Sebagai Pengamat Sosial, Sudah Selayaknya Mengamati Lebih Teliti sebelum Menggugat Aktivis Perempuan

Sebuah tulisan muncul dikirim teman saya. Sebuah tangkapan layar dari madilognews.com ditulis oleh Agra D. Raksa.

Saya berani katakan, tidak ada yang salah dari tidak menyimak suatu diskusi publik, memang.

Maka, pertanyaan yang kemudian saya ajukan adalah,

“Untuk apa datang diskusi kalau penulis yang (dari keterangan tulisannya) itu tidak mendengar ketika moderator membacakan profil para narasumber? Dan tidak mendengar penjelasan masing-masing narasumber? Atau tidak mendengar poin tuntutan?”

Alih-alih memberikan pertanyaan di ruang diskusi (entah apa alasannya), Agra memilih untuk menulis. Hal yang jauh lebih baik menurut saya, sebab tentu saja tulisan akan terekam dan jauh lebih mudah dinalisis.

Pernyataan Agra tentu sah-sah saja, namun tentu saja tulisannya jadi lebih mudah dibantah sebab tidak ditopang oleh fakta yang cukup.

Agra menulis bahwa forum mengkritik lirik lagu seolah menunjukkan bahwa “aktivis perempuan” tidak peduli pada kebijakan publik. Bahwa “aktivis perempuan” lebih peduli pada karya seni daripada pelayanan kesehatan, akses pendidikan, perlindungan perempuan dan anak, atau tata kelola pemerintahan. Saya apresiasi Agra yang dengan berani sekaligus percaya diri menunjukkan kegagalannya mengamati tujuan utama dan diskusi yang diadakan hari ini.

Melalui tulisannya, Agra berkata,

“Justru karena forum ini mengatasnamakan kepentingan perempuan, muncul pertanyaan yang patut diajukan: mengapa perhatian sebesar ini tidak tampak ketika perempuan berhadapan dengan persoalan yang lahir dari kebijakan publik?”

Agra mengasumsikan bahwa, dengan viralnya konten saya yang mengakibatkan exposure pada Binzein, ia menganggap bahwa (saya) atau kami memilih untuk mengkritik lirik daripada mengkritik kebijakan publik. Padahal, pemaparan piramida rape culture sudah sangat menjelaskan semua logika dalam tulisannya sendiri. Huft capek deh~

Tentu saja pelayanan kesehatan, akses pendidikan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak, memiliki dampak yang langsung dirasakan, dan semuanya sudah saya tulis dalam puluhan konten, ratusan esai, dan zine yang bisa pembaca unduh secara gratis dengan mengontak saya, pun Yayu dan Shela tentu memiliki cara sendiri untuk menggugat dan mengkritisi kebijakan yang dimaksud.

Mungkin Yayu memang sudah tidak turun ke jalan, Shela pun tak setiap aksi turun ke jalan, atau tak tahu ya, saya dan Shela tidak sekontak dan baru follow-an, FYI.

Namun, apakah lantas bisa disebut kalau para narasumber, dan panitia (mungkin), khususnya saya yang melayangkan kritik tersebut pertama kali, berarti tidak peduli pada kebijakan publik?

Saya (atau Yayu dan Shela) tidak memiliki kepentingan untuk mempublikasikan seluruh aktivitas kami. Saya secara personal, tidak berniat mempublikasikan aktivisme saya di gerakan bawah tanah.

Saya juga tak harus memberikan daftar kasus pelecehan dan kekerasan yang saya tangani bersama kawan-kawan saya, tak harus juga memberitakan dan membuat konten kelas Bahasa Inggris gratis untuk perempuan yang akses pendidikannya terbatas dan tak bisa bayar kursus, sebab memang tak ada urgensinya.

Sebab sebagai penulis yang mengamati dan turun ke lapangan, saya akan secara otomatis menyebarkan tulisan tentang ke-turba-an saya melalui esai, zine, dan buku. Feel free to read link on my IG bio! 

Saya, Yayu, dan Shela, jelas tak bisa membaca maksud kawan-kawan ormek (begitulah saya menyebutnya) membuat diskusi ini. Namun dengan upaya Adin meluangkan waktunya mendatangi saya, menyampaikan maksud, dan memiliki niat untuk kemudian “melanjutkan” pun tak bisa saya abaikan dan saya anggap sebagai “aksi FOMO belaka”. Kenapa harus suudzon kalau bisa saling dukung?

Jika sebuah forum diskusi memilih satu tema diskusi tentu tidak berarti para narasumber, panitia, dan peserta hanya bekerja pada isu tersebut. Tidak ada kewajiban bagi narasumber, panitia, dan peserta untuk menjadikan seluruh kerja-kerja kolektif dan kerja-kerja organisasinya sebagai konsumsi publik agar diakui keberpihakannya.

Saya kerap menulis PSN di Pantura, jalan rusak, dan menggugat kebijakan lain yang bisa diakses gratis di nyimpang.com, yang sayangnya memang tak semasif tulisan saya yang bahas lagu Lalaki Langit Lalanang Bejad ini. Saya mempertanyakan keberadaan Agra D. Raksa sebagai “penulis dan pengamat sosial” dalam tulisan-tulisan saya yang lain.

Di satu forum, Yayu pernah memaparkan keresahan terhadap minimnya ruang laktasi di ruang pelayanan publik dan fasilitas umum di Purwakarta. Lagi-lagi, saya justru mempertanyakan keberadaan Agra D. Raksa sebagai “penulis dan pengamat sosial” dalam forum ini, sebab opini yang Agra tulis dengan berani menunjukan keterbatasan pengamatannya menjadi kesimpulan dangkal.

Pokoknya, yang tidak kulihat berarti gak ada!

Sebagai penulis dan pengamat sosial asal Purwakarta (begitu yang tertera pada bionarasinya), saya curiga,

“Apakah ia mengamati diskusi tadi?”

Ia lantas menulis,

Sejarah gerakan perempuan tidak hanya diisi oleh kritik terhadap bahasa dan simbol. Gerakan perempuan menjadi kuat karena keberaniannya mengoreksi struktur kekuasaan yang melahirkan ketidakadilan. Ketika aktivisme bergeser hanya pada politik simbol, ada risiko substansi perjuangan ikut bergeser. Tulisnya.

Sebagai penulis, pembaca, dan pendengar yang penuh sensitivitas tentu saja, lagi-lagi Agra sedang menggugat dirinya sendiri dalam tulisannya. Agra membangun narasi seolah-olah mengkritik lagu dan mengkritik kebijakan publik adalah dua hal yang harus diambil satu diantaranya saja. Padahal, keduanya bukan pilihan yang saling meniadakan.

Gerakan perempuan menjadi kuat karena keberaniannya mengoreksi struktur kekuasaan yang melahirkan ketidakadilan. 

Oh, ayo, lah. Seorang pengamat sosial tentu sudah tahu bahwa patriarki bekerja melalui banyak cara. Kebijakan hukum, birokrasi, akses pendidikan, media, bahkan karya seni yang dibuat musisi atau pun pejabat publik.

Maka, mengkritik representasi perempuan dan produk seni dan budaya bukan berarti meningggalkan kritik terhadap negara. Sesederhana itu.

Keduanya tidak pernah saling menihilkan, sebab narasi budaya membentuk cara masyarakat memandang perempuan, dan kebijakan publik menentukan cara negara memperlakukan perempuan. Mengoreksi satu diantaranya tanpa yang lain tentu tidak cukup, justru itu, sebagai “pengamat sosial”, sudah tahu bahwa budaya adalah bagian dari struktur kekuasan juga, kan?

Atau tidak tahu?

Kalau tidak, mari saya jelaskan lagi. 

Bahasa tentu bukan sekadar kumpulan kata dan alat komunikasi. Lebih dari itu, bahasa sebagaimana fungsinya, memberikan dan menggambarkan “konsep” yang muncul di kepala, untuk merepresentasikan “konsep” itu. Representasi perempuan dalam karya seni, media, dan budaya tentu telah lama menjadi objek kajian feminisme karena turut membentuk cara masyarakat memandang relasi gender.

Dalam media, misalnya. Penulisan “pedagang cantik”, “janda cantik”, “janda muda”, dan “aktivis perempuan” seperti tulisan yang diloloskan ruang redaksi madilognews ini menentukan “konsep” dan “cara berpikir” pembaca. Mengkritiknya bukan berarti berhenti pada politik simbol, melainkan membacanya cara kerja simbol menopang struktur sosial. Sebagai pengamat sosial, Agra (seharusnya) tahu tujuan rezim Orde Baru memutar film G30S. Agra (seharusnya) tahu alasan film horor dengan ending ustaz meraih kemenangan mengusir setan begitu marak diproduksi di masa Orde Baru seperti dijelaskan Ariel Heryanto dalam Politik Budaya Layar Indonesia.

Tentu saja, sebagai pengamat sosial, Agra juga tahu bahwa penggunaan AI dalam membuat ilustrasi meninggalkan jejak lingkungan dan memengaruhi kualitas dan kuantitas air bersih, kan?

Maka dari itu, tulisan Agra menunjukan sempitnya bayangan tentang gerakan perempuan yang muncul di permukaan (yang ia lihat). Melissa Kowara, Lisna Naibaho, dan Teh Yanti yang berfokus pada buruh perempuan di Karawang, Eka Nickmatulhuda, dan aktivis perempuan yang  kerja-kerjanya tak dilihat oleh Agra D. Raksa menjadi nihil, hanya karena baru kelihatan pas ada yang lagi viral aja. 

Sayang sekali, Agra tak mengamati poin tuntutan yang disampaikan. Padahal, sejak dari pembukaan, semuanya sudah dijelaskan AIUEO. Pun, sebagai penulis, saya tidak mendapat informasi terkait Agra D. Raksa, tulisannya, bukunya, atau kehadirannya di forum-forum literasi juga saya tak tahu. Hanya karena saya tak tahu, tentu saja bukan berarti Agra tidak menulis, kan?

Terakhir, mengkritik karya seni bukanlah lawan dari mengawal kebijakan publik. Keduanya merupakan bagian dari akar perjuangan yang sama: membongkar berbagai bentuk ketidakadilan yang dialami perempuan, baik yang muncul dari budaya, ataupun yang dilanggengkan negara. Bukan hanya yang dilihat, atau yang tidak dilihat Agra.

Yang patut dihindari justru kecenderungan menyederhanakan kerja gerakan perempuan hanya dari satu acara, satu unggahan media sosial yang viral, atau satu tema diskusi. Sebuah gerakan, aktivisme, tentu saja selalu bekerja di banyak ruang sekaligus, termasuk ruang-ruang yang tidak selalu terlihat oleh publik.

Oh, dan omong-omong, Agra juga sejak awal tidak memberikan gambaran “ideal” mengkritik publik. Menulis, kah? Membuat konten, kah? Turun ke jalan, kah? Memberikan edukasi ke masyarakat, kah? atau entah, lah. Tidak menjelaskan juga. Mungkin maksud Agra, mengkritik kebijakan publik berarti  membuat seluruh konten soal itu menjadi viral, padahal, kita semua tak tahu betul cara kerja algoritma. Belum lagi, penyerangan siber yang dilakukan pemerintah ini hari. Atau, gimana? Bisa dijelaskan bentuk ideal mengkritisi kebijakan publik?

Saya juga belum bahas penggunaan “aktivis perempuan” dan “abai” ya. Sebab jika tulisan Agra ini ditujukan kepada narasumber, panitia, dan peserta yang hadir diskusi, maka tulisan ini adalah respons saya. Jika tulisan ini tidak ditujukan kepada narasumber, panitia, dan peserta yang hadir diskusi, maka, seluruh aktivis perempuan tentu akan punya respons lain yang jauh lebih mantap. Lagipula,

Waduh, kalau semuanya jadi tanggung jawab aktivis perempuan, nanti aktivis laki-laki, penulis, dan pengamat sosial ngapain, dong?

Sisanya, saya harap pengamat sosial mengamati dengan khusyuk jika datang ke forum diskusi~

Tulisan ini merupakan respons dangkal dari tulisan di pranala berikut:

https://madilognews.com/saat-aktivis-perempuan-menggugat-lirik-tetapi-abai-pada-kebijakan-publik/