehilangan ruang pembahasan. Hal ini bukan berarti setiap orang yang mempertanyakan ijazah Jokowi memiliki kepentingan politik tertentu. Namun, kita tidak bisa mengabaikan kemungkinan bahwa suatu isu dapat mengalami instrumentalisasi ketika kepentingan kelompok mulai mengambil alih pembicaraan.

Media sosial turut memperumit keadaan. Algoritma cenderung mempertemukan pengguna dengan informasi yang sesuai dengan minat dan pandangan mereka. Akibatnya, seseorang dapat terus menerima informasi yang menguatkan keyakinannya sendiri. Mereka yang sejak awal percaya pada suatu tuduhan akan lebih mudah menerima informasi yang mendukungnya. Sebaliknya, mereka yang telah memiliki kepercayaan terhadap pihak yang dituduh bisa saja menolak setiap informasi yang berlawanan. Polarisasi pun semakin kuat, sementara ruang untuk mengoreksi pandangan semakin sempit.

Dalam keadaan seperti itu, persoalan ijazah Jokowi seolah berubah menjadi ujian kesetiaan politik. Seseorang dianggap membela pihak tertentu hanya karena menerima hasil pemeriksaan, sedangkan orang yang masih mengajukan pertanyaan dianggap sedang menyerang. Padahal, kebenaran tidak seharusnya ditentukan berdasarkan siapa yang sedang kita dukung. Kita perlu memiliki keberanian untuk mengakui bukti, termasuk ketika hasilnya tidak sesuai dengan dugaan atau keyakinan pribadi.

Ada hal lain yang menurut saya patut direnungkan. Perdebatan mengenai ijazah seorang mantan presiden telah menyita perhatian publik dalam waktu yang panjang. Sementara itu, masyarakat juga menghadapi persoalan yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari pendidikan, pekerjaan, harga kebutuhan pokok, hingga pelayanan publik. Perhatian terhadap satu isu tentu tidak harus menghapus perhatian terhadap isu lainnya. Namun, ruang publik akan menjadi kurang sehat jika energi masyarakat terus habis untuk memenangkan perdebatan, sementara persoalan yang membutuhkan pengawasan bersama tidak memperoleh perhatian yang sepadan.

Kehadiran Jokowi dalam persidangan pun perlu dipahami secara tepat. Ia hadir sebagai saksi dalam perkara yang berkaitan dengan tuduhan pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik. Peristiwa tersebut tidak tepat jika langsung disederhanakan sebagai persidangan yang sedang menentukan keaslian ijazahnya. Ketepatan memahami konteks hukum penting agar masyarakat tidak membangun kesimpulan dari informasi yang keliru.

Pada titik ini, tanggung jawab setiap pihak memang tidak sama. Mantan pejabat publik dan lembaga yang memiliki informasi harus bersedia memberikan penjelasan yang dapat diperiksa. Pihak yang melontarkan tuduhan wajib menyertakan bukti. Media perlu menjalankan verifikasi sebelum menyebarkan informasi. Masyarakat pun perlu menjaga jarak dari fanatisme politik agar tidak mudah menjadikan prasangka sebagai pegangan.

Saya tidak melihat persoalan ini selesai hanya dengan meminta masyarakat berhenti membicarakannya. Kepercayaan tidak tumbuh melalui larangan untuk bertanya. Namun, perdebatan juga tidak akan membawa kita ke mana-mana jika setiap bukti selalu ditolak hanya karena tidak sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kita perlu membedakan antara keraguan yang mendorong pemeriksaan dan kecurigaan yang terus dipelihara tanpa kesediaan untuk menerima hasil pemeriksaan.

Mungkin pertanyaan yang lebih penting sekarang bukan lagi seberapa lama polemik ini akan bertahan, melainkan apa yang sebenarnya ingin kita dapatkan darinya. Apakah kita sungguh-sungguh ingin mengetahui kebenaran atau hanya ingin memastikan bahwa pihak yang kita bela keluar sebagai pemenang? Jika kebenaran hanya diterima ketika menguntungkan kelompok sendiri, yang sedang kita pertahankan bukanlah prinsip, melainkan keberpihakan.

Kebenaran tidak semestinya tunduk pada kepentingan kelompok, bahkan ketika kelompok itu adalah kelompok yang kita bela sendiri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You might also like
Yuk Berkawan

Bareng-bareng kita berkarya dan saling berbagi info nongkrong di grup whatsap kami.

Promo Gack dulu, dech Ayooo Berangkat!