(Menanggapi “Golput: Menyiasati Sakit Hati yang Berkali-kali” oleh Fahad Fajri”)

Sebelumnya mari kita sepakati beberapa hal terlebih dulu. Pertama, bahwa bangsa yang baik adalah yang terdiri dari sekumpulan anak muda yang menolak lupa. Selanjutnya, Republik ini masih punya banyak pekerjaan rumah yang belum selesai. Apalagi pekerjaan itu adalah terkait pelanggaran-pelanggaran HAM. Mulai dari pengusutan tuntas hilangnya aktivis mahasiswa hingga penegakkan hak korban 65 yang masih tercoreng namanya.

Sejarah mengenai tragedi-tragedi memilukan yang memakan korban serta menyita sikap skeptis dan kritis pemuda adalah sebuah pelajaran penting. Peristiwa tersebut harus selalu menjadi bahan diskusi agar tidak terulang di kemudian hari.

Banyak sekali peristiwa yang menandakan bahwa kebebasan dalam berekspresi belum menjadi perhatian khusus pemerintah sehingga hal tersebut terus terjadi.

Shelter Utara, perpustakaan kolektif dan ruang literasi alternatif di Padang, Sumatera Barat, misalnya, ketika hendak menyelenggarakan pemutaran film berjudul “Maha Guru Tan Malaka” tidak jarang mereka mendapat intimidasi dari berbagai pihak yang berusaha menghalangi pemutaran film dokumenter tersebut.

Belum lagi kasus pembubaran Aksi Kamisan di Surabaya dan Malang oleh ormas dan aparat setempat, yang dikutip dari tulisan Fahad Fajri merupakan cerminan dari demokrasi kita. Padahal Aksi Kamisan ini, menurut Fahad, adalah merupakan gerakan yang tidak baru lagi di Indonesia dalam melakukan aktivitas protesnya secara damai.

Oke, dari sini kita bisa menyimpulkan dari kacamata pegiat literasi bahwa pemerintah memang belum atau tidak serius dalam menangani proses kebebasan berekspresi secara demokrasi. Bahwa sebetulnya demokrasi kita belum demokrasi demokrasi banget. Saya sepakat dengan Fahad.

Tetapi di lain sisi, dalam tulisan Fahad yang lain yang berjudul Golput: Menyiasati Sakit Hati yang Berkali-kali, saya tidak begitu sependapat dengan ‘ajakan’ atau ‘seruan’ bahwa sebetulnya kita tidak perlu memilih siapa-siapa dalam setiap kontestasi politik yang berjalan di negeri demokrasi ini.

Alasannya tidak kurang dan tidak lebih bahwa menurut Fahad, dengan slogan apapun si calon pemimpin berdalih, hasilnya akan sama saja. Bahkan ia menganalogikannya dengan kembali ke pelukan mantan sebelum pada akhirnya disakiti lagi. Sungguh sebuah fallacy of dramatic instant, mylov.

Saya tidak mempersoalkan keinginan mereka yang memilih untuk menjadi golput dalam setiap kontestasi politik di Indonesia. Saya juga tidak berburuk sangka serta memandang mereka sebagai kelompok yang pesimis. Apa peduli saya? Wong saya bukan siapa-siapa. Saya juga sedang tidak menyalonkan diri sebagai pemimpin daerah atau apapun.

Tetapi apakah langkah mereka sudah betul dengan tidak mau memilih atau menjadi golput karena sudah merasa sakit hati karena sering dibohongi, sedangkan di sisi lain mereka memiliki harapan bahwa demokrasi kita harus benar-benar terwujud sebagai demokrasi yang kaffah.

Harapan kita sama, sebagai pemuda yang haus pengetahuan dan keadilan, kita berharap tidak ada lagi penolakan, larangan, pembubaran atau apapun bentuknya itu yang mengintimidasi kita dalam mengadakan diskusi, pemutaran film-film dokumenter, aksi kamisan dan banyak hal lainnya.

Kita semua pun harusnya sadar dan memang sudah, Kamerad, bahwa harapan dan cita-cita mulia itu tidak akan pernah terwujud dengan cara memosisikan diri sebagai golput, tidak memilih siapa-siapa.

Dalam suatu acara, misalnya, saya bertemu dengan pegiat literasi di Karawang, Jawa Barat. Dia adalah seorang kawan saya dan Fahad juga. Saya menanyakan hal-hal yang menjadi keresahan saya saat ini, kenapa kita harus golput? Jawabannya kurang lebih sama, karena itu adalah kesia-siaan. Tetapi kemudian saya tanya kembali, apakah dengan begitu kita bisa menyelesaikan masalah? Ia pun dengan secara sadar mengatakan Tidak!

Sekali lagi saya tidak menyoalkan pilihan kawan-kawan saya. Itu adalah merupakan hak kawan-kawan sebagai manusia yang hidup di negara yang demokratis. Namun saya ingin katakan, mari kita perjuangkan yang menjadi cita-cita kita bersama. Cita-cita kita bukanlah perkara yang mudah dan bukan juga perkara yang ruwet.

Kalau memang perlu, kita masuk ke dalam ranah-ranah politik praktis untuk mengawal segala kebijakan terkait hak-hak kita sebagai manusia. Toh salah satu kawan kita juga sudah masuk ke ranah politik praktis, kan? Masa kita tetap harus menyuarakan untuk golput dan tidak mendukung dan percaya kawan sendiri.

Ayolah, idealisme itu harus dibarengi dengan realistis. Idealisme tidak bisa berdiri sendiri. Perlu ada keseimbangan koheren antara sifat idealisme dan realistis agar menjadi manusia seutuhnya. Sebab realisme itu juga perlu untuk memahami dan menginsyafi kondisi riil di lapangan.

Setelah ini, saya berharap bahwa pegiat literasi dan orang-orang yang memahami betul hak-hak kita sebagai manusia tidak hanya bergerak dalam ‘ruang-ruang kecil’ saja. Tetapi juga menjadi bagian dari birokrasi yang bisa mengatur segala kebijakan. Take a beer!