Sabtu lalu saya ikuti seminar yang diselenggarakan oleh himpunan jurusan di kampus. Seminar ini bersifat wajib. Mereka mengangkat tema “Menguji Relevansi RUU P-KS Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif” dengan memilih dua orang narasumber yang kebetulan keduanya adalah akademisi alias dosen di kampus.  Jika dilihat dari tema, ini pasti akan menjadi obrolan menarik dan panjang.

Jika Anda masih merasa asing, RUU P-KS adalah Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Topik ini cukup ramai dan menjadi tema diskusi di berbagai tempat. Buktinya sampai ke kampus saya juga. Jadi saya ikuti dari awal sampai akhir, salah seorang pemateri berkata kalau RUU ini akan sulit pelaksanaanya, dengan alasan ada beberapa redaksi yang mengandung unsur “perluasan makna” dan terkesan ambigu, sehingga akan mereduksi definisi kekerasan seksual itu sendiri.

Sebagaimana kita tahu, RUU ini dirancang sejak tahun 2014 dengan menjalani proses revisi berkali-kali, namun belum juga disahkan sampai sekarang. Sangat disayangkan sebab banyak poin penting dalam RUU ini yang melindungi para korban pelecehan dan kekerasan seksual, yang selama ini tersingkir dari kekuatan hukum.

Pada saat diskusi berlangsung, ada beberapa poin yang saya lingkari. Alih-alih membahas perlindungan korban, regulasi undang-undang, atau definisi kekerasan menurut hukum Islam diskusi ini malah terkesan menekan perempuan, mengesampingkan korban, dan menyalahkan perempuan yang mayoritas menjadi korban. Poin-poin yang saya catat adalah:

Pasal 12 ayat 1

“Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubunan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahka atau dipermalukan.”

Pemateri mengatakan pasal ini terkesan karet dan sebenarnya tidak usah dibuatkan undang-undang karena tindakan menghina fisik atau yang biasa kita kenal dengan body shaming sudah biasa dilakukan dan bukan hal yang besar. Dari pemaparannya saya jadi teringat kasus teman saya yang hampir bunuh diri karena frustrasi dengan ejekan temannya hanya karena tubuhnya lebih besar daripada yang lain. Atau kasus diskriminasi kulit kulit putih selalu dinilai cantik ketimbang kulit cokelat. Padahal Al-Quran jelas sekali islam melarang umatnya untuk berbuat bebal dan merasa diri lebih baik dari orang lain.

“Hai orang-orang yang beriman janganlah sekumpulan orang laki-laki mencela kumpulan yang lain, boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan mencela kumpulan lainnya, boleh jadi yang dicela itu lebih baik…” (QS. Al-Hujuraat:11)

Pemerkosaan dalam Rumah Tangga

Peserta tertawa kecil saat pemateri menyebutkan bagian ini, karena katanya, bagaimana bisa dalam rumah tangga ada pemerkosaan. Karena pada dasarnya sepasang suami istri legal untuk melakukan hubungan intim. Mungkin, kasus seperti ini dinilai jarang—atau media jarang memberitakan ini. Ada banyak sekali kasus pemerkosaan dalam rumah tangga. Contohnya di Cilegon, kasus pemerkosaan yang menimpa AP (25) yang baru saja melahirkan 40 hari yang lalu. Istri tewas dibunuh. Jika sudah begini, siapa yang mau disalahkan?

Pemaksaan Perkawinan

Dalam Islam, pemateri menyebutkan kalau hal ini diperbolehkan dengan alasan menghindari perbuatan-perbuatan zina. Saya jadi teringat kisah Siti Nurbaya, bagaimana perjodohan bekerja dan tentu dalam situasi apa pun, kesepakatan harus tetap ada atau istilah kerennya consent. Egois rasanya jika melihat suatu permasalahan hanya dengan satu sudut pandang. Orang tua mana pun,  mestinya memperhatikan keadaan psikologis anak. Pemaksaan seseorang untuk menikah, apalagi dengan jaminan dan tidak adanya consent jelas malah memperburuk keadaan. Bukan lagi sebuAh solusi, tapi jalan seperti ini malah akan menimbukann masalah baru.

Victim Blaming atau Menyalahkan Korban, semua salah perempuan?

Tiba-tiba saja saya mendadak kesal saat pemateri menjelaskan sebab-akibat kejahatan seksual terjadi. “Seharusnya perempuan harus lebih bisa menjaga auratnya, kalau mau bikin Undang-Undang ya jangan setengah-setengah, tuntaskan dulu perempuan yang tidak berjilbab, pakai rok mini dan mengundang syahwat. Jadi jelas dong, yang salah siapa?”

Seorang bapak-bapak di samping saya menjawab dengan yakin “perempuan.”

Mungkin dia belum pernah membaca jika di Rusia, ada museum yang menampilkan baju-baju korban pemerkosaan dan hampir seluruhnya pakaian tersebut adalah jenis pakian tertutup dan panjang. Ironis, kita tetap tidak mengerti bahwa pemerkosaan tidak berasal dari apa yang dipakai oleh korban tapi semata-mata itu berasal dari otak mesum pelaku.

Sebenarnya masih banyak sekali poin-poin buruk lainnya. Yang jelas diskusi kemarin mereduksi esensi yang dirumuskan dalam RUU P-KS, digaungkan oleh para pemateri misoginis, dan berusaha keras menggiring opini untuk mendudukung pembatalan RUU P-KS. Ringkasnya itu diskusi yang sia-sia dan kontra produktif.

Maka untuk merespon diskusi seperti itu, perlu diskusi lain yang lebih simpatik terhadap perempuan. Melibatkan orang-orang yang terlibat aktif dalam mendukung RUU P-KS. Diskusi ini akan berlangsung pada tanggal 23 Maret dengan dihadiri tiga narasumber: Aktivis Perempuan, LBH APIK dan perwakilan Caleg Perempuan.

Kami Swara Saudari mengajak kamu-kamu untuk peduli terhadap korban-korban kekerasan seksual, dan ikut berpartisipasi mendukung gerakan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Tunggu tanggal  mainnya. Hehe.

Profil Penulis

Yayu NH
Yayu NHHehe~
Penulis adalah perempuan biasa yang menemukan Komunitas Swara Saudari sebagai wujud kepedulian terhadap isu-isu perempuan. Senang menjadi fasilitator Kelas diskusi dan sesekali menulis berbagai isu gender di beberapa media online. Selalu ingin disapa duluan, silakan coba di akun twitter @owyaaay sampai jumpa di sana, ya.