Nasib Menjadi Petani di Zaman MBG: Sebuah Insight Super Important dari Anak Pertanian

“Yang dibagi adalah burger. Di mana tepung terigu tidak pernah tumbuh di bumi Indonesia. [Sayangnya] nggak ada anak muda yang tahu bahwa gandum tidak tumbuh di bumi Indonesia”, ujar dr. Tan, seorang ahli gizi yang mengkritisi pelaksanaan MBG saat forum dengar pendapat di Gedung DPR RI.

Sebagai anak pertanian, awalnya saya cuek-cuek saja dengan program Makan Bergizi Gratis alias MBG. Karena berpikiran toh ini waktunya anak gizi tampil, orang pertanian nggak perlu ikut-ikutan.

Tapi setelah mendengar, menyimak, dan menganalisis pernyataan-pernyataan dr. Tan tentang MBG, membuat saya meringis, nyaris tak percaya.

Masa iya bahan-bahan pangan yang buat MBG impor?

Karena kalau itu yang terjadi jelas ada yang salah kaprah.  Bukankah idealnya jantung MBG yang notabene program nasional ini seharusnya berdetak di sawah, di kandang, dan di kebun-kebun lokal?

Sebab jika pelaksanaannya condong ke penyediaan menu berbasis bahan baku yang bukan tanaman bumi Indonesia, maka MBG sedang menjerumuskan diri ke dalam jurang kegagalan ganda.

Gagal dalam kemandirian pangan, dan gagal dalam memberdayakan ekonomi rakyat. Yang mana dua hal inilah “dorongan” utama (jika bukan argumen utama Prabowo) sejak MBG dicanangkan.

Sayang betul. Dana triliunan yang seharusnya menjadi pupuk bagi kesejahteraan petani, malah menjadi tiket emas bagi entah siapa …

Makanan Bergizi = Makanan yang Diimpor?

Dari sekian banyak kritik pada MBG, yang paling menohok  adalah maraknya menu-menu yang bergantung pada bahan baku impor, utamanya gandum.

Padahal MBG hadir dari Aceh hingga Papua, tapi alih-alih menyajikan ikan kuah asam atau kapurung yang muncul malah roti burger, spaghetti, atau bakmi olahan.

Bayangkan, anak-anak dan adik-adik kita dijejali roti dari gandum impor, sementara di halaman belakang sekolah, petani sedang frustrasi karena harga ubi atau jagung mereka anjlok dan tidak laku.

MBG secara tidak langsung mendidik generasi muda kita bahwa makanan bergizi adalah makanan yang diimpor.

Sudahlah kita ini tak percaya diri punya Paspor WNI, ditambah lagi kita gak pede dengan kekayaan pangan kita sendiri.

Anak Pertanian Dilupakan, Anak Gizi “Terlalu” Dirayakan

Jika kita mau telisik, masalah menu-menu MBG ini bukan semata-mata soal menu, tapi soal manajemen logistik dan supply chain.

Okelah mungkin menu-menu yang ada saat ini, gizinya aman. Tapi kan masalahnya bahan bakunya ngimpor.

Saya curiga jangan-jangan pilihan makanan olahan atau yang mudah didapat dari jalur impor ini sebetulnya “diberlakukan” agar ada pihak-pihak yang diuntungkan. Jadi bukan strategi jangka panjang.

Memanglah tepung lebih mudah distok, lebih seragam, dan lebih gampang ngurusnya. Tapi apakah itu baik untuk jangka panjang?

Menurut saya kunci sukses MBG (jika memang mesti diteruskan) adalah memberdayakan petani lokal sebagai pemasok utama.

Dan untuk mewujudkannya, kita butuh lulusan pertanian yang mengerti agribisnis dan rantai pasok. Panggil saya dongs. Bercanda~

Karena anak pertanian tuh emang sejak awal dibekali pengetahuan kapan musim panen tomat, bagaimana cara menyimpan telur agar tidak pecah, dan cara mengorganisir kelompok tani agar suplai stabil, dan lainnya.

Kolaborasi antara ahli gizi dan anak pertanian, nggak hanya buat MBG berjalan sukses.

Di satu gizi anak-anak tercukupi, di sisi lain kesejahteraan petani lokal makin meningkat.

Karena jika manajemen rantai pasok tidak diperhatikan MBG hanya akan akan program “bergizi” yang salah alamat.

MBG Maunya Apa?

Kalau MBG terus berjalan dengan orientasi impor, maka cita-cita besar program ini akan bubar jalan dengan cepat.

Kalau itu terjadi saya curiga RSJ bukan cuma diisi Caleg gagal. Tapi juga semua usahawan Dapur MBG yang gulung tikar.

Pertama, gizi bisa berpotenmsi ambyar di masa depan. Karena makanan olahan gandum tidak berarti kandungan gizinya yang terbaik, begitu juga dengan risiko kontaminasi dan keamanannya

Kedua, kesejahteraan ambyar, dana program yang seharusnya menciptakan multiplier effect di desa, malah mengalir ke ibu kota atau luar negeri saja.

Petani yang seharusnya naik kelas di daerah, malah tetap apes dan terpuruk. Dapurnya di mana-mana, tapi yang untung selalu JAKARTA!

MBG harus kembali ke khittah.

Yaitu berorientasi jangka panjang: pangan lokal untuk anak bangsa. Ini adalah saatnya pemerintah menetapkan regulasi yang ketat yaitu Wajib Prioritas Pangan Lokal (WPPL).

Biarkan anak-anak pertanian mengorganisir petani, membangun sistem logistik dingin di daerah, dan merancang menu yang 100% otentik Nusantara.

Jangan sampai program gizi ini melahirkan generasi muda yang sehat, di tengah petani-petani yang sakit. Aduh~