Tentara di Papua Lebih Mengancam daripada LGBTQ+?

Kepemimpinan Presiden Prabowo kembali memicu tanda tanya besar di benak publik. Setelah kerap diwarnai oleh pidato yang sarat dengan retorika dan jargon usang, kini giliran kebijakan pemerintahannya yang menuai polemik. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pertahanan Negara, pemerintah secara resmi mengategorikan kelompok LGBTQ+ sebagai ancaman negara nonmiliter.

Keputusan ini tentu memicu pertanyaan kritis: seberapa berbahaya eksistensi LGBTQ+ di Indonesia? Apakah keberadaan mereka lebih mengancam dibandingkan dengan aparat militer yang melakukan kekerasan bersenjata terhadap rakyat sipil di Papua?

Onani Politik Penguasa

Kebijakan ini tidak lebih dari sebuah teater politik. Negara tampaknya sedang sibuk menciptakan musuh imajiner, merumuskan regulasi yang seolah-olah tampil “heroik” dalam melindungi moral bangsa, padahal sekadar bertujuan memuaskan ego dan konstituen konservatif mereka.

Ironisnya, dampak kebijakan ini terhadap kesejahteraan rakyat sama sekali tidak ada. Apakah komunitas LGBTQ+ mengangkat senjata laras panjang, merampas ruang hidup dan tanah adat, atau menembaki rakyat menggunakan uang pajak yang kita bayarkan? Tentu saja tidak.

Mikir Kids

Mari kita gunakan akal sehat untuk membedah realitas ini. Komunitas LGBTQ+ adalah warga sipil biasa yang hanya ingin hidup berdampingan secara tenang, bekerja mencari nafkah, memenuhi kewajiban membayar pajak, dan mendapatkan hak setara tanpa diskriminasi. Perjuangan mereka adalah untuk bertahan hidup, bukan untuk meruntuhkan kedaulatan negara.

Di sisi lain, kita dihadapkan pada institusi militer yang beroperasi di Papua dengan rapor hak asasi manusia (HAM) yang terus memburuk. Rentetan kasusnya sangat nyata: mulai dari intimidasi, rasisme, perampasan ruang hidup masyarakat adat, hingga tindak kekerasan dan penembakan warga sipil yang sering kali berlindung di balik dalih “menumpas separatis”.

Sungguh tidak logis ketika kelompok minoritas yang hanya ingin eksis dengan damai justru dilabeli sebagai ancaman keamanan nasional, sementara aparat yang menggunakan peluru tajam dan menciptakan ketakutan di tanah Papua justru dibiarkan oleh negara.

Kambing Hitam Bernama Minoritas

Pada akhirnya, isu ini bukan sekadar perdebatan pro dan kontra mengenai LGBTQ+, melainkan tentang supremasi sipil dan akal sehat. Sungguh ironis ketika negara lantang menyuarakan “ancaman moral”, tetapi pada saat yang sama menutup mata terhadap impunitas aparat dan rentetan pelanggaran HAM di Papua. Mengategorikan LGBTQ+ sebagai “ancaman negara” dalam Perpres tersebut lebih terlihat sebagai strategi pengalihan isu. Pemerintah kembali menggunakan trik usang: menjadikan kelompok minoritas rentan sebagai kambing hitam untuk dialihkan menjadi polemik publik, sehingga kebobrokan institusi dan kejahatan HAM yang dipelihara oleh negara terlupakan.

Jika Presiden Prabowo benar-benar serius menanggulangi “ancaman negara” dan peduli terhadap keselamatan rakyatnya, langkah yang seharusnya diambil adalah melakukan evaluasi total terhadap militerisme di Papua. Pemerintah perlu menarik pasukan dari sana, menghentikan represi terhadap warga sipil, dan mengadili aparat yang terbukti melakukan pelanggaran.

Sejatinya, musuh negara bukanlah mereka yang memiliki perbedaan orientasi seksual atau identitas gender. Musuh negara yang sesungguhnya adalah mereka yang menggunakan senjata dan seragam yang dibeli dari uang pajak rakyat, tetapi justru menggunakannya untuk menindas rakyatnya sendiri.

Referensi:

BBC News Indonesia. (2026). Perpres Pertahanan Negara yang menyebut LGBTQ sebagai ancaman dinilai bermasalah. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c5yzzpjjrklo

Human Rights Watch. (2016). “These political games ruin our lives”: Indonesia’s anti-LGBT moral panic. https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/indonesia0816_web_2.pdf

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. (2025). Papua dalam cengkraman militer. https://ylbhi.or.id/bibliografi/laporan/papua-dalam-cengkraman-militer/