Negara dalam Seragam: Mendikusikan Lagi Peran Militer

Sejak awal kelahirannya, Republik Indonesia tak pernah sepenuhnya lepas dari perdebatan tentang relasi sipil dan militer. Pertanyaan klasik yang terus berulang adalah:

“Siapakah paling menentukan dalam membawa bangsa ini ke panggung kemerdekaan, kekuatan sipil atau militer?”

Jawaban gampangnya. Pada kenyataannya, keduanya memiliki peran masing-masing dalam pembentukan Indonesia sebagai negara yang berdaulat.

Namun hubungan sipil dan militer Indonesia tidak pernah benar-benar sederhana. Sejak 1950-an, militer mulai memandang dirinya bukan sekadar alat pertahanan negara, tetapi juga sebagai kekuatan sosial-politik.

Gagasan “jalan tengah” yang diperkenalkan oleh Abdul Haris Nasution pada tahun 1958, membuka ruang bagi militer untuk terlibat langsung dalam urusan-urusan sipil. Dari sinilah embrio militerisme dalam kehidupan politik Indonesia mulai terbentuk.

Pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto, gagasan tersebut berkembang menjadi doktrin dwifungsi ABRI, sebuah konsep yang menempatkan militer tidak hanya sebatas kekuatan pertahanan, tetapi juga sebagai aktor politik dalam tata pemerintahan sipil.

Kondisi ini membuat kehidupan sipil berada di bawah bayang-bayang logika keamanan. Bagai api dalam bara, gelombang protes pun pecah secara riil dalam Reformasi 1998 yang kemudian memutus dominasi militer, yang mana salah satu tuntutan utama gerakan reformasi, tentu seperti yang kita tahu adalah penghapusan dwifungsi ABRI, dan pemulihan supremasi sipil.

Militer secara formal ditarik dari politik praktis, sementara institusi kepolisian dipisahkan dari tubuh angkatan bersenjata.

Walau demikian, lebih dari dua dekade setelah reformasi, rasanya  masih sama saja, tuh.

Logika militeristik cuma ganti wajah saja. Jika dahulu militer menjadi instumen dominan untuk mengatur masyarakat, kini pola serupa sering kali muncul dalam praktik institusi kepolisian.

Menanggalkan Belenggu Masa Lalu

Kondisi negara kita hari ini, bagai air diminum rasa duri, nasi dimakan rasa sekam.

Kita mengalami kedukaan melihat budaya kekerasan aparat masih menjadi fenomena yang terus berulang. Kasus penembakan oleh aparat, penyalahgunaan kekuasaan, hingga keterlibatan anggota kepolisian dalam jaringan kriminal.

Hal ini tentu menunjukkan adanya problem serius pada tata kelola institusi tersebut. Dalam banyak kasus, diskresi aparat di lapangan justru berubah menjadi tindakan represif yang melampaui batas proporsionalitas hukum.

Fenomena ini dapat dipahami melalui kerangka analisis yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, seorang profesor hukum Amerika dalam The Legal System: A Social Sciense Perspective (1975).

Dalam teori sistem hukum, Friedman menyebut tiga elemen utama yang menentukan berfungsinya hukum: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Dari sisi struktur, kepolisian merupakan institusi negara yang diberi mandat menegakkan hukum dan menjaga keamanan publik. Namun, ketika pelanggaran hukum justru terjadi di tubuh institusi itu sendiri, hal tersebut menunjukkan lemahnya mekanisme pengawasan internal, dan perlunya penguatan lembaga pengawas ekternal seperti Kompolnas agar tidak berhenti hanya pada sekadar memberikan rekomendasi.

Sedangkan sisi substansi, berbagai regulasi telah mengatur batas penggunaan kekuatan oleh aparat. Prinsip proporsionalitas menegaskan bahwa penggunaan senjata api hanya dapat dilakukan ketika terdapat ancaman serius terhadap keselamatan jiwa. Tetapi dalam praktiknya, diskresi aparat sering kali sangat berlebihan, sehingga membuka ruang bagi tindakan abusive yang tidak perlu.

Masalah yang paling sulit justru terletak pada budaya hukum. Warisan mentalitas militeristik masih memengaruhi cara sebagian aparat memandang masyarakat. Alih-alih menjadi pelayan publik, aparat sering kali bertindak seolah-olah berada di atas warga negara.

Dalam paradigma seperti ini, keamanan dipahami sebagai kontrol terhadap masyarakat, bukan perlindungan terhadap hak-hak warga. Karena itu, reformasi kepolisian tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi atau restrukturasi kelembagaan semata.

Perubahan harus menyentuh fondasi pendidikan dan kultur organisasi. Paradigma “polisi masyarakat” perlu benar-benar diterapkan agar aparat melihat dirinya sebagai bagian dari warga, bukan sebagai kekuatan yang menaklukkan warga.

Jika reformasi tidak dilakukan secara menyeluruh, krisis legitimasi terhadap institusi penegak hukum akan semakin dalam. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan pada aparat, hukum hanya akan menjadi teks tanpa daya paksa moral. Situasi seperti ini, keamanan berubah menjadi produk yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang memiliki kekuasaan, dan sumber daya.

Di sinilah bahaya terbesar bagi demokrasi, negara perlahan-lahan dapat berubah menjadi negara dalam seragam: sebuah negara yang dijalankan dengan logika keamanan, bukan dengan prinsip supremasi sipil dan hukum. Ketika logika militer menjadi cara utama negara memandang warganya, demokrasi kehilangan ruhnya yang paling mendasar: kebebasan dan kedaulatan rakyat.

Lalu apa opsi yang ada pada kita? Ulangi sejarah, sebagaimana reformasi lagi? Entahlah. Minum orson dulu saja.