Beberapa tahun lalu seorang teman bertanya bagaimana seandainya kesusastraan di tanah air disponsori atau bahkan dipatroni oleh pemerintah. Teman saya itu seorang sosiolog yang juga dosen. Saya menjawab pertanyaannya itu dengan menekankan pentingnya menentukan batas yang jelas bagi keterlibatan pemerintah dalam aktivitas-aktivitas kesusastraan. Kami bersepakat bahwa pemerintah tidak boleh mengintervensi kerja-kerja kesusastraan yang sejatinya dilakukan oleh individu-individu bebas.

Dan kini, kita dihadapkan pada sebuah wacana menarik: Dana Abadi Kebudayaan sebesar lima triliun rupiah untuk setiap tahunnya. Jika benar dana tersebut jadi dikucurkan mulai tahun depan, menarik untuk dibayangkan akan seperti kesusastraan kita itu nantinya. Tentu kemungkinan akan adanya intervensi pemerintah dalam menentukan bentuk dan arah kesusastraan adalah sesuatu yang harus kita pikirkan.

Kesusastraan, Kebebasan, dan Penyensoran

Ketika kita bicara kesusastraan tentu kita bicara tentang kebebasan berekspresi dan berkreasi, termasuk di dalamnya menekan penguasa ketika kita menilai kebijakan yang dikeluarkannya bertentangan dengan prinsip-prinsip kita, misalnya soal menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Sementara itu, ketika kita bicara pemerintah, kita mau tak mau juga bicara soal potensi represi—bahkan otoritarianisme—yang dimilikinya, yang tentulah bertentangan dengan kebebasan berekspresi dan berkreasi tadi. Misalnya, pemerintah bersikeras melihat segala hal yang berkaitan dengan sosialisme dan komunisme sebagai sesuatu yang buruk. Wajar saja, kemudian, jika pemerintah menetapkan batasan yang tegas bahwa kesusastraan, sebab telah dipatroni oleh mereka,diharuskan menghindari aktivitas-aktivitas yang terarah ke sana. Ini jelas masalah. Dorongan alamiah kita sebagai sastrawan adalah melawan pembatasan takmasuk akal tersebut, tetapi kita menyadari betul bahwa langkah melawan ini sangat mungkin akan berdampak pada dihentikannya patronase dari pemerintah itu. Atau, paling tidak, kita jadi merasa tidak enak melakukannya sebab kita melihat diri kita berutang banyak pada pemerintah.

Kita, juga kesusastraan itu sendiri, dengan kata lain rentan terjebak pada situasi penyensoran, dalam berbagai tipenya. Tipe pertama adalah yang dikemukakan tadi: sensor datang dari pemerintah, dari luar kesusastraan. Tipe kedua: sensor datang justru dari dalam, dari kesusastraan itu sendiri. Tipe ketiga: sensor datang dari relasi negosiatif kedua belah pihak.

Ketiga tipe penyensoran inilah yang perlu kita pikirkan matang-matang sebelum kita benar-benar menerima kucuran dana yang adalah bagian dari Dana Abadi Kebudayaan itu. Apakah pemerintah saat ini sudah cukup dewasa dan rasional dalam melihat persoalan-persoalan yang ada, termasuk persoalan-persoalan yang kerap menjadi ranah kesusastraan seperti perjuangan kelompok-kelompok yang termarjinalkan?Jika jawabannya adalah sudah, maka barangkali patronase itu tidak perlu begitu kita cemaskan. Namun jika jawabannya adalah belum, jelas, kita sudah semestinya cemas; kita harus khawatir kesusastraan kita itu, dalam pengaruh patronase dari pemerintah, akan berubah menjadi kesustraan yang tidak kita inginkan—bahkan kita benci. Dan kalau kita mau jujur, pemerintah kita saat ini agaknya masih cenderung ke yang kedua—belum cukup dewasa dan rasional.

Namun katakanlah pemerintah tidak melakukan penyensoran apa pun terhadap kesusastraan kita, kendati pun dana operasional untuk menjalankan kesusastraan datangnya dari mereka. Itu bukan berarti masalah terselesaikan. Kita harus memikirkan sifat “alamiah” kita, selaku manusia yang kadung hidup dalam sistem ekonomi kapitalis, yang cenderung menahan diri dari melawan pihak-pihak yang “memberi” kita uang, atau kapital, atau modal.

Contoh konkretnya begini. Katakanlah seorang penulis mendapat “uang muka” dari sebuah penerbit yang akan menerbitkan bukunya. Jumlahnya terbilang besar, sedangkan si penulis sendiri berpikir bukunya itu tidak akan laku-laku amat sehingga ia ragu jumlah royaltinya kelak akan mampu mengganti “uang muka” tersebut. Secara psikologis si penulis akan merasa inferior terhadap si penerbit, dan ini dengan sendirinya akan membuatnya membatasi diri dari melontarkan keluhan-keluhan kepada si penerbit seandainya dalam proses penerbitan bukunya itu ada hal-hal yang tidak begitu disukainya—misalnya ia merasa perlakuan si penerbit terhadapnya tidak sebaik perlakuan si penerbit terhadap penulis-penulis lain. Si penerbit mungkin tidak anti terhadap keluhan-keluhan dari si penulis, namun si penulis tidak melihatnya demikian. Dalam bayangannya, si penerbit akan menilai dirinya negatif jika ia secara terang-terangan melontarkan keluhan-keluhannya itu.

Kompleks inferioritas seperti ini harus kita pertimbangkan. Terkait wacana Dana Abadi Kebudayaan tadi, posisi pemerintah tentu saja adalah si penerbit, dan di posisisi penulis adalah kita, adalah kesusastraan itu sendiri. Bisakah kita kemudianmenjamin bahwa kesusastraan tidak akan terjebak pada kompleks inferioritas tersebut ketika dana yang besar itu benar-benar dikucurkan? Jika jawabannya adalah tidak bisa, atau belum bisa, maka mungkin kita harus menahan diri untuk tidak menyambut wacana menggiurkan itu dengan antusiasme tinggi. Kesusastraan, mungkin memang butuh dana segar untuk meningkatkan pertumbuhannya, tetapi kiranya ia lebih butuh menjadi matang, menjadi dewasa.

Dan kalaupun terjalin komunikasi yang relatif baik antara pemerintah dan kesusastraan, itu pun masih belum berarti tidak ada lagi masalah. Kita, misalnya, masih harus memperhitungkan posisi tawar masing-masing pihak, sebab rumusan-rumusan hasil negosiasi keduanya sangat ditentukan oleh nilai tawarnya itu. Hal-hal apa saja, misalnya, yang mau kita “korbankan” untuk disensor pemerintah? Cukup kuatkah posisi tawar kita untuk bisa membuat perspektif pemerintah terhadap kerja-kerja kesusastraan menjadi jauh lebih baik? Menerima kucuran dana segar itu tanpa mempertimbangkan hal-hal ini, saya kira, adalah tanda bahwa kesusastraan kita sesungguhnya masih lemah, masih tak dianggap cukup bernilai—bahkan oleh diri kita sendiri.

Patronase, Preferensi Politik, dan Transformasi Kesusastraan

Masalah lainnya yang juga harus kita pikirkan adalah dampak penyensoran itu terhadap kesusastraan, terhadap transformasi-transformasi yang kelak dialaminya. Sejarah kesusastraan di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa perubahan bentuk dan arah kesusastraan selalu terkait dengan situasi-situasi di luar kesusastraan itu sendiri, termasuk soal patronase. Di Eropa Barat, misalnya, sebagaimana dikemukakan Faruk H.T. dalam esainya, “Romantisisme (di Indonesia): PerlawananTak Kunjung Usai”[1], lenyapnya sistem patronase tradisional dan feodal terhadap kesusastraan turut andil dalam melahirkan dan menyebarkan karya-karya sastra romantik, yang berarti memberi jalan bagi tumbuh dan berkembangnya Romantisisme di kesusastraan Eropa ketika itu. Di Indonesia sendiri, kesusastraan pernah mengalami masa-masa ketika haluan politik sang patron sangat berpengaruh terhadap kanonisasi dan standardisasi karya sastra, menjadi titik tolak utama dari seperti apa “bentuk” karya sastra yang dinilai lebih kuat dan bermutu[2].

Dan kita pun tak boleh mengesampingkan temuan mutakhir Joel Whitney yang dikemukakannya dalam bukunya, Finks: Howthe CIA Tricks the World’s Best Writers (2017), bahwa patronase secara sembunyi-sembunyi dari Amerika Serikat terhadap beberapa penulis besar dunia turut andil dalam memperbaiki citra Amerika Serikat di dunia internasional, yang secara tak langsung juga ikut membentuk persepsi publik sastra dunia tentang seperti apa karya sastra dan kesusastraan yang semestinya dikembangkan, yang dinilai lebih kuat dan bermutu[3]. Dan, sekadar untuk menegaskan betapa bentuk dan arah kesusastraan tidak terbebas dari situasi-situasi di luar dirinya, buku M.A.R. Habib yang berjudul A History of Literary Criticism: From Platoto the Present (2005)[4] menunjukkan bahwa apa yang menjadi fokus utama kritik sastra yang berkembang di sebuah masyarakat, yang turut andil dalam standardisasi dan kanonisasi sastra di sana, sangat dipengaruhi oleh situasi sosial-politik masyarakat tersebut. Dan tentu saja ada patronase yang bermain di sana.

Jadi, mau tidak mau, kita harus membayangkan kesusastraan seperti apa yang akan kita jalani nanti setelah kucuran dana itu kita terima, dan kita olah. Siapa-siapa saja, misalnya, yang mengolahnya? Seperti apa preferensi politiknya, terutama yang berkaitan dengan relasi antara kesusastraan dan kekuasaan? Sudahkah ada dialog-dialog yang intensif dan komprehensif mengenai hal ini? Ataukah penentuan soal siapa-siapa saja yang kelak mengolah kucuran dana itu dilakukan secara sepihak, sembunyi-sembunyi, dan nyaris sewenang-wenang? Jika kita belum selesai di sini, mungkin ada baiknya kita tunda dulu penerimaan kucuran dana itu. Seperti telah saya katakan tadi, kesusastraan kita mungkin memang butuh dana segar, tetapi kiranya ia lebih butuh menjadi matang, menjadi dewasa. Dan itu tidak mungkin dicapai tanpa adanya dialog-dialog yang intensif dan komprehensif tadi.

Kesusastraan Berbasis Komunitas dan Pertemanan?

Seandainya dialog-dialog tersebut tidak ditempuh, dan kita bersikeras menerima kucuran dana itu dan mengolahnya, konsekuensinya adalah kita akan dihadapkan pada situasi klasik yang mengganggu, yakni tidak meratanya pengalokasian dana tersebut. Disparitas ini tidak bisa dianggap sepele sebab menentukan, secara signifikan, laju pertumbuhan kesusastraan begitu juga bentuknya. Dan di sini kita bukan hanya bicara soal wilayah tetapi juga “aliran”, tetapi juga preferensi politik, dan yang lainnya. Ini saya kira persoalan yang pelik sebab kesusastraan kita bukanlah kesusastraan yang homogen, sedangkan pihak-pihak yang tengah berada di posisi dominan—dalam kondisi finansial dan akses ke sumber daya-sumber daya, misalnya—sering kali berusaha membentuk ulang kesusastraan kita itu, mereduksinya, menjadikannya relatif homogen sesuai dengan apa yang dikehendakinya.

Bahwa selama ini kita cukup sering berhadapan dengan masalah disparitas itu agaknya karena kesusastraan kita, setidaknya dari apa yang terlihat di permukaan adalah kesusastraan berbasis komunitas dan pertemanan. Ini menjadikan sosok-sosok yang relatif dekat dengan komunitas tertentu memiliki peluang yang lebih baik dalam mengakses sumber daya-sumber daya yang dibutuhkannya; dan peluang tersebut akan menjadi lebih baik lagi apabila sosok-sosok tersebut juga berteman dekat dengan orang-orang di komunitas itu. Ini membuat kesusastraan kita dengan sendirinya menjadi eksklusif. Dan harap jangan salah paham; mekanisme ini tidak berlaku di satu-dua “wilayah” saja, melainkan di banyak sekali “wilayah”—bahkan bisa jadi semuanya.

Jadi mungkin kita harus juga memikirkan ulang ketergantungan kita kepada mekanisme tersebut. Apakah perlu, misalnya, kita membayangkan—dan tentu saja merencanakan—sebuah mekanisme lain yang memungkinkan disparitas itu tidak terjadi, atau setidaknya bisa kita tekan? Mekanisme baru ini tentunya juga harus memiliki algoritma khusus yang akan bekerja secara otomatis ketika disparitas itu masih saja terjadi. Misalnya, publik sastra bisa menuntut pertanggungjawaban yang konkret dari pihak-pihak yang secara sengaja mendorong terjadinya disparitas itu.

Dengan menyadari adanya begitu banyak hal yang perlu lebih dulu kita pikirkan ini, wacana kucuran dana segar dari pemerintah tadi jadi tidak lagi terlihat begitu menggiurkan, dan kita mungkin mulai kehilangan antusiasme—bahkan tergantikan oleh skeptisisme. Tetapi itu penting, saya kira. Itu akan merangsang kita untuk bersikap kritis terhadap wacana tersebut, juga pemerintah selaku sang calon patron itu sendiri.

Dan ketika kita bicara pemerintah, kita tidak hanya bicara soal presiden, namun juga orang-orang di dalam kabinetnya, namun juga para petinggi milternya, namun juga komposisi parlemennya, dan yang paling penting: kebijakan-kebijakannya. Maka lucu sekali pernyataan-pernyataan antusias penyair-cum-budayawan Goenawan Mohamad (GM) yang dikutip sejumlah media daring itu. GM bahkan terang-terangan berkampanye, menyarankan kita untuk memberikan suara kepada Presiden Jokowi di Pilpres 2019 nanti, sebab wacana Dana Abadi Kebudayaan itu baru akan terealisasi jika Jokowi kembali terpilih.

Di sini GM melakukan dua kesalahan—barang kali secara sengaja. Pertama, menentukan tingkat kelayakan sang patron hanya dari melihat sosok Presiden Jokowi sungguh sangat gegabah, mengingat ia hanya seseorang dengan sejumlah keterbatasan, baik itu dalam kewenangan maupun wawasan; dan kebijakan-kebijakannya selama ini pun banyak yang kita persoalkan dan kita nilai negatif. Kedua, kesusastraan ada bukan untuk berpihak kepada pemerintah, justru untuk mempertanyakan segala bentuk keberpihakan, kepada siapa pun itu. Dari pernyataan-pernyataannya tadi itu, kesan yang kita dapatkan adalah GM melihat wacana Dana Abadi Kebudayaan hanya soal uang, uang, dan uang. Itu mengecewakan, jelas. Ekspektasi kita adalah GM menyikapi wacana tersebut secara kritis; bahkan sangat kritis Ia, misalnya, bisa mengemukakan pembacaannya soal kemungkinan kesusastraan kita kelak berada dalam bayang-bayang penyensoran, baik itu dari luar maupun dari dalam.(*)

—Bogor, 15-16 Desember 2018

Ardy Kresna Crenata, cerpenis.


[1] Terbit di Jurnal Kebudayaan Kalam Edisi 4 tahun 1995, Sastra: Membaca Kampung Halaman, Membaca Seberang, hal. 41-53.

[2] Yang dimaksud di sini bukan hanya kesusastraan di jalur Lekra, namun juga kesusastraan di jalur Manikebu. Masing-masing berusaha menempati posisi hegemoni dan menekan kuat yang lain. Dan bentuk serta arah arah kesusastraan mereka sangat ditentukan oleh preferensi politiknya—yang satu secara terang-terangan dan yang satu lagi secara sembunyi-sembunyi.

[3] Baca artikel berjudul “Metode CIA Menyusupi Kancah Sastra Dunia Dibongkar”. Terbit di Vice.com, 6 Januari 2017. Diakses terakhir kali di https://www.vice.com/id_id/article/pgpnzb/metode-cia-menyusupi-kancah-sastra-dunia-dibongkar pada 16 Desember 2018.

[4] Diterbitkan oleh Blackwell Publishing.