Whoosh! Siapa Hendak Turut? Ke Bandung ke Jakarta, Bolehlah Naik dengan Anggaran!

Melansir dari Siniar Mahfud MD Official berjudul “Siapa Tanggung Jawab Utang Kereta Cepat?”, Agus Pambagio, seorang analis kebijakan publik, narasumber di Siniar tersebut ditanya oleh Mahfud MD tentang ide dari siapa kereta cepat ini?

Agus Pambagio menjawab dengan bercerita bahwa ia  menanyakan hal tersebut kepada Presiden Jokowi (saat itu) dan Jokowi menjawab, “Oh, ya ini ide saya.”

Dari sini kita tahu hidung siapa yang harus kita tunjuk tiap kali membicarakan kisruh kereta cepat.

Namun, saat Jokowi ditanya tentang polemik kereta cepat oleh wartawan dirinya hanya senyum-senyum gak jelas lalu melengos pergi begitu saja.

Sedari mula proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (selanjutnya KCJB) ini sebenarnya sudah mendapat tentangan dari Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan saat itu.

Jonan sendiri adalah sosok yang berhasil mereformasi moda transportasi kereta api yang dulunya sangat berantakan menjadi rapi tertata seperti sekarang. Sebelum Ignasius Jonan dilantik menjadi Dirut PT KAI pada tahun 2009, PT KAI mengalami kerugian 83,5 milliar pada tahun 2008.

Tahun 2009, barulah di tangan Ignasius Jonan PT KAI mendapat Untung hingga 154,8 milliar. Kinerja Ignasius Jonan di PT KAI amat cemerlang. Ia mengubah Perusahaan yang rutin merugi tiap tahunnya menjadi mengalami lonjakan keuntungan. Jonan bahkan berhasil meningkatkan nilai aset PT KAI yang pada tahun 2008 senilai 5,7 trilliun menjadi 15,2 trilliun pada tahun 2013.

Alasan Ignasius Jonan menolak KCJB sesungguhnya sesederhana gak ada urgensinya. Jonan menilai masih banyak daerah lain yang membutuhkan kehadiran kereta api sebagai moda transportasi seperti misalnya di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan luar pulau Jawa lainnya. Meskipun alasannya Jonan masuk akal, toh ia tetap tidak didengar dan malah dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Perhubungan.

Sekarang setelah satu tahun beroperasi, publik dibuat geger dengan berita-berita negatif tentang pembangunan KCJB. Mulai dari utang yang tak terbayarkan, Menteri Keuangan Purbaya yang menolak membayar utang lewat APBN, dugaan mark up, sampai kepada ancaman kedaulatan negara akibat utang kereta cepat ini.

Awalnya kereta cepat ini akan dibangun bersama Jepang dengan skema G to G (government to government). Jepang sangat serius dalam menawarkan KCJB. Pemerintah negeri Sakura itu telah menawarkan kereta cepat semenjak era Presiden SBY, namun baru bisa direalisasikan pada masa pemerintahan Jokowi. Saking seriusnya, Jepang bahkan telah menggelontorkan dana 3,5 Juta Dolar AS sejak 2014 untuk mendanai studi kelayakan yang dilakukan bersama Kementerian Perhubungan dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Pihak Jepang juga menggandeng Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gajah Mada  (UGM) dalam kajian mereka. Namun akhirnya Jepang kena tikung Cina. Uuuuu atit.

Kerjasama dengan Jepang dengan skema G2G membebankan bunga utang 0,1 persen, sedangkan bersama China yang skemanya B2B mengawali bunga utang 2,0 persen namun karena ada pembengkakan, biaya naik jadi 3,4 persen. Secara hitungan saja sebenarnya ini sudah aneh. Memilih yang bunga utang tinggi. Memang tajir abiez sepertinya.

Kecurigaan selanjutnya diungkapkan oleh Agus Pambagio saat menjadi narasumber di Nusantara TV. Ia mengatakan bahwa ada dugaan mark up biaya infrastruktur yang tadinya perkilometer sekitar 17-18 Juta USD tiba-tiba saja menjadi 56 juta USD per kilometer. Tentu saja ini harus diusut tuntas.

Soal utang sekarang, barulah heboh bahwa pemerintah Indonesia merasa tak mampu membayarnya padahal sedari awal Agus Pambagio sudah mengatakan bahwa beban utangnya terlalu tinggi. Namun Jokowi tak mau mendengarkan.

Pihak Indonesia seharusnya mengetahui dari awal bahwa ada risiko besar kalau berutang dengan Cina. Informasi seperti ini bukan isapan jempol belaka. Sri Lanka adalah contoh nyata konsekuensinya jika tidak bisa membayar utang  ke Cina: infrastrukturnya diambil alih.

Titik inilah yang dikhawatirkan bakal mengganggu stabilitas negara. Kalau Indonesia tak bisa membayar utang tersebut apa yang akan diambil alih oleh Cina? Minpang? Ambil saja! Minpang berkorban untuk negara~

Secara personal, Mahfud MD menghawatirkan Natuna karena berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Kekhawatiran Mahfud MD berdasarkan pada temuan penelitian oleh Deutsch Welle (suatu lembaga pers Jerman) yang dipublikasikan 31 Maret 2021 bertajuk China Secret Loans to Developing Nation Post Problem.

Dalam tulisan itu, DW meneliti 24 negara yang melakukan kontrak kerja dengan Cina. Hasilnya mengejutkan! Pemberi pinjaman (yang dimaksudnya juga Cina) boleh mempengaruhi kebijakan ekonomi dan kebijakan luar negeri negara yang dipinjami.

Nah, kan? Mengkhawatirkan sekali. Dalam penelitian DW itu disebutkan juga bahwa Cina dapat mengakhiri kontrak dan menuntut pengembalian jika terjadi perubahan kebijakan atau perubahan hukum yang signifikan di negara yang berutang. Kemudian Bank Cina harus mendapat prioritas atas kreditur lainnya apabila di negara yang berhutang mengalami kepailitan atau kebangkrutan.

Lalu masih dalam penelitian Deutsch Welle, 30% dari kontrak  disebutkan bahwa peminjam wajib menyetor agunan ke tempat khusus yang dipegang oleh pemerintah Cina. Sementara karena kontrak perjanjian ini rahasia, maka kita tidak tahu apa yang sebenarnya diagunkan pemerintah kita. Bisa saja yang diagunkan itu pulau, laut atau pangkalan atau apa saja. Atau mungkin saja Natuna yang diambil karena posisinya berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Terlebih dalam kontrak rahasia itu disebutkan bila ada sengketa maka rakyat di suatu tempat itu tidak boleh minta pertanggungjawaban pemerintahnya. Artinya rakyat itu harus tunduk karena dianggap sebagai perjanjian pemerintah Cina dengan rakyat di tempat tersebut. Weleh-weleh!

Selain Jokowi, tokoh lain yang terlibat dalam KCJB ini adalah Luhut Binsar Panjaitan. Saat Luhut ditanya tentang keuangan proyek kereta cepat ia menjawab,

“Saya terima sudah busuk itu barang.”

Lho, kalau memang sudah busuk dari awal kenapa dilanjutkan? Kan se-simple itu!

Dengan berkata demikian seolah-olah Luhut meminta masyarakat jangan protes kalau sekarang ada kisruh karena dari awal emang barangnya sudah busuk.

Gimana sih?

Ayo kawanku lekas naik, pajakku dipakai utang lamaaa~