Perjalanan ke Pantura: Melihat Petambak Pesisir Batujaya Melawan Proyek Strategis Nasional 

Tulisan ini merupakan editorial Nyimpangdotcom dalam perjalanan bersama Sepetak Karawang. 

Sebetulnya, saya sudah lama memperhatikan Sepetak. Pertama kali saya mengenal mereka pada Hari Buruh 2025. Saat itu, setiap kali situasi demonstrasi menjadi kacau dan saya terpisah dari rombongan Kasbi, saya selalu menemukan kembali arah dengan mengikuti bendera bertuliskan “Sepetak” hingga ke Gate 10 GBK.  

Ketika datang jam makan siang, di Senayan yang terik itu, saya duduk dan makan bersama Odang di trotoar. Yang membuat hati saya termenung, adalah para petani mencari tempat salat di hamparan rumput yang bersih. Mereka terlebih dahulu menggelar kardus sebelum melebarkan sajadah. Lalu berwudu dengan air minum botol kemasan yang dibagikan saat demonstrasi. 

Seketika hati saya sakit sekali.

Petani datang dengan mengumpulkan uang yang harus dibagi juga dengan harga pupuk, jajan anak, biaya rumah tangga, dan modal tanam musim selanjutnya.

Para petani datang ke Senayan bersama kolektifnya dengan tujuan menuntut kesejahteraan dan hak-haknya sebagai warga negara. dan mereka masih menyembah Tuhan.

Di luar pagar kekuasaan Senayan, para petani bersujud menyentuhkan dahinya ke tanah. Sebuah ritual yang sangat dekat dengan bumi yang mereka garap setiap hari.

Sementara di dalam gedung DPR, para pengambil kebijakan dengan kopeah dan jilbabnya sibuk berbicara tentang pembangunan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi sambil ongkang-ongkang kaki dab belum tentu mengingat Tuhan, sebab tak ada manusia dzalim yang mengingat Tuhan. Bukankah begitu? 

Beberapa bulan kemudian lagi, saya diajak Odang datang ke basecamp Sepetak. Sebuah rumah yang dikontrak area perumahan di Karawang. 

Saya datang selepas Magrib. Ternyata, setiap hari, kawan-kawan Sepetak memiliki jadwal piket. 

Piket yang dilakukan setiap hari ini diisi bergantian oleh petani, buruh tani, dan petambak yang tergabung sebagai anggota Sepetak. 

Agenda piket bisa macam-macam. Mengobrol santai, mengobrol serius tentang konflik-konflik yang ada dan upaya yang bisa dilakukan, kawan-kawan serikat diskusi dan sharing informasi soal undang-undang terbaru, pembicaraan soal feminisme, membicarakan menu MBG hari ini dan blunder-blunder negara, sampai main UNO dan remi bersama. 

Kopi hitam wajib ada. Tak jarang juga bertukar candaan garing. Progresif sekali, bukan?

Agenda yang paling menyenangkan (untuk saya) tentu saja saat masak dan makan bersama. 

Para anggota biasanya membawa hasil panen seperti ikan bandeng, udang, dan berbagai lalapan. Semuanya segar dan dimasak langsung. 

Setelah kenyang, barulah kawan-kawan Sepetak mulai melaporkan kondisi terkini yang terjadi pada mereka. 

Dengan papan tulis yang terpampang, kawan-kawan mencoba memetakan konflik yang terjadi di daerahnya, dan langkah-langkah yang harus dilakukan dibantu oleh Rangga dan Odang.

Mereka mulai memetakan konflik yang sedang dihadapi. Sertifikat yang bermasalah, pematokan lahan, perkembangan kasus, hingga langkah-langkah advokasi berikutnya dibahas bersama.

Rakyat bersama rakyat, mengorganisir kelompoknya sendiri karena negara tak mampu. Negara hanya bisa menggelar rapat, menghitung anggaran, dan mencanangkan program baru yang tak pernah berarti, menjadi bukti konkret bahwa negara tidak pernah belajar dari IKN atau food estate. Setiap kali berganti pemimpin, setiap itu pula lah dibuat proyek-proyek baru yang merusak dan berujung mangkrak dan tidak berguna. 

Saya kemudian melanjutkan perjalanan menuju Sedari melewati situs Candi Jiwa. Jalannya tidak semulus aspalan Rumah Dinas Bupati, malah cenderung mirip pendaratan meteor (bukan garden). Aroma khas laut dengan amis ikan hidup sudah mulai tercium. Tandanya saya sudah dekat dengan daerah pesisir. 

Saya sampai di Sedari dan melihat panggung sederhana pada sebuah lapangan, dengan spanduk berisi penolakan terhadap revitalisasi tambak.

Banyak masyarakat yang datang ke area itu. Di panggung, Kang Zein (pengurus Sepetak Karawang) memberikan pemahaman dan kesadaran pada masyarakat terkait proyek revitalisasi tambak dan semangat untuk melawannya. 

Perlawanan sudah terlebih dahulu dilakukan di Indramayu, tapi bukan berarti para petambak di daerah lain tidak menolak. 

Di berbagai wilayah Pantura yang menjadi target pencaplokan untuk proyek mengada-ada ini, keresahan yang sama mulai tumbuh. Di Karawang, terjadi pematokan yang secara tiba-tiba dan dilakukan oleh pihak berseragam loreng-hijau, entah militer betulan, entah preman berseragam militer. 

Masyarakat menceritakan pematokan yang dilakukan secara tiba-tiba oleh pihak berseragam loreng-hijau ala militer. Entah betul militer atau preman berseragam saja, mereka tidak yakin.

Patok-patok dipasang tanpa penjelasan dan tanpa kesepakatan dengan warga yang selama puluhan tahun mengelola kawasan tersebut. Persoalan menjadi semakin rumit karena adanya tumpang tindih klaim antarinstansi negara (sebelum muncul one map solution). 

Dalam satu wilayah yang sama, terdapat peta berbeda antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, dan ATR/BPN. Akibatnya, masyarakat yang selama ini hidup dari tambak justru dipaksa untuk terus-menerus membuktikan keberadaan dan hak mereka atas lahan yang diwariskan turun-temurun pada instansi yang berbeda-beda! 

Bayangkan! 

Kenapa Revitalisasi Tambak Merugikan? 

Pemerintah dan para pendukung proyek kerap mempromosikan program-programnya sebagai jalan menuju peningkatan produksi, modernisasi perikanan, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Berbagai wacana terus digencarkan. Begini contohnya,

Program ini akan memiliki dampak positif pada roda perekonomian daerah, setidaknya begitu kata orang-orang yang tidak pernah menginjak lumpur tambak sampai mata kaki untuk bertahan hidup.

Persis food estate, revitalisasi tambak selalu dibaca sebagai persoalan teknis dan ekonomi saja (yang bahkan ekonomi pun tak menguntungkan). Seolah-olah yang sedang dibahas hanya efisiensi produksi atau modernisasi pengelolaan perikanan. Padahal bagi masyarakat pesisir, persoalannya bukan cuma itu. Yang dipertaruhkan bukan hanya perubahan fungsi lahan, melainkan perubahan cara hidup.

Kita semua tahu yang terjadi di baliknya. Masyarakat yang terus dimiskinkan, dicerabut haknya, dihadang dari tanahnya sendiri, dan kejahatan-kejahatan lain yang bakal terus memiliki rekam jejak dan hilang dalam sebuah reels orientasi seksual Sekretaris Kabinet RI! 

Revitalisasi tambak bukan hanya fungsi lahan dan menambah risiko kerusakan alam, melainkan mengancam perubahan cara hidup masyarakat lokal.

Untuk memahami hal itu, mari bayangkan begini saja. Sebagai masyarakat Karawang yang dekat dengan pusat pemerintahan daerah, coba ingat-ingat lagi sekitar duapuluh tahun lalu. 

Mari kita ingat waktu perumahan-perumahan dan pusat perbelanjaan itu belum dibangun. Saya sendiri berasal dari Kosambi. Bapak saya memiliki rumah mewah (mepet sawah). Saya bisa mengambil orang-aring untuk rambut saya dan pacar cina untuk kuku saya. Saya juga sering melihat capung. FYI, capung adalah indikator suatu lingkungan masih asri, dan Telukjambe masih Telukjambe. 

Saya belajar sepeda di galengan sawah sambil mencari belalang dan keong tutut. Saya ingat Mang Amat, petani yang mengurus sawahnya di belakang rumah saya. 

Bertahun-tahun kemudian, pembangunan gencar dilakukan. Sawah-sawah itu sudah berubah menjadi perumahan, dan Mang Amat mulai kesulitan mencari air. Saat itu, saya sedang berkuliah dan tidak melihat perubahan itu karena merantau ke Sumedang. 

Sampai akhirnya, aliran air untuk sawah Mang Amat mampet karena harus menjadi tempat pembuangan air selokan untuk masyarakat perumahan. Petani lain yang menjual sawahnya sudah tak bisa pergi ke sawah karena sudah tak ada lahan.

Akibatnya? Anak-anak mereka tak lagi memiliki sawah dan harus bekerja di pabrik untuk mencukupi kebutuhan hidup dan membeli beras yang biasanya mereka produksi sendiri. 

Penamaan Galuh untuk menyebut daerah Telukjambe pun merupakan hal yang luput kita lihat dari proyek-proyek sejenis. Ini hari, hanya beberapa orang yang tahu Telukjambe, dan Galuh lebih dikenal sebagai developer! Bagaimana mungkin?!

Dilepaskan kepemilikannya, kalau yang bersikukuh mungkin akan seperti Mang Amat, sawahnya perlahan dibiarkan mati karena tidak mendapat kualitas air dan tanah yang bagus karena lingkungan sekitarnya sudah berubah beton, lalu saat dirasa tak lagi menguntungkan, terpaksa harus menjual lahannya seperti Mang Amat karena biaya produksinya jauh lebih mahal. Setelah itu mereka hidup luntang-lantung dan anaknya menjadi buruh yang jam kerjanya seringkali tak sesuai dengan upah. 

Mang Amat mungkin hanya sedikit lebih beruntung karena rumahnya tak terlalu dekat dan tak masuk ke dalam daftar yang dicaplok developer, bisa kita bayangkan petani yang rumahnya dicaplok, dan mereka memilih untuk tinggal di situ (karena dekat dengan kelahiran mereka secara sosio-historis), sehingga mereka harus bekerja menjadi buruh untuk mencicil rumah di tanah yang tadinya milik mereka sendiri. 

Melalui cerita Mang Amat, kita sudah paham sebuah proyek muncul, yang bisa dipastikan  hilang pertama kali adalah ruang bagi masyarakat untuk menentukan masa depannya sendiri. Masyarakat sebagai subjek yang mengelola wilayah hidupnya berubah menjadi objek yang harus menyesuaikan diri dengan kebijakan yang dirancang dari gedung-gedung mewah full AC yang menyumbang karbon ke udara. 

Mang Amat (yang sudah almarhum) melawan di Kosambi, para petambak di pesisir, Suku Anak Dalam di Jambi, masyarakat Sunda Wiwitan di Cigugur yang melawan proyek geothermal, dan banyak lainnya adalah bukti negara tidak pernah benar-benar memikirkan hajat hidup rakyatnya. Polanya selalu sama: membuat lingkungan berubah sedikit demi sedikit sampai pada akhirnya masyarakat tidak lagi memiliki pilihan selain meninggalkan cara hidup yang selama ini mereka jalani. 

Pengalaman Menginap 

Saya mengunjungi tiga kawasan pesisir Batujaya. Yang pertama, paling dekat dengan Pantai Putri. Di sana, kami berbincang soal proyek revitalisasi tambak. 

Semuanya mengeluh dan bingung dengan kebijakan pemerintah, tak hanya para petambak yang hidup dari tambak, tapi juga masyarakat yang tidak memiliki lahan tambak pun mendapat penghidupan dari tambak. Biasanya, para penjaring (orang yang tidak memiliki lahan tambak) akan mengambil kepiting yang menjadi hama di tambak.

Ekosistem yang sudah terjalin ini tentu tak membutuhkan embel-embel Proyek Strategis Nasional. 

Kehidupan masyarakat pesisir sangat sederhana. Sederhana yang dimaksud di sini adalah tidak neko-neko. Tentu saja petambak itu tak berharap mendapatkan Lexus atau mobil dinas lain, sebab jalan yang rusak dan selalu basah karena tanggul di Batujaya selalu meluber juga berarti mereka harus selalu membersihkan Lexusnya. 

Permintaannya tak banyak, mereka hanya ingin merdeka dan lahannya bebas dari ancaman. Tak ada ancaman tiba-tiba lahannya menjadi milik lembaga-lembaga negara itu. 

Subuh menjelang, saya mandi dengan air yang cenderung asin dan terasa lengket di kulit saya. 

Pagi-pagi, saya sudah melihat para petambak mencuci motor, mencuci baju dan piring, atau aktivitas lain. Mereka lakukan dengan air yang cenderung biasa saja (tidak kotor dan tidak bersih juga) di jembatan kecil. 

Sebelum beraktivitas, jangan lupa kopi hitam 🙂 

Kemudian, karena teman-teman petambak hendak mengecek kondisi tambak di beberapa titik, saya ikut berjalan menyusuri pematang yang membelah hamparan air payau. Bau amis dan lumpur sudah tercium sejak matahari terbit. 

Dari kejauhan, tambak-tambak itu tampak seragam, dan saya mulai merenung. Saya memahami bahwa yang disebut tambak bukan hanya petak lahan yang menghasilkan ikan atau udang. Lebih dari itu, tambak adalah ruang hidup yang dibangun peradaban yang panjang.

Sambil berjalan, saya diceritakan lahan itu sebelum menjadi tambak. Awalnya merupakan hutan atau rawa, hingga para kakek atau bapak dari petambak itu membabat dan menjadikannya lahan tambak yang produktif.

Mungkin bagi sebagian orang, tambak hanyalah genangan air yang bisa diganti dengan model pengelolaan baru supaya menghasilkan lebih banyak lagi. Namun bagi masyarakat kawasan pesisir Karawang dan lainnya, tambak adalah ruang tempat mereka membangun relasi sosial, merawat keluarga, dan mempertahankan martabat hidup. 

Ketika masyarakat menolak revitalisasi tambak, saya yakin mereka tidak sedang menolak kemajuan atau pembangunan sebagaimana sering dituduhkan. Mereka sedang mempertahankan hak untuk tetap menjadi bagian dari wilayah yang telah mereka rawat selama puluhan tahun. Sesederhana itu! 

Menjelang sore, angin laut bertiup lebih kencang. Air tambak memantulkan cahaya matahari yang mulai turun dan beberapa biawak mulai berjemur menonton matahari terbenam.

Beberapa petambak masih terlihat bekerja, sementara yang lain duduk berbincang di tepian pematang. Pemandangannya indah dan sederhana. Terlalu sederhana bahkan, jika dibandingkan dengan OOTD yang biasa digunakan pejabat.

Dalam kesederhanaan itulah saya melihat sesuatu yang tidak pernah saya temukan di gedung-gedung mevvah: sebuah komuni yang masih memiliki hubungan erat dengan tanah, air, dan sesamanya. Saya rasa itu yang sesungguhnya sedang dipertaruhkan.

Maka, meminjam peribahasa Melayu

raja alim disembah, raja zalim disanggah.

Selama pembangunan terus dijalankan dengan mengorbankan rakyat yang hidup di atas tanah dan pesisirnya sendiri, selama itu pula perlawanan akan ada.

Terakhir, sesuai dengan jargon Sepetak: Tanah untuk rakyat, bukan untuk bangsat!