Noe Letto Setelah Cahaya: Menyala Tenaga Ahli

Timeline berita itu muncul begitu saja: pelantikan Sabrang Mowo Damar Panuluh Noe Letto menjadi Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional. Saya terdiam cukup lama. Ada rasa kaget, sedikit kecewa yang sulit dijelaskan, dan entah kenapa ada juga rasa yang hampir menyerupai syukur, meski saya sendiri ragu menyebutnya begitu.

Saya mengenal Sabrang bukan dari layar kaca atau panggung besar, melainkan dari ruang-ruang Kenduri Cinta. Dari lingkaran diskusi Maiyah yang tidak mengenal relasi guru dan murid semua adalah murid dari Sang Penghendak Ilmu. Dari dialog yang cair, tanpa hierarki, dan dari cara berpikir yang tumbuh pelan-pelan dari kebudayaan rakyat. Ia bukan sekadar anak Cak Nun, melainkan bagian dari tradisi berpikir yang membumi tradisi yang meyakini bahwa kebenaran lahir dari percakapan, bukan dari keputusan sepihak.

Karena itu, kabar ia masuk ke dalam struktur negara terasa seperti melihat seseorang yang biasa duduk lesehan bersama rakyat, tiba-tiba duduk di kursi rapat negara. Bukan karena saya meragukan kapasitasnya justru karena saya tahu dari ruang mana ia dibentuk.

Jujur, saya selama ini lebih senang melihatnya mengkritisi negara dari luar. Berbicara di hadapan rakyat jelata, menyadarkan pelan-pelan bahwa mereka punya kesadaran, punya martabat, punya hak untuk berpikir. Di luar sistem, suaranya terasa bebas, jernih, dan tidak terikat oleh bahasa kekuasaan.

Di titik itulah pikiran saya berkelok pada kegelisahan yang lebih lama saya simpan: tentang kekuasaan itu sendiri. Tentang bagaimana, dalam banyak bacaan dan perenungan, kekuasaan jarang benar-benar netral. Ia cenderung memusat, mengatur, dan pada akhirnya sering tanpa terasa menindas.

Mikhail Bakunin pernah melihat negara sebagai bentuk paling halus dari dominasi yang dilegalkan. Bagi Bakunin, selama ada struktur yang berdiri di atas individu, selama ada otoritas yang mengatur hidup banyak orang dari satu pusat kendali, maka kebebasan selalu berada dalam posisi terancam. Negara, dalam pandangan ini, bukan sekadar alat pengatur, tetapi mekanisme yang secara sistemik menciptakan kepatuhan.

Sementara Antonio Gramsci berbicara tentang bagaimana kekuasaan tidak hanya bekerja melalui aturan dan aparat, tetapi melalui hegemoni: cara berpikir masyarakat pelan-pelan dibentuk agar menganggap sistem yang ada sebagai sesuatu yang wajar. Orang tidak merasa sedang didominasi, karena dominasi itu sudah menyusup menjadi “kenormalan”.

Di sinilah kegelisahan saya menemukan bahasanya. Saya terbiasa memandang bahwa masuk ke dalam struktur seperti Dewa Pertahanan Nasional berarti masuk ke dalam ruang yang penuh dengan logika hegemoni itu. Ruang di mana bahasa strategi, kepentingan nasional, dan stabilitas perlahan bisa menggantikan bahasa dialog, empati, dan kesadaran rakyat.

Dalam kerangka Bakunin, upaya mengubah negara dari dalam sering dianggap mustahil, karena struktur itu sendiri dibangun untuk mempertahankan dirinya. Sementara dalam kacamata Gramsci, orang yang masuk ke dalam sistem berisiko bukan mengubah sistem, tetapi justru diserap oleh cara berpikir sistem tersebut.

Maka keganjilan yang saya rasakan bukan semata soal Sabrang, tetapi soal pertanyaan yang lebih dalam: mungkinkah kesadaran yang lahir dari ruang kebudayaan rakyat bertahan utuh di dalam ruang kekuasaan negara?

Atau, seperti yang sering terjadi dalam sejarah, ruang kekuasaan yang pelan-pelan mengubah kesadaran itu menjadi lebih “sesuai” dengan dirinya?

Tapi yang membuat saya semakin merenung adalah ketika saya menonton video jawaban dia di YouTube Sabrang Mawa Damar Panuluh, saat ia menjawab pertanyaan mengapa bersedia menjadi Tenaga Ahli Dewan Ketahanan Nasional. Ia mengatakan bahwa skeptisisme itu wajar. Kalimat itu terasa jujur, tidak defensif, dan justru membuka ruang dialog.

Yang saya garis bawahi dari penjelasannya adalah dua hal: ia menyebut langkah ini sebagai sebuah eksperimen, dan ia juga menyatakan bahwa jika gagasan-gagasannya tidak direspons, ia siap untuk mundur.

Di titik ini, kegelisahan saya tidak lagi berdiri sendirian. Ada komitmen yang ia ucapkan sendiri di ruang publik komitmen yang secara moral bisa ditagih. Bahwa keberadaannya di dalam bukan untuk menyesuaikan diri dengan sistem, tetapi untuk menguji apakah sistem itu bersedia mendengar.

Dan bagi saya, justru di situlah letak menariknya: ini bukan sikap seseorang yang ingin larut di dalam negara, melainkan seseorang yang ingin menguji kemungkinan dialog antara kesadaran kultural dan struktur kekuasaan.

Jika eksperimen itu gagal, ia sudah menyatakan jalan keluarnya. Jika berhasil, mungkin ada celah kecil yang selama ini tidak pernah kita bayangkan: bahwa negara, setidaknya sesekali, bisa benar-benar mendengar.

Saya tidak sedang menuduh. Saya hanya sedang jujur pada kegelisahan intelektual saya sendiri kegelisahan yang lahir dari keyakinan bahwa kekuasaan, sehalus apa pun bentuknya, selalu punya kecenderungan untuk menundukkan, bukan mendengarkan.