Pencabutan BPJS PBI dan Bukti Konkret Kekerasan Administratif Negara

Pemerintah mengumumkan bahwa mulai 1 Februari 2026, sekitar 11 juta peserta program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) BPJS Kesehatan dinonaktifkan.

Pemerintah beralasan, keputusan tersebut diambil setelah dilakukan pembaruan data status ekonomi melalui sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menilai para peserta tersebut tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. Intinya sesederhana update kekayaan dan saldo setiap peserta, lalu yang dirasa “sedikit lebih makmur daripada hari kemarin” dianggap tidak lagi memenuhi kriteria sebagai peserta.

Kita wajib setuju sebab pembaruan data memang penting untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Jangan lupa, banyak warga high-class society yang membuka akun BPJS hanya untuk persyaratan jual-beli tanah dan properti lainnya 🙂

Lagipula, ini Indonesia. Masyarakat punya trauma panjang soal validitas kebijakan yang seringnya justru menyembunyikan persoalan yang lebih jauh lagi.

Lantas, sudah tepatkah keputusan tersebut mengingat data di Indonesia sering keliru?

Contoh paling dekat, kasus terbaru di NTT yang menyayat hati kita semua. Dana yang mana di Indonesia yang tepat sasaran?

Misalnya saja data BPS tentang pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2025 yang mencapai 5,12 persen diragukan oleh berbagai ekonom dan lembaga riset. Temuan BPS itu dianggap tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Begitu juga dengan klaim data bahwa warga negara Indonesia adalah yang paling bahagia di dunia. Saha sih nu disurvey anjir arurang mah da henteu 🙁 

Di lapangan, banyak warga miskin yang selama ini menggantungkan hidup pada jaminan kesehatan nasional tiba-tiba kehilangan akses layanan medis.

Pasien dengan penyakit kronis baru mengetahui status kepesertaannya dinonaktifkan ketika sudah berada di rumah sakit.

Untuk yang tidak pernah merasakan antre BPJS atau melihat lansia gagal daftar karena gak bisa pakai gawai diam dulu, kami sedang tidak berbicara pada kelompok fast track seperti kalian.

Dalam ruang-ruang perawatan yang gawat, mereka dihadapkan pada birokrasi yang dingin, wajah bingung, perasaan tidak berdaya, dan napas yang cekak. Tak sedikit juga yang mati dalam antrean. Ini fakta. Berhentilah berlagak buta.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menegaskan bahwa penonaktifan PBI bukan kewenangan BPJS, melainkan Kementerian Sosial. PBI ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku sejak Februari 2026.

Lempar batu sembunyi seperti udang. Klasik. Yang di atas saling tunjuk hidung antar-lembaga, yang di bawah lagi sekarat di lantai UGD nunggu gantian oksigen, selalu menjadi korban langsung dari kebijakan yang tidak terkoordinasi dengan baik.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial Gus Ipul mengatakan bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien.

“Kalau ada rumah sakit, misalnya BPJS-nya dicoret ya dilayani dulu saja nanti kan bisa diproses administrasinya.” begitu kata yang tidak pernah berobat pakai BPJS

Gus Ipul menegaskan, pemerintah bakal bertanggung jawab atas urusan administrasi pasien BPJS Kesehatan PBI JK. Begitulah cara pejabat kita membuat keputusan. Yang mati dalam antrean penanganan maaf pemerintah hanya bisa punten turut berduka, umur kan gak ada yang tahu. Hih. Tahi kucing.

Penghapusan BPJS PBI juga berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Bagi masyarakat miskin, bantuan negara bukan sekadar fasilitas, melainkan simbol kehadiran negara dalam hidup mereka.

Ketika bantuan itu dicabut secara sepihak, rasa ditinggalkan dan ketidakadilan pun menguat. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memicu apatisme sosial dan ketegangan antara warga dan negara.

Data, betapa pun sering diperbarui, tidak pernah sepenuhnya valid dan tak pernah cukup untuk menggantikan kepekaan sosial. Pembaruan data hanya akan menjadi legitimasi baru bagi keputusan yang terbukti bodoh dan sekali lagi, rakyat kecil yang menanggung akibatnya.