Tahun lalu dalam sebuah acara komunitas, salah satu jurnalis senior di Purwakarta bilang gini di depan kami semua yang rata-rata anak muda: “Sudah, jangan bicara politik. Bicarakan yang ringan-ringan saja.” Aku sempat merasa ganjil dengan caranya membuka sambutan. Apalagi ia tidak menjelaskan lebih lanjut. Tentu itu membuatku merasa “oke orang ini gak asyik.”

Sampai kemudian, beberapa bulan setelah itu aku bertemu lagi dengannya. Bahkan berkali-kali setelah pertemuan pertama itu berlalu. Kami mengobrol lebih lanjut dan mengerti kenapa dia bilang begitu.

Menurutnya pembicaraan politik belakangan seringkali beralih jadi ghibah daripada mencoba membaca persoalan yang lebih mendasar dan komprehensif. Dan itu membuatnya khawatir.

Meski begitu ada beberapa hal yang menjelaskan kenapa, meski bang jurnalis tadi benar, tapi yang ia sampaikan tak sepenuhnya tepat.

Kaum muda (sekarang millenial) pada 20 tahun lalu memang tidak terlalu masuk hitungan. Namun sekarang berbeda. Para millenial saat ini—meski tidak semuanya—punya dampak secara ekonomi dan bisnis maupun politik. Tak heran jika di pemilu 2019 nanti kaum milenial amat diperhitungkan.

Tidak saja karena jumlah mereka banyak, 80 juta atau 1/3 jumlah penduduk Indonesia, dan dalam sebuah klaimmereka dapat mengisi 50% kotak suara dalampemilu 2019 nanti. Mari kita catat ini: milenial punya 50% suara di kotak Pileg maupun Pilpres.

Namun di sinilah masalahnya kemudian. Keberadaanya seolah-olah cuma “jumlah suara” dalam pemilu saja. Soal angka saja. Barangkali, memandang millenial sebagai angka belaka memang wajar-wajar saja. Sebab begitulah kenyataannya. Bukankah millenial, atau kita semua belakangan ini cuma mengandalkan media sosial dan konten-kontennya yang pendek untuk mengakses pengetahuan politik?

Gaya pembelajaran politik seperti itu sangat mempengaruhi cara kita memandang fenomena-fenomena di gelanggang politik kita yang terlalu Jakartacentris dan penuh dengan cocoklogi. Sehingga kita kerap luput pada gelanggang politik lokal: misal pada pemda dan kebijakan-kebijakannya. Hal-hal yang sifatnya paling dekat dan berdampak pada kehidupan kita sendiri.

Hal ini tak pelak membentuk sikap politik yang gurunggusuh dan simplistis. Meski millenial itu beragam pandangan politiknya, tetap saja sikap politik yang gurungngusuh itu mencemaskan. Karena tidak lagi berangkat dari pikiran yang logis, tapi emosional belaka.

Misalkan Willy, temanku itu bertekad bulat bakal golput, sebab politik sudah jadi topik yang memuakkan. Temanku yang lain, Heri hanya bisa mengatakan bagaimana kebimbangannya, dan Affan jelas dari sablon kaosnya #2019GantiPresiden bagaimana sikap politiknya.

Aku sempat kagum, di lingkaran pergaulanku ternyata keragaman pandangan politik ini tidak membuat kami saling memblokir akun media sosial, tapi kalau mute-mute-an story ya beda soal lah ya.

Kita sering diberi tahu apa masalah kita, apa solusinya. Tapi bagian “bagaimana melakukannya” itulah yang tetap saja dibiarkan ngambang. Entah karena sebagai masyarakat kita dipandang seawam itu, atau karena kebetulan politisi kita pada dungu saja.

Kita tahu akses pengetahuan politik kita sebagian besar datang dari buzzer-buzzer internet yang suka menggiring opini sambil menginjak-injak nalar; dan jangan lupakan media-media yang punya keberpihakan politis. Sehingga hasilnya adalah kerumunan-kerumunan yang entah bagaimana suka sekali mendahulukan bentrokan daripada dialog.

Melihat bacot politisi belakangan ini–tes DNA Jokowi, gaji guru 20 juta, tempe setipis ATM—membuat  pilihan-pilihan politik terasa jauh lebih sulit dan sempit. Semua bacot politisi yang ada terlalu jauh untuk dibilang substansif. Para jubir (yang resmi maupun tidak) ini gagal menampilkan kesungguhan mereka mengatasi isu-isu yang aku khawatirkan belakangan ini.

Entah bagaimana, demokrasi kita tidak berhasil menampilkan wajahnya yang dewasa. Mereka selalu bicara hal-hal besar seperti negeri yang sejahtera, pendidikan merata, lapangan pekerjaan, dan—yang paling mengundang tawa—kota yang beriman dan bertakwa; tanpa sama sekali memberi tahu kita tepatnya bagaimana mereka akan melakukan semua hal itu.

Mereka seperti hendak memberitahu bahwa balon yang sedang mengapung di udara adalah untuk kita, tapi kita tidak tahu siapa yang memegang talinya. Itu pun kalau memang ada talinya.

Negara atau Peternakan Kambing?

Ishadi SK menulis di detik News begini: “Jumlah milenial Indonesia sangat besar, di dalam jumlah maupun dampak. Mereka berperilaku baik dan sangat kreatif. Bahkan penelitian Yohanes Surya menunjukkan banyak dari mereka yang menunjukkan kecerdasan tingkat jenius. Pada 2030 Indonesia akan menikmati bonus demografi, artinya tenaga kerja produktif jauh lebih tinggi dibanding perkerjaan non produktif.”

Baiklah beberapa dari millenial kita adalah Ferry Unardi pendiri Traveloka. William Tanuwijaya pendiri Tokopedia, Achmad Zaky pendiri Bukalapak, dan Nadiem Makariem, pendiri Gojek dengan kekayaan triliunan rupiah. Mereka adalah millenial kaya, pintar, dan jelas berdampak. Bagaimana tidak, mereka mengubah peta industri dan dunia tenaga kerja dalam waktu singkat antara 2-4 tahun saja.

Itu tentu saja kabar baik. Tapi berapa sih jumlah mereka?

Bagaimana dengan Ferdi si supir angkot, Zakaria si kasir indomart yang nyambi jadi buzzer Jokowi, dan Nandar Karim si driver gojek yang simpatisan Prabowo. Para millenial umumnya yang “menggantungkan” kehidupan pada kebaikan nasib, entah yang ada hubungannya dengan pilihan politik atau tidak.

Maka membangun ruang-ruang diskusi politik ini tetaplah penting. Agar jika ada momen pesta demokrasi seperti sekarang ini kita tidak membiarkan ‘pandangan’ kita dibawa oleh hasil penalaran yang parsial dan cuma ikut-ikutan.

Kalaulah kita tidak seperti Nadiem, Zaki, dan William, minimal kita tahu negara tidak boleh cuma bacot: kalian kan muda, kenapa gak bikin aplikasi? ketika kita berada di gerbang istana atau kantor pemerintahan membentangkan payung hitam; ikut May Day; atau menuntut RUU tertentu dibatalkan.

Lagipula dengan kualitas literasi politik yang jongkok, apa yang bisa diharapkan dari bonus demografi yang mudah digiring dan dialihkan? Atau dalam bahasa kaum nyinyir: ini kan negara, masa peternakan kambing, sih?

Profil Penulis

Ahmad Farid
Ahmad FaridMuda dan tak berdaya. Hiks~
Ketua kelas Nyimpang, pustakawan di @pustakaki, aktif di Forum Taman Baca Masyarakat, Gusdurian Purwakarta dan Sanggar Sastra Purwakarta.