Tragedi robohnya SDN Kutanegara II (kelas jauh) yang terletak di Kecamatan Ciampel, Kab. Karawang pada 02 November 2018 bukan produk baru dari kesedihan dunia pendidikan kita hari ini. Pada tahun sebelumnya di bulan Februari, SDN Ciptamargi 2 yang terletak di Kecamatan Cilebar roboh. Di bulan yang sama, SMPN 1 Tirtajaya ambruk, kemudian disusul keesokan harinya oleh SDN Pusakajaya Selatan 2.

Masih di tahun 2017 pada bulan Desember, SDN Malangsari 2 ambruk akibat angin kecang pada pukul tiga dini hari. Menurut informasi yang beredar, hingga bulan Oktober 2018, sekolah dasar yang terletak di Kecamatan Pedes ini masih belum ditangani oleh pemerintah untuk dibangun kembali. Kejadian ini mengakibatkan tidak efektifnya aktivitas belajar-mengajar selama hampir 11 bulan pasca kejadian.

Tidak hanya SDN Malangsari 2 yang memperoleh kabar buruk. Beberapa hari setelahnya, yaitu pada 23 Desember 2017 kejadian serupa menimpa 3 ruang kelas di SDN Karyamakmur. Catatan merah ini menggambarkan rendahnya pengawasan dan perhatian pemerintah daerah Kabupaten Karawang untuk menyediakan akses pendidikan yang layak bagi masyarakat. Hal tersebut ditegaskan pula oleh Wakil Bupati Kab. Karawang mengatakan bahwa rangkaian tragedi ambruknya sekolah -sekolah tersebut diduga karena pembangunan yang asal-asalan.

Pembangunan yang asal-asalan adalah kalimat yang cukup untuk menggambarkan ketidakseriusan pemerintah dalam mengalokasikan APBD. Terlebih lagi Wakil Bupati Karawang menjelaskan bahwa APBD tahun 2017 tidak dianggarkan untuk pembangunan/ perbaikan sekolah padahal jika kita melihat fakta di lapangan pada tahun-tahun sebelumnya, peristiwa robohnya sekolah di Kabupaten Karawang jumlahnya terus bertambah padahal usia bangunan sekolah tidak sedikit yang terbilang baru.

Saya tidak mengerti mengapa DPRD Karawang tidak menganggarkan untuk perbaikan sekolah sedikit pun. Seluruh perbaikan mengandalkan dana bantuan dari pusat dan dana hibah. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Karawang memperoleh penghargaan sebagai daerah yang paling tinggi mengalokasikan APBD untuk pendidikan, yaitu sebesar 30%.

Pertanyaannya kemudian adalah ke mana larinya anggaran 30% yang dialokasikan untuk pendidikan tersebut? Apa sebenarnya yang lebih prioritas dari perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana di sekolah?

Meski begitu tidak semua sekolah di Kabupaten Karawang hancur berantakan. Beberapa sekolah yang terletak di pusat kota (maksud saya sekolah yang terlihat di jalan kota yang ramai, seperti dekat kantor pemda, dekat Kawasan Galuh Mas) memang sudah sangat layak dan mumpuni. Bahkan sekolah-sekolah tersebut sudah berlantai dua, memiliki banyak ekstrakurikuler, perpustakaan, penjaga sekolah, ruang konseling, dan setiap kelompok kelas memiliki ruangan kelasnya masing-masing.

Tapi di balik kemegahan sekolah yang ada di pusat kota ternyata hanya sebuah pencitraan untuk menutupi masalah besarnya. Program Aku Kembali ke Sekolah (yang selanjutnya akan disebut AKS) membuka banyak sisi lain dari kemegahan sistem pendidikan dan cuap-cuap pemeritah daerah soal alokasi APBD untuk sektor pendidikan. AKS adalah kegiatan kerelawanan yang membawa wajah literasi dengan gaya masa kini dan berbasis teknologi. Sasaran utama kegiatan ini adalah sekolah dasar yang secara sarana dan prasananya tidak layak di Kabupaten Karawang. Kami blusukan ke lapangan, berbaur dengan anak-anak, menggali keresahan mereka, belajar dan bermain bersama mereka.

Sejauh ini AKS sudah road show ke dua belas sekolah dasar. Lima sekolah dasar di Kecamatan Telukjambe Barat, Lima sekolah dasar di Kecamatan Ciampel, dan yang sedang berlangsung di Kecamatan Tirtamulya. Ada wajah mengerikan di balik berita baik yang dikabarkan pemerintah. Padahal kebanyakan sekolah yang kami kunjungi berjarak tidak jauh dari pusat kota. Untuk mencapai sekolah-sekolah tersebut hanya memakan waktu tempuh sekitar 30-60 menit dari titik kumpul (Stasiun Cikampek dan Universitas Singaperbangsa Karawang).

Saya masih ingat tahun 2016 – 2017 ketika AKS pertama kali terjun ke lapangan, di Kecamatan Ciampel misalnya, SDN Kutanegara I yang terletak di Kawasan industri Mitra Karawang. Sekolah tersebut berdiri di tanah sengketa antara pemerintah dan pihak swasta, akibatnya dalam beberapa tahun belakangan, SDN Kutanegara I tidak bisa menerima bantuan dana untuk perbaikan, pembangunan, dan pengadaan fasilitas sekolah.

SDN Margamulya IV juga membawa kabar mengkhawatirkan. Sekolah yang terletak di Kecamatan Telukjambe Barat ini hanya memiliki tiga ruang kelas dan satu toilet. Satu ruang kelas diisi dua kelompok kelas dan untuk membedakan kelompok kelas di satu ruang, dipisahkan menggunakan tripleks tipis di tengah-tengah ruangan. Lantas di mana ruang guru dan kepala sekolah? Tentu saja menyatu dengan siswa kelas enam. Saya mau bertanya, kira-kira apa yang akan kita dapat dari kondisi belajar-mengajar seperti ini? Tidak kondusif dan bising. Kedua hal tersebut mengakibatkan para siswa kurang fokus untuk menyerap materi pembelajaran.

Contoh lainnya adalah SDN kertawaluya 3 yang baru-baru ini dikunjungi oleh teman-teman AKS. Sekolah tersebut hanya memiliki empat ruangan layak pakai (yang sebenarnya tidak nyaman juga). Selain keempat ruangan ini, tidak ada ruangan lainnya termasuk toilet. Bayangkan sekolah seperti apa yang tidak memiliki toilet sama sekali.

Kondisi bangunan yang buruk, kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran siswa, kekurangan tenaga pengajar pun menjadi masalah lainnya. Hampir di seluruh sekolah yang AKS kunjungi tidak memiliki jumlah tenaga pengajar yang ideal.

Di SDN Tirtasari 3 misalnya. Sekolah yang memiliki 89 siswa ini hanya memiliki 5 tenaga pengajar. Artinya ada satu orang guru yang mengajar di dua kelas. Kacau sekali. Selain kekurangan tenaga pengajar, para siswa kelas enam belajar di teras sekolah yang terletak di depan ruang guru. Ampun deh!

Gambaran-gambaran kecil ini menunjukan betapa buruknya manajemen pemerataan terhadap akses pendidikan di Karawang. Saya bertanya apakah pihak sekolah sudah mengajukan permohonan kepada dinas pendidikan setempat terkait masalah-masalah yang ada, dan hampir seluruh pihak sekolah mengatakan sudah mengajukan dan tidak langsung menerima tanggapan dari dinas pendidikan hingga berbulan-bulan lamanya.

Masalah-masalah di atas bukan hanya menjadi keresahan kita yang sudah dewasa saja, tetapi juga anak-anak di sekolah tersebut. Beberapa anak menuliskan keresahaan dan keinginannya melalui surat yang diberikan kepada rekan-rekan saya di AKS. Mereka rindu akan keberadaan perpustakaan, kondisi kelas yang layak, suasana belajar yang nyaman, dan tenaga pegajar yang mumpuni.

Pemerintah tidak cermat menentukan prioritas dalam merancang APBD. Dalam beberapa kasus robohnya sekolah, pemerintah cenderung abai dan tidak cepat tanggap dalam menangani masalah. Pemerintah daerah Kabupaten Karawang juga tidak mampu membaca persoalan dunia pendidikan di Karawang hingga ke akarnya sehingga masalah terjadi berulang-ulang.

Jika seperti ini, kepada siapa seharusnya masyarakat berharap agar kualitas pendidikan bisa membaik? Meskipun upaya pembangunan di beberapa sekolah sudah dilakukan, tetapi pada kenyataannya kontrol pemerintah sangat buruk sehingga masalah pun muncul kembali. Belum lagi jumlah sekolah di Karawang itu tidak sedikit. Total jumlah sekolah dasar saja ada 800 lebih. Belum lagi SMP dan SMA. Jika setiap tahun dana yang dialokasikan untuk pendidikan tidak digunakan dengan baik dan pengawasan yang buruk dari pemerintah terus berulang-ulang. Lalu kapan kita semua dapat merasakan nikmatnya pergi ke sekolah dan cita-cita luhur seperti ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’ akan terjadi?

Profil Penulis

Mayang NM
Mayang NM
Tuan besar Semesta Literasi dan inisiator program Aku Kembali ke Sekolah (AKS)