Wajah Palsu Pejabat

Kita tak melihat wajah-wajah pejabat yang kerap mereka tunjukkan pada saat kampanye pemilu. Calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon wali kota dan wakil wali kota, serta calon bupati dan wakil bupati, semuanya berani berdebat di tengah tayangan televisi, disaksikan jutaan pasang mata masyarakat demi membuktikan siapa di antara mereka yang (pura-pura) benar-benar mencintai kita.

Tetapi akhirnya kita sadar bahwa semua yang mereka lakukan pada saat kampanye hanyalah bualan belaka. Sebab buktinya, di tengah bencana yang terjadi di beberapa kota dan kabupaten, terutama di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh, pejabat negara kita justru menunjukkan wajah asli mereka. Yang datang bukan untuk memberi uluran tangan, tetapi berebut panggung popularitas untuk kepentingan citra diri sendiri. Bencana besar, bagi mereka, dijadikan untuk mendongkrak popularitas.

Pejabat daerah yang berdiri di sisi Presiden bahkan terang-terangan mengampanyekan Prabowo sebagai presiden seumur hidup. Ia mengatakan itu secara sadar dan di tengah masyarakat terdampak yang menunggu apa yang akan pemerintah perbuat atas bencana yang terjadi, atas semua korban yang terdampak.

Sementara masyarakat menunggu pemerintah menyalakan alarm bencana banjir dan longsor yang terjadi sebagai bencana nasional, Presiden yang tinggal jauh dari lokasi terdampak dan hidup nyaman mengatakan bahwa semua telah berangsur membaik.

Seperti pejabat pada umumnya, Presiden menyampaikan itu dengan terang-terangan dan kesadaran penuh. Ia mengabaikan orang-orang yang telah kehilangan tempat tinggal, seorang anak yang mencari ibunya, dan semua keputusasaan yang diakibatkan oleh kelalaian negara dalam menilai deforestasi bukan sesuatu yang perlu dihiraukan.

Apa tanggung jawab yang mereka berikan atas kegagalan mereka dalam memberikan keamanan dan kenyamanan hidup pada masyarakat sebagai warga negara jika bahkan sekadar mengakui kesalahan dan meminta maaf saja tak pernah mereka lakukan?

Perdana Menteri Thailand meminta maaf kepada warganya karena merasa telah gagal menangani bencana banjir yang mengakibatkan 170 orang dilaporkan meninggal. Tetapi di negara kita, pejabat melihat bencana sebagai sesuatu yang bukan datang melalui tangan manusia sehingga korban selalu dilihat sebagai angka dan kata maaf berat sekali diucapkan.

Data korban yang dikeluarkan BNPB tak cukup membuat pejabat di negara kita berempati. Namun sekali lagi, data korban terdampak hanyalah angka bagi pejabat negara kita. Nirempati selalu mereka tunjukkan berulangkali. Berulangkali.

Dalam acara HUT Ke-61 Golkar, Bahlil lebih senang membahas dan mengapresiasi putusan presiden karena telah menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional, putusan yang telah melukai perjuangan rakyat Indonesia dan mencederai cita-cita reformasi. Lalu menganggap dan menekankan pro-kontra yang terjadi atas putusan itu sebagai hal biasa saja.

Di acara yang sama, Presiden yang jelas bukan lagi harapan kita benar-benar semakin melebarkan jarak dengan rakyat. Saat masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor masih berjuang agar bisa tetap hidup, ia memilih mensyukuri kelapa sawit sebagai karunia, sesuatu yang jelas-jelas sudah membuat banyak rakyat menderita. Beneran nyawit nih orang~

Ia masih menganut paham bahwa bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh yang memakan ratusan korban meninggal dunia dan ribuan orang terluka semata-mata diturunkan oleh Tuhan, pokoknya semuanya adalah takdir Tuhan pokoknya!

Jadi apa karunia yang dirasakan oleh masyarakat dari penggundulan hutan demi kelapa sawit?

Bahkan sampai saat ini, Sumatra belum pulih, Presiden kita memilih untuk menggelontorkan 17 Triliun untuk bandit-bandit Board of Peace. Subhanallah mengejar pahala sodaqoh ya?

Memang tak ada yang bisa kita harapkan dari pejabat negara kita. Maka terus saja kita harus saling jaga, saling percaya, dan saling sadar bahwa kita hanya punya kita dan tak ada yang lain.