Dalam Grotesque (New York: Knopf, 2007; terjemahan Rebecca Copeland), Natsuo Kirino menghadirkan sejumlah adegan persetubuhan. Di antara adegan-adegan tersebut, salah satunya adalah adegan persetubuhan antara seorang imigran dari Tiongkok (laki-laki) dengan seorang prostitutor separuh Jepang separuh Swiss (perempuan). Adegan ini menarik untuk dicermati sebab di balik persetubuhan itu ada sesuatu mendalam yang tampak berusaha ditawarkan Kirino kepada pembaca. Dalam adegan ini, si imigran bersetubuh dengan si prostitutor sambil mencekiknya, dan ia seketika teringat pada adik perempuannya yang konon ikut bersamanya ketika ia meninggalkan tanah kelahirannya untuk menjadi imigran di Jepang; seorang perempuan yang dicintainya dan kerap bersetubuh dengannya dalam perjalanan kapal laut menuju Jepang, yang dalam suatu insiden terlempar ke laut dan mati tenggelam. Persetubuhannya dengan si prostitutor menyadarkan si imigran betapa ia selalu merindukan adiknya itu. Dan ia pun, dengan sendirinya, menangis.

Jika dalam film-film porno adegan persetubuhan ditujukan untuk membangkitkan nafsu seksual, adegan persetubuhan di novelnya Kirino ini berada di jalur yang berbeda. Bukan nafsu seksual yang berusaha dibangkitkannya, melainkan afeksi, sisi mamalia yang mestilah ada di dalam diri pembaca, di dalam diri kita. Dengan menghadirkan adegan ini Kirino mencoba mengingatkan kita bahwa si imigran, yang adalah tokoh antagonis dengan banyak hal negatif yang memungkinkan kita membencinya, bagaimanapun adalah sesosok manusia—ia bisa menyayangi manusia lain dengan sangat tulus seperti halnya kita. Dan kita pun di saat yang sama diingatkan bahwa persetubuhan pada praktiknya tidak selalu soal pemenuhan hasrat seksual yang sifatnya banal. Bisa juga, ia semacam simbol dari sesuatu yang jauh lebih mendalam seperti penderitaan, ketersesatan, atau yang semacamnya.

Demikianlah adegan persetubuhan tersebut bukan sekadar adegan persetubuhan belaka; ia lebih seperti sebuah pintu yang ketika kita membukanya kita dihadapkan pada sesuatu yang lain. Dan ia pun bukan sekadar sesuatu, melainkan sesuatu yang berharga.

Konten Seksual dalam Fiksi

Sekarang mari kita bandingkan adegan persetubuhan tersebut dengan konten-konten seksual serupa di beberapa fiksi lain.

Dalam Out (London: Vintage, 2002; terjemahan Stephen Snyder), novel Kirino yang lainnya, ada satu adegan di mana si tokoh utama, seorang perempuan bernama Masako Katori, diperkosa oleh si tokoh antagonis, seorang lelaki yang memang telah lama mengejarnya untuk balas dendam. Adegan ini mampu membuat kita ngilu sebab si tokoh antagonis memerkosa si tokoh utama sambil menorehkan luka-luka di tubuhnya; adegan ini pun berpotensi membuat kita kecewa dan putus asa sebab seperti menghancurkan pertahanan diri si tokoh utama yang tercitrakan begitu kuat di sepanjang cerita. Bukan sekadar persetubuhan belaka, adegan ini menawarkan sesuatu lain yang jauh lebih berharga dari itu, seperti absurditas, atau keputusasaan, atau kesia-siaan yang menyakitkan. Seperti di kasus tadi, adegan persetubuhan ini pun tak ubahnya pintu. Di baliknya ada sesuatu berharga yang baru bisa kita lihat setelah kita membukanya.

Beda halnya dengan apa yang kita temukan di novelnya Yusi Avianto Pareanom, Raden Mandasia si Pencuri Daging Sapi (Jakarta: Banana, 2016). Di Rumah Dadu Nyai Manggis, dalam suatu adegan, digambarkan Nyai Manggis “melayani” Raden Mandasia yang sudah sangat terbakar oleh nafsu seksualnya. Kedua tokoh ini tidak bersetubuh; Nyai Manggis hanya “membantu” Raden Mandasia untuk berejalukasi tanpa melalui penetrasi—itu pun Nyai Manggis pada akhirnya memakai jasa para asistennya. Jika kita cermati detail penggambaran adegan ini, terlihat sekali, ada upaya yang kuat untuk mencitrakannya sebagai sesuatu yang surgawi, terutama bagi Raden Mandasia, si lelaki. Dialog kedua tokoh ini sendiri di sepanjang adegan itu dibuat lucu dan menggelitik, seakan-akan dimaksudkan untuk menegaskan dan memperkuat kesan surgawi tersebut.

Sederhananya, konten seksual dalam novel Pareanom ini dimaksudkan sebagai sebuah fan service, sebuah upaya untuk menyenangkan pembaca, khususnya pembaca laki-laki atau pembaca yang tertarik secara seksual kepada perempuan seperti Nyai Manggis. Motif dominan dari dihadirkannya adegan ini adalah untuk menghibur pembaca, untuk membuat cerita menjadi lebih “manis” di mata mereka. Ini tentu bagus untuk mendongkrak penjualan. Soal apakah di baliknya ada sesuatu berharga yang tersembunyi seperti di dua kasus tadi, agaknya tidak; adegan ini pun tidak menawarkan pemahaman atau perspektif yang menarik dan berani terkait persetubuhan. Jikapun adegan ini adalah pintu, ia mestilah sekadar pintu belaka. Tidak ada sesuatu berharga yang kita temukan di baliknya setelah kita membukanya.

Hal serupa, dengan tingkat banalitas yang lebih tinggi, kita temukan dalam Gantz (Shueisha, Juli 2000 – Agustus 2013), serial manga karya Hiroya Oku. Konten seksual di dalam serial manga ini terbilang eksplisit dan “murah”, dalam arti kita kerap menemukannya di beberapa bagian cerita yang sesungguhnya tak begitu membutuhkannya. Tak terasa ada kedalaman dalam ditampilkannya adegan-adegan persetubuhan tersebut, seakan-akan adegan-adegan ini ada untuk sekadar menyalurkan hasrat seksual tokoh-tokohnya, dan tentunya difungsikan sebagai fan service semata. Dan untuk beberapa adegan persetubuhan bahkan terasa sekali sangat dipaksakan, seperti adegan persetubuhan yang terjadi saat pertarungan antara manusia dan alien sedang berlangsung. Maka dari itu, tidak keterlaluan kiranya jika dikatakan bahwa sebagian besar konten seksual dalam serial manga ini hanyalah alat untuk meningkatkan penjualan semata. Bisa jadi, kualitas serial manga ini akan meningkat drastis apabila sebagian besar adegan persetubuhan itu justru tidak ada.

Sensor dan Kesadaran

Sekarang katakanlah terhadap fiksi-fiksi tersebut dilakukan penyensoran. Kira-kira, konten-konten seksual mana yang lebih tepat disensor? Jawabannya tentu adalah konten-konten seksual di Gantz—tidak semuanya, tentu—jika titik tolak kita adalah kualitas karya. Di sini, kita mempertimbangkan keterhubungan konten-konten seksual itu dengan fiksi di mana ia ditampilkan, juga urgensinya, juga fungsinya. Penyensoran terhadap dua konten seksual di novel-novelnya Kirino tadi akan menimbulkan masalah sebab keduanya bukan sekadar konten seksual belaka melainkan pintu yang menyembunyikan sesuatu yang berharga di baliknya. Adapun konten seksual di novelnya Pareanom tadi, kiranya berada dalam tegangan antara disensor atau dibiarkan saja, sebab di satu sisi ditampilkannya adegan ini memperkuat dan memperjelas hubungan istimewa antara Raden Mandasia dan Nyai Manggis namun di sisi lain ia bisa saja dihapus tanpa membuat struktur dan arah cerita berubah drastis—tentunya dengan sedikit penyesuaian.

Itu jika titik tolak kita adalah kualitas karya. Sebenarnya, titik tolak ini sudah tepat, hanya saja pada praktiknya orang-orang kerap menggunakan titik tolak lain dalam menyensor konten seksual atau yang semacamnya. Salah satu titik tolak lain itu adalah moralitas, yang kemudian malah membuat penyensoran itu jadi merusak karya, membuat kualitas si karya justru berkurang.

Dan itu terjadi belum lama ini. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat (Jabar) mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bahwa 17 lagu berbahasa Inggris dibatasi penyiaran dan penayangannya—di radio maupun televisi—menjadi hanya dari pukul sepuluh malam hingga pukul tiga pagi. Alasannya: lagu-lagu tersebut dinilai mengandung kata-kata vulgar atau konten seksual, sedangkan KPID Jabar merasa perlu melindungi publik penikmat lagu—khususnya anak-anak dan remaja—dari hal-hal yang dianggap bisa merusak moralitas mereka, sesuai dengan pasal 5 huruf b Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Konon ada laporan terlebih dulu dari masyarakat terkait lagu-lagu yang dinilai bisa merusak moralitas bangsa. KPID Jabar kemudian menganalisis lagu-lagu tersebut, dan keluarlah daftar 17 lagu tadi.

Ada setidaknya dua kekeliruan besar di sini. Pertama, KPID Jabar tidak menjelaskan secara terperinci bagaimana konten-konten seksual di dalam lagu-lagu itu berkorelasi dengan struktur lagu-lagu itu sendiri, dan di sini kita juga bicara soal fungsi dari konten-konten seksual itu bagi si lagu, apakah sekadar alat untuk meningkatkan penjualan semata atau justru pintu yang menyembunyikan sesuatu yang berharga di baliknya; jika ternyata yang terakhir maka yang harus diarahkan justru adalah membuat publik penikmat musik menemukan sesuatu berharga yang tersembunyi tersebut, bukan menyensornya. Kedua, KPID Jabar mengatakan telah menganalisis lagu-lagu yang dilaporkan masyarakat itu dan menetapkan bahwa 17 di antaranya mengandung konten seksual yang bisa merusak moralitas bangsa, namun tidak ada data pendukung saintifik berupa hasil-hasil penelitian terpercaya yang menunjukkan bahwa adanya konten seksual di dalam sebuah lagu bisa memengaruhi secara signifikan moralitas seseorang, khususnya di negeri ini; mereka seperti mengeluarkan keputusan berdasarkan asumsi belaka. Dari dua kekeliruan ini saja, kita sudah bisa menilai bahwa surat edaran dari KPID Jabar ini adalah sesuatu yang konyol, sesuatu yang justru menurunkan kualitas mereka sebagai pengawas dan penyensor.

Dan di sini kita perlu juga menyoroti pasal 5 huruf b Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang djadikan dasar hukum oleh KPID Jabar atas apa yang mereka lakukan itu. Pasal ini mengatakan bahwa penyiaran di negeri ini diarahkan untuk menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa. Kata moralitas dengan tegas dimunculkan di sana, bahkan dikait-eratkan dengan nilai-nilai agama juga jati diri bangsa. Wajar saja kemudian jika penyensoran terhadap lagu-lagu tadi difokuskan pada kata-kata vulgar di dalamnya, pada konten-konten seksual yang ada padanya, bukan pada kualitas lagu-lagu itu sendiri sebagai lagu, sebagai karya seni. Lebih jauh lagi, di mata mereka yang pemahamannya atas bangsa relatif sempit, pasal ini bisa juga menjebak mereka pada xenofobia dan chauvinisme, membuat mereka begitu mengagungkan apa yang ada pada kelompok mereka sendiri dan mengerdilkan apa yang ada pada kelompok-kelompok lain. Dan sikap ini, tentu saja, sangat kontraproduktif terhadap upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas karya—termasuk melalui penyensoran.

Jadi, barangkali, pasal 5 huruf b Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ini pun perlu diperbaiki, perlu direvisi. Bagian moralitas dan nilai-nilai agama bisa diganti dengan kualitas, sehingga arah penyiaran kemudian adalah menjaga dan meningkatkan kualitas dan dan jati diri bangsa. Ini sungguh jauh lebih baik sebab menjaga dan meningkatkan kualitas berarti menjadikan kualitas sebagai titik tolak dari penyensoran yang kelak dilakukan, baik itu terhadap konten seksual atau kata-kata vulgar atau apa pun, dan itu berarti para praktisi pun dilibatkan secara signifikan dalam pengambilan-pengambilan keputusan, yang dengan sendirinya akan menghindari keluarnya surat edaran konyol seperti dari KPID Jabar tadi. Selain itu, menyandingkan kualitas dengan jati diri bangsa agaknya bagus juga; itu artinya penilaian kita atas bangsa ini akan selalu bertolak pada kualitasnya, pada sesuatu yang melampaui moralitas dan nilai-nilai agama. Dan ketika kita mengatakan bahwa sebuah bangsa itu berkualitas, yang kita maksudkan salah satunya adalah bahwa orang-orang di dalamnya mampu menggunakan akal sehat mereka dengan baik, mampu menganalisis persoalan-persoalan yang mereka hadapi dengan sangat baik.

Dan sekarang bayangkan orang-orang dalam sebuah bangsa yang berkualitas memaknai penyensoran. Kiranya, mereka akan berpikir seperti ini: penyensoran yang baik tak ubahnya penyuntingan yang baik; ia dilakukan untuk membuat kualitas sesuatu meningkat. Sedangkan kualitas, sekali lagi, berada jauh di atas moralitas dan nilai-nilai agama, terutama jika kita bicara soal sesuatu yang berada dalam wilayah seni seperti novel, film, atau lagu. Ada sesuatu berharga yang tersembunyi di balik sesuatu yang berkualitas dan itu adalah sesuatu yang menyadarkan kita pada sesuatu hal, yang berpotensi membawa dan mendekatkan kita kepada kesadaran.

Dengan demikian, pada taraf tertingginya, terhadap apa pun itu, penyensoran justru dilakukan untuk membawa dan mendekatkan kita kepada kesadaran, bukan untuk melindungi kita dari apa yang dianggap akan merusak kita. Dan kita pun kini tersadar: betapa selama ini penyensoran rupanya telah dipahami dan dipraktikkan secara keliru. Dan mereka yang melakukan kekeliruan ini justru adalah orang-orang yang diberi wewenang oleh negara.(*)

—Bogor, 5-6 Maret 2019