Pada pilpres lima tahun lalu, ibu dan ayah saya memilih Prabowo Subianto. Saya sendiri, ketika itu, memilih Joko Widodo—Jokowi. Di pilpres kali ini pun mereka tampaknya akan memilih Prabowo, sedangkan saya masih berada dalam tegangan antara golput saja atau memilih Jokowi.

Perbedaan pilihan ini tentu saja menimbulkan ketidaknyamanan. Memang saya sudah sangat jarang berada di kampung halaman tetapi sekalinya saya di sana, terutama di momen-momen menjelang pemilu, pembahasan seputar politik seringkali tak terhindarkan. Lima tahun lalu saya merespons argumentasi-argumentasi mereka—terutama ibu saya—dengan reaktif dan ofensif, namun tak lama kemudian saya berhenti melakukannya sebab itu terbukti sia-sia. Benar-benar sia-sia. Sekarang-sekarang, saya lebih sering menghindar saja. Saya hanya merespons mereka sesekali yakni ketika saya sudah merasa sangat tidak nyaman.

Alasan-Alasan Tak Memilih Jokowi

Orang tua saya tentu punya sejumlah alasan mengapa mereka tak memilih Jokowi. Salah satunya adalah sosok Jokowi yang menurut mereka kurang berwibawa. Yang dimaksud dengan berwibawa di sini adalah adanya aura seorang pemimpin yang disegani sekaligus ditakuti, yang biasanya ada pada orang-orang yang telah berkarier lama di kemiliteran. Mereka, ibu dan ayah saya itu, memang tipe orang yang ingin bangsa ini dipimpin oleh seseorang dengan latar belakang militer.

Terkait hal ini mereka sering mengeluh soal betapa mudahnya seorang presiden saat ini diolok-olok oleh rakyatnya sendiri, di mana kesalahan tentu saja mereka limpahkan kepada si presiden—Jokowi—sebab di mata mereka itu bisa terjadi karena aura si presiden sebagai seorang pemimpin tidak cukup kuat; tidak cukup kuat untuk membuat orang-orang itu berpikir seribu kali sebelum mengolok-oloknya. Ketidakpuasan mereka terhadap situasi ini, kadang menjalar juga ke hal-hal lain, seperti kebebasan pers dan penegakkan HAM, hal-hal yang tak akan pernah bisa populer di era pemerintahan yang otoriter.

Alasan lainnya yang kerap mereka kemukakan soal mengapa mereka tak memilih Jokowi adalah cara Jokowi memperlakukan aparatur sipil negara (ASN) yang mereka nilai tidak baik. Ayah saya, yang perspektifnya atas hal-hal sistemik cenderung konvensional, tidak menyukai keadaan saat ini di mana para ASN relatif kehilangan titik aman mereka; mereka pun kini dituntut untuk lebih meningkatkan kinerja dan seperti dicemplungkan ke dalam iklim yang jauh lebih kompetitif, sesuatu yang tentunya bisa membuat mereka kaget. Sementara itu ibu saya, yang dulu berprofesi sebagai guru SD dan kini seorang kepala sekolah, mendapati perhatian nyata dari Jokowi terhadap ASN tidak begitu menggembirakan. Ia punya ekspektasi yang tinggi terkait hal ini seperti kenaikan gaji yang signifikan, sesuatu yang justru dijanjikan bukan oleh Jokowi melainkan pesaingnya di pilpres kali ini.

Mari kita batasi sampai di sini saja. Intinya, orang tua saya tak memilih Jokowi karena mereka memberi nilai yang buruk atas sosok Jokowi juga sistem “baru” yang ditawarkannya—atau mungkin dipaksakannya. Tentu saja, argumentasi-argumentasi mereka tadi bisa dibantah dengan cukup mudah.

Latar belakang militer, misalnya, memang memungkinkan seseorang memiliki aura kepemimpinan yang kuat, tetapi aura ini bisa juga dimiliki seseorang tanpa memiliki latar tersebut, seperti Bung Karno. Lagipula aura kepemimpinan yang kuat akan menjadi sia-sia apabila seseorang itu tidak punya kapabilitas yang mumpuni untuk memimpin rakyat dan pemerintahan. Aura kepemimpinan yang kuat memang penting, tetapi itu kiranya hanya satu dari sekian banyak hal yang perlu dimiliki seorang presiden, itu pun belum tentu salah satu yang dominan.

Adapun soal perhatian dan perlakuan Jokowi terhadap ASN yang mereka nilai buruk, itu sesungguhnya terlampau reduktif. Sistem “baru” yang ditawarkan Jokowi memang tidak disambut baik oleh para ASN lama tetapi justru disambut baik oleh para ASN baru, mereka yang masih relatif muda dan menyukai kompetisi dan cenderung lebih adaptif terhadap teknologi dan perubahan. Ini dibuktikan dengan naiknya presentasi kecenderungan para ASN memilih, menjadi 40% dari semula hanya 25% saja di pilpres lima tahun lalu[1]. Selain itu, meskipun janji kampanye Jokowi tidak sebaik Prabowo dalam hal kenaikan gaji, nyata sekali Jokowi memberi perhatian yang cukup signifikan terhadap kinerja para ASN, atau tepatnya ASN itu sendiri. Misalnya, Jokowi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sebuah aturan yang menjadi landasan hukum bagi dibukanya seleksi dan pengangkatan (baca: menjadi ASN dengan status PPPK) bagi para profesional maupun tenaga honorer yang dari segi usia sudah melewati batas usia melamar[2]. Dengan adanya aturan ini, ASN sebagai sebuah sistem akan menjadi lebih baik, sebab di dalamnya akan ada lebih banyak orang yang jelas-jelas memiliki keahlian dan dedikasi.

Jadi, pada akhirnya, perihal perhatian dan perlakuan Jokowi terhadap ASN ini adalah soal perspektif semata. Bagi Jokowi, yang dimaksud perhatian dan perlakuan adalah perbaikan terhadap sistem yang bekerja di tubuh ASN; orientasinya adalah pada kualitas kinerja dan nilai guna. Sedangkan bagi orang tua saya, yang dimaksud perhatian dan perlakuan itu adalah kenaikan gaji, kenyamanan bekerja, dan timbulnya rasa aman terkait posisi yang ditempati. Perihal aura kepemimpinan dan latar belakang militer tadi pun semata soal perspektif. Ibu dan ayah saya menilai keduanya perlu ada pada diri seorang presiden, sedangkan pada praktiknya di lapangan kedua hal tersebut belum tentu menentukan secara signifikan kinerja dan fungsi seorang presiden di dalam pemerintahan.

Pertanyaannya: kenapa perspektif orang tua saya seperti itu?

Perspektif yang Dibentuk oleh Sejarah

Orang tua saya telah berkarier sebagai ASN sejak era Orde Baru. Di bawah kepemimpinan Soeharto yang tegas dan represif (baca: otoriter), mereka hidup nyaman, dalam arti kesejahteraan mereka terjamin dan mereka tak mengalami perlakuan yang buruk dari negara. Mereka adalah orang-orang yang menikmati sistem yang berjalan di era Orde Baru dan cenderung melihat segala sesuatu dari sistem tersebut sebagai hal-hal yang positif atau negatif-tetapi-perlu-dimafhumi. Ketika Reformasi kemudian terjadi, dan setelah melewati tahap demi tahap sistem yang kini berjalan relatif jauh berbeda dari sistem ketika itu, mereka kehilangan kenyamanannya, dan sebagai akibatnya mereka pun cenderung resistan terhadap sistem yang baru ini; sangat sulit sekali bagi mereka untuk benar-benar menerima sistem tersebut dan pada akhirnya mereka akan selalu menemukan hal-hal yang mereka anggap sebuah kesalahan, hal-hal yang mereka anggap merugikan mereka. Jika kita mempertimbangkan sejarah yang membentuk mereka ini, kita akan mendapati bahwa perspektif negatif mereka atas Jokowi yang tadi diuraikan itu adalah sesuatu yang, bagi mereka, alamiah saja. Bisa juga dikatakan: perspektif mereka ini adalah produk belaka dari sejarah panjang yang membentuk mereka.

Penting saya kira untuk memahami hal ini sebab akan berdampak pada bagaimana kita menyikapi orang-orang seperti mereka. Saya, misalnya, sebagai seseorang yang berbeda pandangan politik dengan mereka, tidak bisa begitu saja memosisikan mereka sebagai pihak yang bersalah, apalagi menilai mereka bodoh atau dungu atau semacamnya. Memang mereka mengabaikan sejumlah hal penting dan ini membuat penilaian mereka atas Jokowi tadi—juga realitas politik saat ini secara umum—terlampau reduktif dan akhirnya keliru, tetapi kekeliruan ini bukan sesuatu yang berasal dari diri mereka, melainkan sesuatu yang muncul dan terbentuk karena adanya tekanan-tekanan dari luar. Mereka adalah korban dari sistem yang mengekang mereka di masa tumbuh-kembang mereka, adalah orang-orang yang terjebak di dalam sistem yang buruk dan pada akhirnya menjadi produk dari sistem tersebut. Seandainya di masa Orde Baru itu mereka tidak berkarier sebagai ASN, dan seandainya di masa itu mereka mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan dari negara, bisa dibayangkan, pembacaan mereka atas realitas politik saat ini akan jauh berbeda.

Ajakan saya, dengan kata lain, adalah untuk tidak memisahkan orang-orang seperti mereka dari sejarah panjang yang membentuk mereka itu, untuk tidak melihat dan memperlakukan mereka sebagai manusia tanpa sejarah. Sebab setiap orang tentunya memiliki sejarahnya sendiri dan perspektif mereka kini adalah sesuatu yang dibentuk oleh sejarahnya itu.

Manusia Tanpa Sejarah

Katakanlah saya seorang cebong atau pengagum akut Jokowi. Melihat realitas saat ini, khususnya yang tampak kasatmata di media sosial, saya barangkali akan cenderung memisahkan konteks sejarah tadi itu dari diri ayah dan ibu saya, saya akan cenderung melihat mereka sebagai manusia tanpa sejarah. Ini tentu saja berbahaya sebab berpotensi membawa saya pada pemahaman yang keliru atas perspektif dan sikap politik mereka, selain bisa juga mendorong saya untuk melakukan dehumanisasi atas mereka, membuat saya terjebak dalam pola pikir biner yang selain banal juga toksik. Untunglah saya bukan seorang cebong ataupun pengagum akut Jokowi. Dan untunglah, saya pun mengenal ayah dan ibu saya itu secara personal; saya beruntung mengetahui cukup banyak tentang sejarah panjang yang membentuk mereka.

Masalah yang kita hadapi di keseharian kita yang bersinggungan dengan realitas politik adalah kebalikan dari apa yang saya sebut terakhir barusan: kita tidak mengenal orang-orang yang kita hadapi di media sosial itu secara personal. Tidak mengenalnya secara personal berarti tidak tahu persis bagaimana mekanisme berpikirnya dan apa yang menyebabkan mekanisme berpikirnya seperti itu. Tidak mengenalnya secara personal juga berarti tidak tahu seperti apa sejarah yang membentang panjang dan membentuknya menjadi dirinya saat ini, dirinya yang kita hadapi itu. Ketidaktahuan kita akan hal-hal semacam ini, tak pelak lagi, rentan membawa kita pada pemahaman yang keliru, dan selanjutnya pada penghakiman yang tak perlu.

Tetapi tunggu. Saya tidak sedang mengajak kalian untuk menerima orang-orang seperti ayah dan ibu saya itu apa adanya, sebab jika penilaian mereka atas sesuatu memang keliru maka sudah semestinya mereka diingatkan akan kekeliruan mereka itu. Penekanan saya adalah pada bagaimana kita melihat dan memperlakukan orang-orang seperti mereka, yakni tidak melihat dan memperlakukan mereka sebagai manusia tanpa sejarah. Mereka mungkin tidak menyadarinya, tetapi mereka adalah korban dari sistem yang selama ini bekerja dan mengekang mereka di masa tumbuh-kembang mereka; mereka adalah produk dari sejarah tidak sehat yang membentuk mereka. Memaksa mereka untuk memiliki perspektif yang persis sama dengan perspektif kita, dengan demikian, adalah sebuah kekonyolan. Itu sama saja dengan memaksa sejarah yang membentuk mereka itu sama dengan sejarah yang membentuk kita, sesuatu yang tak mungkin bisa dilakukan di realitas yang kita jalani ini.

Akhirnya, inilah yang ingin saya katakan: kita harus tetap menghormati mereka kendati upaya kita untuk mengubah perspektif mereka terbukti sia-sia. Kalaupun ada satu hal yang benar-benar harus terus kita upayakan, itu adalah menjaga agar kekeliruan mereka dalam melihat realitas politik saat ini tidak diturunkan kepada orang-orang di generasi selanjutnya—anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, murid-murid mereka, dlsb. Terkait hal ini kiranya kita perlu untuk keras kepala, sebab di sini kita berurusan dengan masa depan yang berusaha kita wujudkan; sebuah keadaan yang tentunya jauh lebih baik dan jauh lebih bisa diterima daripada keadaan saat ini. Sebab kita, sejatinya, memang hidup untuk membentuk masa depan, bukan memaksakan diri mengubah masa lalu atau apa-apa yang disisakannya.

Begitulah.(*)

—Bogor, 7-9 Februari 2019


[1] “Charta Politika: ASN Condong Dukung Prabowo”, terbit di www.tempo.co pada 1 Februari 2019. Diakses di https://pilpres.tempo.co/read/1171175/charta-politika-asn-condong-dukung-prabowo pada 7 Februari 2019.

[2] “Jokowi Teken Aturan untuk Angkat Tenaga Honorer Jadi ASN”, terbit di www.detik.com pada 3 Desember 2018. Diakses di https://news.detik.com/berita/4328125/jokowi-teken-aturan-untuk-angkat-tenaga-honorer-jadi-asn pada 7 Februari 2019.