Sudah satu bulan lebih, tepatnya 3 November 2023 Alun-Alun Karawang diresmikan. Harapannya supaya bisa jadi wisata baru masyarakat Karawang. Luas alun-alun kurang lebih 4.500 meter persegi dengan 3 koridor dan 4 sisi masuk utama. Tempatnya pun dibuat senyaman mungkin dengan koridor terbuka yang menggunakan halaman rumput sintetis untuk warga duduk di atasnya.
Pembangunan Alun-Alun Karawang yang bersumber dari Dana APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. Begitupun dengan konsep pembangunannya, dibuat juga oleh tim dari Pemerintah Provinsi dan penyesuaian dari Pemerintah Kabupaten Karawang.
Saya sebagai warga Karawang turut senang dengan adanya wisata baru masyarakat Karawang tersebut. Tapi tak lama berselang, alun-alun ditutup sementara karena kebocoran di bagian atap dan kerusakan di bagian rumput.
Saya mempunyai beberapa pertanyaan yang cukup meresahkan sebulan ini.
Apakah pemerintah provinsi Jawa Barat sudah memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Karawang? karena pemerintah Karawang pun belum tentu 100% memahami masyarakatnya yang beragam, apalagi dengan pemerintah provinsi yang dari jarak kayaknya jauh aja gitu. Belum lagi pemerintah provinsi berkunjung ke Karawang pas ada acara seremoni saja.
Apakah pemerintah tidak riset dulu terkait apa yang masyarakat butuhkan sudah terwadahi dengan adanya pembangunan yang sudah sesuai sama kondisi sosial masyarakat Karawang? Atau mungkin pemerintah terlalu idealis dalam menentukan konsep pembangunan walaupun sejatinya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan segala kewajiban pajak yang harus dibayar rakyat? Apakah pemerintah tidak mengundang beberapa yang ahli dibidangnya terkait tata ruang pembangunan, pegiat, mahasiswa, pemuda, seniman maupun budayawan dalam menentukan konsep Alun-Alun Karawang?
Komunikasi
Di era digital seperti sekarang, rasanya gak terlalu susah kalau mau survei atau nganalisis kebutuhan masyarakat. Pemerintah bisa memahami tren, pola, dan kebutuhan masyarakat lewat digital. Lagian bangunan publik kan digunakan untuk public, bukan bangunan pemerintah. Nah pertanyaan selanjutnya apakah birokrasi di negara kita ini masih ribet atau sudah bisa dipermudah?
Dialog Publik
Pemerintah bisa mengadakan pertemuan dengan masyarakat Karawang terkait konsep Alun-Alun Karawang. Baik itu melalui masukan, kekhawatiran dan aspirasi masyarakat.
Pendidikan masayarakat sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait fasilitas apa saja yang nantinya ada di alun-alun Karawang. Pemerintah tidak bisa langsung menjustifikasi terkait kurangnya masyarakat teredukasi sementara pemerintahnya sendiri tidak menerapkan proses edukasi tersebut.
Misal, gunanya rumput sintetis itu untuk apa? Biar bisa jadi lapangan sepakbola mini? karena pada faktanya di lapangan banyak anak-anak menggunakan arena permainan seperti perosotan yang artinya kebutuhan masyarakat adalah lebih banyak wahana permainan. Seharusnya pemerintah bisa menambahkan perosotan untuk anak-anak bukan hanya sekedar rumput sintetis saja. Kalaupun mau konsepnya terbuka ya, buat saja alun-alun atau lapangan seluas-luasnya dan pemerintah memperbanyak tempat duduk untuk masyarakat. Selanjutnya pas mau naik tangga ubin Alun-Alun Karawang kurang besar sehingga menimbulkan banyak kekhawatiran apalagi kalau musim hujan.
Lembaga Riset dan Akademik
Pemerintah bisa berkolaborasi dengan akademisi terkait kebutuhan dan isu-isu masyarakat terkait alun-alun yang akan dibangun. Karena hasil pandangan akademis bisa memberikan pandangan yang lebih objektif. Selain itu, saran saya pemerintah mengganggarkan untuk riset tersebut karena logika tanpa logistik takutnya gak maksimal.
Transparansi dan keterbukaan informasi publik
Dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat. Mewujudkan penyelenggaraan yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
Evaluasi proyek dari sekian banyak fasilitas yang dibangun di alun-alun apakah sudah berfungsi sebagaimana mestinya? Apabila banyak fasilitas yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, sebaiknya pemerintah bisa melakukan konferensi pers untuk melakukan penjelasan dan kebijakan Alun-Alun Karawang serta menjawab pertanyaan-pertanyaan baru dari masyarakat.
