Ketika Aparat Berhadapan dengan Mahasiswa dan Masa Depan Demokrasi Indonesia

Kampus semestinya menjadi ruang tempat pikiran tumbuh tanpa rasa takut. Di dalamnya, mahasiswa belajar mempertanyakan, menguji, dan mengkritik berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Namun, idealisme tersebut berhadapan dengan kenyataan ketika suara kritis mahasiswa justru berujung pada intimidasi, penangkapan, bahkan kekerasan aparat. Persoalannya bukan semata-mata mengenai benturan antara demonstran dan petugas keamanan, melainkan menyangkut sesuatu yang lebih mendasar, yakni bagaimana negara memperlakukan warga negara yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan kritik.

Dalam negara demokrasi, demonstrasi bukanlah gangguan yang harus selalu disingkirkan. Demonstrasi merupakan salah satu instrumen kontrol masyarakat terhadap kekuasaan. Ketika kebijakan publik dianggap bermasalah, mahasiswa memiliki hak untuk mempertanyakan dan menyampaikan keberatan. Kritik semacam itu tidak seharusnya diterjemahkan sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Sebab, negara yang terlalu mudah merasa terancam oleh kritik justru perlu mempertanyakan kualitas demokrasinya sendiri.

Persoalan kekerasan aparat terhadap mahasiswa bukan sekadar dugaan tanpa bukti. Pada 1–2 Mei 2024, misalnya, tindakan represif dilaporkan terjadi di lingkungan Universitas Negeri Makassar (UNM). Amnesty International Indonesia, dengan merujuk pada informasi LBH Makassar, melaporkan adanya penggunaan gas air mata, pemukulan, dan tindakan aparat terhadap mahasiswa di lingkungan kampus. Dalam rangkaian peristiwa tersebut, sekitar 43 mahasiswa dilaporkan dikumpulkan aparat dan mengalami sejumlah perlakuan yang diduga melanggar hak asasi manusia. Pada 2 Mei 2024, sebanyak 51 orang, yang terdiri atas mahasiswa dan warga, dilaporkan ditangkap dalam rangkaian demonstrasi di Makassar. Peristiwa ini menjadi ironi tersendiri karena berlangsung bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional.

Kasus serupa kembali mencuat di Universitas Hasanuddin pada 28 Oktober 2024. Catatan Akhir Tahun LBH Makassar menyebutkan sebanyak 32 mahasiswa ditangkap setelah demonstrasi yang berkaitan dengan penanganan dugaan kekerasan seksual di lingkungan kampus. LBH Makassar juga menyoroti adanya mahasiswa yang disebut tidak terlibat langsung dalam demonstrasi, tetapi ikut ditangkap ketika berada di sekitar sekretariat organisasi kemahasiswaan. Peristiwa-peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pengamanan demonstrasi tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan mengenai batas kewenangan aparat ketika berhadapan dengan ruang pendidikan.

Gambaran yang lebih luas terlihat dalam pemantauan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Dalam kertas kebijakan Hari Bhayangkara 2025, KontraS mencatat 1.020 korban kekerasan Polri terhadap kebebasan sipil sepanjang Juli 2024 hingga Juni 2025. Dari angka tersebut, 408 mahasiswa dilaporkan mengalami penangkapan dan 318 mahasiswa mengalami luka-luka. Angka ini bukan statistik resmi seluruh kekerasan aparat di Indonesia, melainkan hasil pemantauan masyarakat sipil. Namun, besarnya jumlah yang dicatat cukup menjadi alasan untuk mempertanyakan bagaimana praktik pengamanan kebebasan sipil dijalankan.

Peristiwa terbaru di kawasan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada 10 November 2026, memperlihatkan bahwa persoalan ini masih relevan. Sebagaimana diberitakan detikNews pada 11 November 2026, UGM memastikan aparat tidak memasuki area kampus ketika menangani massa aksi. Namun, pihak kampus menyayangkan pengerahan aparat dalam jumlah besar di Bundaran UGM yang merupakan pintu masuk strategis kampus. Dekan Fisipol UGM, Gabriel Lele, bahkan menilai kehadiran aparat dalam jumlah besar di titik tersebut dapat menjadi bentuk intimidasi. Kasus ini menunjukkan bahwa persoalan keamanan tidak cukup diukur dari batas administratif kampus, tetapi juga harus mempertimbangkan rasa aman dan kebebasan sivitas akademika.

Data tersebut seharusnya tidak berhenti sebagai deretan angka dalam laporan tahunan. Di balik setiap angka terdapat manusia yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan rasa aman. Penangkapan yang tidak memiliki dasar hukum jelas, pemukulan, intimidasi, serta penggunaan kekuatan yang berlebihan bukan hanya persoalan prosedur kepolisian, melainkan juga persoalan martabat manusia. Negara tidak boleh menganggap luka warga sebagai konsekuensi biasa dari keberanian menyampaikan pendapat.

Di sinilah pentingnya melihat kekerasan aparat melalui perspektif negara hukum. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sementara itu, Pasal 28G memberikan perlindungan atas diri, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Jaminan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Artinya, kebebasan berekspresi bukan pemberian kemurahan hati pemerintah ataupun aparat, melainkan hak yang dijamin konstitusi.

Memang, kepolisian mempunyai kewenangan menjaga keamanan dan ketertiban. Akan tetapi, kewenangan tidak sama dengan kebebasan untuk menggunakan kekuatan tanpa batas. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian menempatkan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan kewajaran sebagai dasar tindakan. Dengan demikian, setiap penggunaan kekuatan harus memiliki alasan yang sah, benar-benar diperlukan, serta seimbang dengan ancaman yang dihadapi. Ketidaksetujuan terhadap kritik mahasiswa tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan.

Persoalan yang lebih serius muncul ketika pendekatan keamanan mulai menggeser pendekatan demokratis. Demonstrasi seolah-olah lebih dahulu diperlakukan sebagai ancaman ketertiban daripada sebagai ekspresi politik warga negara. Dalam situasi seperti ini, mahasiswa berpotensi ditempatkan sebagai objek pengendalian, bukan sebagai subjek demokrasi yang memiliki hak. Cara pandang tersebut berbahaya karena mengubah fungsi aparat dari pelindung masyarakat menjadi kekuatan yang justru ditakuti masyarakat.

Dampaknya tidak berhenti pada korban yang mengalami luka fisik. Kekerasan juga dapat menciptakan chilling effect, yakni situasi ketika seseorang memilih diam karena takut terhadap konsekuensi yang mungkin diterimanya. Mahasiswa mungkin tetap memiliki hak untuk menyampaikan pendapat secara formal, tetapi pengalaman kekerasan membuat mereka ragu menggunakan hak tersebut. Jika keadaan ini terus berlangsung, kampus berisiko kehilangan fungsi kritisnya. Pendidikan tinggi akhirnya hanya menghasilkan orang-orang yang terampil mengikuti aturan, tetapi tidak cukup berani mempertanyakan apakah aturan tersebut adil.

Namun, kritik terhadap aparat juga harus dibangun dengan ukuran yang objektif. Mahasiswa tidak berada di luar jangkauan hukum. Tindakan perusakan, kekerasan, atau pelanggaran hukum tetap harus diproses apabila terbukti. Akan tetapi, penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan prosedur, bukan melalui penghukuman kolektif. Aparat tidak boleh menyamaratakan seluruh peserta demonstrasi sebagai pelaku kerusuhan. Begitu pula, tindakan seorang demonstran tidak dapat digunakan untuk membenarkan kekerasan terhadap orang lain yang tidak terlibat.

Karena itu, penyelesaian persoalan ini membutuhkan pertanggungjawaban kelembagaan. Setiap dugaan kekerasan harus diperiksa secara transparan dan independen. Identitas petugas, rekaman kejadian, keterangan saksi, dokumentasi medis, serta dasar hukum penangkapan harus dapat diuji. Pemeriksaan internal saja tidak cukup apabila tidak disertai keterbukaan dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pimpinan institusi juga harus memastikan adanya evaluasi terhadap pola pengamanan, bukan sekadar menyelesaikan persoalan dengan menyalahkan petugas di lapangan.

Perguruan tinggi pun tidak boleh bersikap pasif. Kampus perlu memberikan perlindungan, pendampingan hukum, dan dukungan psikologis bagi mahasiswa yang menjadi korban. Rektorat seharusnya tidak hanya berbicara mengenai reputasi institusi, tetapi juga memastikan bahwa keselamatan dan kebebasan akademik mahasiswa benar-benar terlindungi.

Pada akhirnya, persoalan kekerasan aparat terhadap mahasiswa adalah ujian bagi kedewasaan demokrasi Indonesia. Negara yang kuat bukanlah negara yang mampu membuat masyarakat takut untuk berbicara, melainkan negara yang sanggup menerima kritik tanpa kehilangan kendali atas kewenangannya. Aparat memang bertugas menjaga ketertiban, tetapi ketertiban yang dibangun melalui ketakutan bukanlah gambaran ideal kehidupan demokratis.

Mahasiswa tidak selalu benar, pemerintah tidak selalu salah, dan aparat tidak selalu melakukan pelanggaran. Namun, hukum harus menjadi ukuran yang sama bagi semua pihak. Kritik tidak boleh dibalas dengan kekerasan, sementara pelanggaran hukum tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Sebab, ketika kampus mulai kehilangan keberanian untuk bersuara dan aparat tidak lagi mampu membedakan kritik dari ancaman, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya keselamatan mahasiswa, melainkan juga masa depan demokrasi itu sendiri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You might also like
Yuk Berkawan

Bareng-bareng kita berkarya dan saling berbagi info nongkrong di grup whatsap kami.

Promo Gack dulu, dech Ayooo Berangkat!