Mencuatnya wacana kanon sastra di negeri ini seringkali dibarengi oleh wacana lain yang dijadikan sebagai titik tolak dalam menyikapinya: bineritas. Kesusastraan kita, misalnya, dicitrakan sebagai pertarungan antara kubu Lekra dan kubu Manikebu, antara realisme sosialis dan humanisme universal, antara kematangan isi dan kematangan bentuk. Dan itu kembali terjadi saat ini[1]. Masalahnya, kita tahu betul bahwa kenyataannya tidak seperti itu. Kesusastraan kita, sejatinya, bukanlah kesusastraan yang biner.

Tidak sulit membuktikannya. Kita bisa bertanya kepada sejumlah sastrawan, terutama mereka yang usianya terbilang muda, dan kita akan mendapati bahwa dua posisi berdiri yang ekstrem itu hanyalah dua dari sekian banyak pilihan yang ada; dan mereka bahkan bisa menentukan posisi berdiri yang baru, yang sebelumnya tidak ada. Kesimpulan itu juga yang akan kita dapatkan setelah kita membaca buku-buku atau tulisan-tulisan mereka. Wacana bineritas, dengan kata lain, sudah sangat tidak relevan. Karena itu saya kira kita keliru jika menjadikan bineritas sebagai titik tolak dalam menyikapi wacana kanon sastra.

Titik Tolak I: Tujuan Kanonisasi Sastra

Alih-alih bineritas, yang lebih tepat untuk kita jadikan titik tolak dalam menyikapi wacana kanon sastra saya kira adalah tujuannya. Untuk apa kanonisasi sastra itu dilakukan? Untuk apa kanon sastra itu ada? Penyair Esha Tegar Putra sedikit menyinggung hal ini dalam esainya, “Kanon Sastra: Bagaimana Menjadi Indonesia”[2], di mana ia mempertanyakan kepada siapa kanon sastra itu kelak akan ditawarkan—apakah itu anak sekolah, peneliti, publik sastra dunia, atau siapa. Namun yang saya maksud dengan tujuan di sini lebih luas dari itu. Ia mencakup apa yang hendak dicapai kanonisasi sastra itu sendiri.

Katakanlah tujuan dilakukannya kanonisasi sastra adalah menyajikan sebuah representasi komprehensif dari kesusastraan kita saat ini. Di sini, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa kesusastraan kita adalah kesusastraan yang beragam, mulai dari isu atau tema yang diangkat dalam karya sastra, hingga bentuk karya sastra itu sendiri. Itu berarti kita harus melihat kesusastraan kita itu sebagai diri yang terbagi-bagi ke dalam kategori-kategori, dan kita memilih karya-karya terbaik dari tiap-tiap kategori ini. (Bagaimanapun kita harus adil seadil-adilnya!) Pertanyaannya: apakah ruang yang kita sediakan itu cukup?

Mengingat begitu beragamnya kesusastraan kita itu, bisa kita bayangkan bahwa ruang yang kita sediakan itu haruslah memiliki daya tampung yang sangat besar. Dan ini kita baru bicara soal representasi kesusastraan kita saat ini. Kita, tentu, perlu juga menyediakan ruang untuk representasi kesusastraan kita di masa lalu, bahkan mungkin membagi-baginya ke dalam sejumlah rentang waktu. Ruang yang kita sediakan itu pun haruslah lebih luas lagi. Jika ruang itu dalam bentuk buku, ia mungkin akan mencapai puluhan atau bahkan ratusan ribu halaman.

Tentu ini masalah. Kita tidak mungkin menawarkan sebuah buku setebal itu kepada siapa pun. Alternatifnya barangkali adalah memecah satu buku kanon sastra tersebut menjadi beberapa buku, dengan masing-masing buku berisi karya sastra-karya sastra terpilih pada kurun waktu tertentu. Kiranya buku-buku tersebut pun masih terlalu tebal, dan kita perlu memecah-mecahnya lagi, kali ini berdasarkan kategori-kategori tadi. Akhirnya kita dapati begitu banyak buku kanon sastra, dengan tiap-tiap buku berisi karya sastra-karya sastra terbaik dengan kategori tertentu pada kurun waktu tertentu. Namun, tidakkah itu terlalu banyak?

Terlalu banyak tentu buruk sebab itu menghabiskan banyak dana. Tetapi jika kita mereduksinya, jelas, akan ada kategori-kategori yang dikorbankan, yang berarti karya sastra-karya sastra terbaik yang dikorbankan. Mengatasi persoalan ini saya kira harus menjadi prioritas kita. Itu jika tujuan kita membuat kanon sastra adalah menyajikan representasi komprehensif dari kesusastraan kita—yang membentang dari puluhan tahun lalu hingga saat ini.

Namun bagaimana jika tujuannya bukan itu? Haruskah tujuan kanonisasi sastra adalah itu? Bisa memang kita tetapkan tujuan lain, tetapi kita harus ingat bahwa kesusastraan kita adalah kesusastraan yang beragam—inilah karakter kesusastraan kita!—dan kanon sastra itu kelak akan menjadi rujukan utama bagi mereka yang ingin mengetahui dan mempelajari kesusastraan kita. Tujuan yang kita tetapkan itu, bagaimanapun, tidak boleh mengabaikan dua hal tersebut.

Misalnya kita tetapkan tujuan kanonisasi sastra adalah menyajikan karya sastra-karya sastra terbaik dalam capaian bentuk saja, atau karya sastra-karya sastra terbaik yang mengangkat isu kolektif bangsa saja—dalam kaitannya dengan wacana pascakolonialisme, misalnya. Ruang untuk menampungnya tentu tidak akan begitu luas seperti tadi; dan tidak akan menghabiskan begitu banyak dana juga. Tetapi, itu jelas terlalu reduktif. Dengan tujuan seperti ini, kanon sastra yang kelak tersaji hanya akan dilihat sebagai sebagian kecil saja dari representasi komprehensif kesusastraan kita, dan itu bukan sesuatu yang menggembirakan.

Titik Tolak II: Sifat Dasar Kanonisasi Sastra

Selain tujuannya, yang bisa kita jadikan titik tolak dalam menyikapi wacana kanon sastra adalah sifat dasar kanonisasi sastra itu sendiri. Di mata saya, kanonisasi sastra tak ubahnya seleksi alam; ia hanya meloloskan karya sastra yang bisa beradaptasi terhadap “perubahan alam”. Dan yang dimaksud dengan alam di sini adalah orang-orang yang diberi kewenangan untuk menyeleksi karya sastra. Adapun perubahan itu sendiri, bisa berupa perubahan perspektif, atau perubahan visi.

Lalu apa masalahnya? Bukankah seleksi alam selalu menyisakan yang terbaik dan paling menarik? Sebenarnya tidak juga. Ambil contoh seekor belalang. Dalam upaya memperbaiki peluang untuk bertahan hidup, ia berevolusi, mencoba bentuk-bentuk baru, morfologi-morfologi baru, seperti mengecil atau membesar, atau berubah warna, atau yang lainnya. Tentu percobaan-percobaan tersebut terjadi di generasi-generasi selanjutnya, secara instingtif. Yang bertahan, yang kemudian berhasil melalui seleksi alam dan ada di realitas kita, adalah yang paling bisa beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada—bisa perubahan iklim, kemunculan predator baru, berkurangnya makanan, dll.. Kita pun kemudian hanya mengenal jenis belalang yang berhasil melalui seleksi alam itu saja, dan tidak belalang-belalang yang gagal. Padahal, bisa jadi, di antara belalang-belalang yang gagal itu ada yang morfologinya lebih menarik, dan dalam sesuatu hal adalah yang terbaik. Seleksi alam, harus diakui, memungkinkan organisme-organisme semacam itu terabaikan dan terlupakan.

Dan persis itulah masalah kanonisasi sastra. Orang-orang yang berada di posisi alam tadi, sebab mereka memiliki perspektif dan visinya sendiri, akan cenderung meloloskan karya sastra-karya sastra yang sejalan dengan perspektif dan visinya itu, dan tidak yang lainnya. Dan ketika kita bicara soal perspektif dan visi seseorang terhadap kesusastraan, kita bicara soal subjektivitas yang melebur dengan objektivitas, yang saking meleburnya kita kadang sulit membedakan batas-batas yang jelas di antara keduanya.

Terkait bentuk karya sastra yang dianggap unggul, misalnya. Ketika orang-orang yang berada di posisi alam itu adalah para penyuka humor gelap, secara alamiah mereka akan memberi perhatian lebih pada karya sastra-karya sastra yang menawarkan humor gelap, dan selanjutnya menilai kualitasnya. Memang ada penilaian atas kualitas yang—katakanlah—bertolak pada objektivitas, tetapi ketertarikan dan perhatian lebih itu jelas bertolak pada subjektivitas. Bahkan penilaian atas kualitas itu sendiri, saya kira sangat dipengaruhi oleh bagaimana orang-orang itu melihat karya sastra—apakah murni sebagai teks, atau sebagai teks sekaligus bukan-teks, atau bagaimana—yang jika dipikirkan lagi sesungguhnya juga sesuatu yang subjektif. Dan ketika mereka tidak meloloskan sebuah karya sastra, bisa jadi, itu adalah karya sastra yang sebenarnya menarik untuk kita ketahui, dan nikmati, bahkan pelajari.

Jadi, dengan bertolak pada sifat dasar kanonisasi sastra, kita memahami betul bahwa dalam apa yang disebut kanon sastra itu akan ada karya sastra-karya sastra yang tidak muncul padahal mereka memiliki daya tariknya sendiri, keunikannya sendiri, bahkan fungsinya sendiri. Dan tentu saja ini akan sangat disayangkan. Seandainya kanonisasi sastra yang kita lakukan bisa membebaskan dirinya dari jebakan ini, itu mestilah akan sangat baik; kanon sastra yang dihasilkannya kelak akan jauh lebih adil dan lebih bisa diterima. Tetapi itu hanya seandainya. Dan saya ragu kita bisa benar-benar melakukannya. Selama ini, dari apa yang saya lihat, kanonisasi sastra yang dilakukan sejumlah pihak selalu terjebak pada “kesalahan” tersebut, seolah-olah itu memang sesuatu yang tak terhindarkan.

Lalu bagaimana? Oke, katakanlah “kesalahan” tersebut mau tidak mau harus dilakukan. Maka, di kanon sastra yang kelak disajikan itu, mesti ada keterangan bahwa mungkin saja ada sejumlah karya sastra yang terlewatkan, yang juga berkualitas, menarik, dan unik dengan caranya sendiri; mereka terlewatkan karena “seleksi alam” yang berlangsung itu kebetulan tidak berpihak kepada mereka. Adanya keterangan ini penting untuk mengingatkan kita bahwa kanonisasi sastra sejatinya adalah proses yang cacat, selalu proses yang cacat. (Karena itu kanon sastra tidak pernah sebuah representasi yang layak dan komprehensif dan karena itu pula tidak bisa dijadikan tolak ukur yang sempurna!) Namun di sini, kita mungkin dihadapkan pada satu masalah lain: akankah orang-orang di posisi alam itu keberatan dengan adanya keterangan tersebut, sebab menambahkan keterangan tersebut berarti mengatakan bahwa kinerja orang-orang itu tidak sempurna dan mereka sendiri mengakuinya, benar-benar mengakuinya? Ini menjadi pertanyaan kita sebab kita tahu betul bahwa para sastrawan biasanya adalah orang-orang dengan ego yang tinggi, yang sulit menerima kritik—atau bahkan sekadar masukan—dari seseorang yang mereka anggap posisi tawarnya berada jauh di bawah mereka, apalagi jika seseorang itu juga jauh lebih muda dari mereka.(*)


[1] Baca esai Saut Situmorang berjudul “Politik Kanon Sastra” yang terbit di Detik.com pada 14 Desember 2018. Tautan: www.detik.com/news/kolom/4343549/politik-kanon-sastra

[2] Terbit di Jurnal Ruang pada 18 Desember 2018. Tautan: www.jurnalruang.com/read/1545106715-kanon-sastra-bagaimana-menjadi-indonesia#.