“… suku bangsa ‘Zaman Batu’ modern pada umumnya mungkin lebih cerdas, bukan kalah cerdas, dibanding suku bangsa yang telah mengenal industri.”

 

Jared Diamond

 

 

 

Sebagai bagian dari masyarakat industri yang akrab dengan modernisasi dan teknologi, sering kali, sadar tidak sadar, kita memosisikan diri kita lebih tinggi daripada orang-orang yang hidup di pedalaman, terlebih lagi mereka yang hingga saat ini masih bertahan hidup sebagai pemburu-pengumpul. Ini karena cara kita melihat peradaban relatif linear: dari masyarakat pemburu-pengumpul ke masyarakat pertanian, dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri. Pertanyaannya: benarkah memang seperti itu? Dan jika benar seperti itu, apakah itu berarti masyarakat dengan peradaban tertentu memang sepenuhnya lebih baik daripada yang lain?

 

 

Peradaban, Perspektif, dan Faktor Geografis

 

Sulit memang membantah runutan perkembangan peradaban tersebut. Bagaimanapun, jika kita melihat seperti apa dunia saat ini, kita akan mengatakan bahwa masyarakat yang dominan adalah masyarakat industri; dan masyarakat industri ini dulunya pernah berupa masyarakat pertanian, dan sebelumnya pemburu-pengumpul. Dan begitulah kita pun berpikir bahwa masyarakat industri pastilah mengungguli masyarakat lainnya. Tetapi apabila kita membaca bukunya Jared Diamond, Guns, Germs & Steel: Rangkuman Riwayat Masyarakat Manusia (2017), kita akan mendapati bahwa itu sebenarnya soal perspektif saja; bahwa masyarakat pemburu-pengumpul pun, misalnya, dalam hal-hal tertentu, justru mengungguli masyarakat industri.

Industrialisasi yang dialami sebuah masyarakat cenderung dibarengi individualisasi; membuat renggang keterhubungan individu satu dengan individu lainnya. Sementara di masyarakat pemburu-pengumpul, keterhubungan tersebut masih sangat kuat. Kita bisa mengaitkan hal ini dengan temuan Émile Durkheim bahwa individualisasi yang tumbuh dan menguat di masyarakat industri mendorong mereka untuk menimpakan beban hidup hanya kepada diri mereka sendiri saja, dan ini membuat mereka lebih potensial untuk mengalami stress, depresi, bahkan digerogoti pikiran bunuh diri. Dari satu hal ini saja jelas: masyarakat industri tidak mengungguli masyarakat lainnya dalam segala hal.

 

Di bukunya itu Jared Diamond juga memberikan contoh lainnya; contoh yang spesifik. Ia telah bekerja sama dengan orang-orang Papua (Nugini) dalam hal konservasi selama lebih dari 30 tahun, dan ia mengakui bahwa orang-orang Papua mampu membayangkan peta sebuah lingkungan tak dikenal secara jauh lebih baik daripada orang-orang Barat. Ini tidak hanya menunjukkan bahwa orang-orang Papua mengungguli orang-orang Barat dalam hal tersebut, namun juga bahwa mereka tidak kalah cerdas dari orang-orang Barat. Adapun kenapa orang-orang Papua kemudian terlihat gagap saat berhadapan dengan teknologi yang dikembangkan dan digunakan orang-orang Barat, itu lebih karena mereka tidak terbiasa menggunakannya saja. Hal serupa berlaku bagi orang-orang Barat yang berada di hutan-hutan Papua. Di mata orang-orang Papua, yang telah hidup di sana sejak kecil, ketidakcakapan orang-orang Barat seperti Diamond mestilah terlihat gagap, bahkan menggelikan.

 

Dari contoh yang diberikan Diamond tersebut ada setidaknya dua hal yang bisa kita pahami. Pertama, setiap masyarakat memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing sehingga tidak ada satu masyarakat pun yang sepenuhnya mengungguli masyarakat lain. Kedua, tidak adil menilai sebuah masyarakat ketika mereka tidak berada di lingkungan alaminya; itu sama saja dengan kita menilai mereka sebagai bukan-mereka; mereka dalam penilaian kita itu adalah mereka yang telah kita persepsikan ulang, secara sewenang-wenang, berdasarkan perspektif kita.

 

Tetapi kalau pun kita bersikeras menilai mereka sebagai masyarakat yang “tertinggal” sebab kita duhulu pernah seperti mereka. Kita harus berhati-hati untuk tidak terjebak pada penilaian yang sifatnya rasis dan “erosentris”. Ada banyak hal yang memungkinkan sebuah masyarakat berkembang. Salah satunya, sebagaimana dijelaskan Jared Diamond dalam bukunya itu, adalah faktor geografis. Kondisi geografis sebuah masyarakat sangat berperan dalam membentuk-ulang masyarakat tersebut, dalam mengarahkan perubahan-perubahan yang mereka alami. Masyarakat pemburu-pengumpul di banyak kawasan di Afrika, misalnya, sulit mengubah diri menjadi masyarakat pertanian sebab hewan-hewan di sana terlalu buas untuk bisa didomestikasi, dan di saat yang sama tumbuhan-tumbuhannya pun bukan tipe yang cocok untuk dibudidayakan, sedangkan domestikasi hewan dan budidaya tumbuhan adalah dua faktor krusial dalam mewujudkan sebuah masyarakat pertanian yang berhasil. Dan yang membuat hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan tersebut menjadi seperti itu, tak lain dan tak bukan, adalah kondisi geografis.

 

Orang-orang Papua sendiri tentu “terkendala” oleh kondisi geografis sehingga mereka sulit bertransformasi menjadi masyarakat pertanian. Kondisi geografis di Papua, misalnya, tak memungkinkan mamalia-mamalia besar hidup di sana; mamalia-mamalia besar yang bisa didomestikasi untuk menyokong secara signifikan masyarakat pertanian. Menjadi masyarakat pemburu-pengumpul adalah hal alami dan opsi terbaik bagi mereka. Akan berbeda seandainya kondisi geografis di Papua kurang lebih sama dengan kondisi geografis di Jawa. Tentunya, morfologi mereka pun akan jauh berbeda.

 

Jadi kita harus paham betul bahwa sebuah masyarakat mestilah memiliki lingkungan alaminya masing-masing dan bentuk masyarakat tersebut adalah bentuk terbaik untuk lingkungan alaminya itu; hasil adaptasi beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun. Itu artinya, kendati pun perspektif linear terhadap peradaban yang disinggung tadi terkesan benar, pada kenyataannya ternyata tidak juga; perkembangan peradaban ternyata tidak benar-benar linear. Ini membuat kita tak bisa begitu saja menilai masyarakat pemburu-pengumpul seperti yang masih ada di Papua sebagai masyarakat “tertinggal”. Kita sendiri, seandainya sedari dulu hidup dalam lingkungan dengan kondisi geografis seperti di Papua, mungkin akan cenderung memilih bentuk masyarakat yang sama.

 

 

Berpikir sebagai Seorang Postmodernis-Postkolonialis

 

Setelah memahami bahwa setiap masyarakat memiliki lingkungan alaminya masing-masing dan bentuk masyarakat tersebut adalah bentuk terbaik untuk lingkungan alaminya itu, juga bahwa masyarakat yang hidup di pedalaman sesungguhnya tidak kalah cerdas dibanding masyarakat yang hidup di perkotaan, kita mesti mulai mempertanyakan ulang cara kita melihat persoalan-persoalan yang ada di masyarakat lain, terutama masyarakat pedalaman yang kita anggap “tertinggal” itu. Selama ini sering kali perspektif kita begitu “erosentris”, dalam arti kita menjadikan apa-apa yang ada di masyarakat kita sebagai titik tolak, dan di saat yang sama memosisikannya lebih tinggi daripada apa-apa yang (mungkin) ada di masyarakat pedalaman.

Kebiasan buruk ini harus kita enyahkan. Bahkan sejatinya, kita harus berbesar hati dengan menjadikan apa-apa yang ada di masyarakat pedalaman itu sebagai titik tolak utama saat kita mencoba mencermati persoalan-persoalan yang mereka alami. Kita, dengan kata lain, berpikir sebagai seorang postmodernis.

 

Persoalan-persoalan di Papua (Barat), misalnya. Baru-baru ini, sejumlah orang menjadi korban jiwa dalam sebuah insiden penyerangan yang konon dilakukan oleh kelompok yang menghendaki kemerdekaan Papua, dengan sebagian besar di antara korban adalah warga sipil—para pekerja sebuah perusahaan yang tengah mengerjakan proyek pembangunan jalan di sana. Melihat tragedi ini sebagai seorang postmodernis, kita tidak akan tergesa-gesa mengatakan bahwa kesalahan sepenuhnya ada di kelompok tersebut dan karenanya mereka harus ditumpas, diserang balik sampai habis. Ingat faktor geografis tadi.

Benar memang ketersediaan jalan yang baik akan membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat Papua, dan dalam arti tertentu mendorong mereka agar menjadi “setara” dengan masyarakat di pulau-pulau lainnya yang lebih dahulu disentuh modernisasi. Tetapi sungguhkah orang-orang Papua membutuhkan itu? Jika kita kembali ke bentuk masyarakat di sana yang adalah opsi terbaik bagi kondisi geografis yang ada, maka jawabannya tentu saja tidak. Kalau begitu, lantas siapa yang membutuhkan jalan tersebut? Dan untuk siapa ia dibangun? Jangan-jangan, jawaban dari dua pertanyaan mendasar tersebut bukanlah mereka, tetapi kita.

 

Di sini penting kiranya melihat juga narasi Papua baik itu sebagai sebuah wilayah maupun sebuah bangsa. Dengan mengatakan bahwa modernisasi harus juga dilakukan di Papua agar orang-orang di sana bisa dipandang “setara” dengan orang-orang di Jawa atau Bali, kita menempatkan diri kita di posisi yang lebih tinggi dari mereka; kita menilai diri kita lebih tahu seperti apa Papua ketimbang mereka, padahal merekalah yang telah lebih dahulu hidup di sana, bukan kita. Bisa memang kita berlindung di balik slogan “NKRI harga mati!”, tetapi itu rentan membawa kita kepada kekeliruan,  jika slogan tersebut tak kita sikapi secara kritis. Misalnya, apakah benar Papua bagaimanapun harus menjadi bagian dari NKRI? Dan jika benar begitu, apakah itu berarti perlakuan kita terhadap Papua—baik itu sebagai wilayah maupun sebagai bangsa—tak memberikan pengaruh apa pun terhadap status Papua sebagai bagian dari NKRI tersebut?

 

Ketika negeri ini berdiri pada 1945, Papua memang dimasukkan ke dalam salah satu wilayah kedaulatannya. Tetapi itu sebenarnya klaim saja, dan klaim ini datang bukan dari orang-orang Papua, sehingga status Papua sejak  dahulu sejatinya memang bermasalah. Dan kita pun ingat bahwa pasca agresi militer Belanda dan negeri ini kembali memperoleh kedaulatannya pada 1949, Papua tidak lagi termasuk di dalamnya; Papua masih berada di dalam kekuasaan Belanda dan dijanjikan untuk merdeka setelah kurun waktu tertentu[1]. Dan kita pun tentunya juga ingat bagaimana Papua akhirnya kembali menjadi bagian dari NKRI, yakni lewat Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang kabarnya dilangsungkan dalam tekanan militer kita, juga dengan campur tangan pemerintah kita seperti dalam menentukan siapa saja di antara orang-orang Papua itu yang memiliki hak untuk memberikan suaranya di Pepera tersebut[2]. Lalu,  jangan lupa, Pepera bisa sampai dilangsungkan karena sebelumnya ada operasi militer bernama Tri Komando Rakyat (Trikora) yang dekat sekali dengan upaya kolonialisasi—sebab orang-orang Papua ketika itu konon lebih menginginkan kemerdekaan yang dijanjikan Belanda ketimbang bergabung dengan kita. Dan untuk membuatnya lebih rumit lagi, kita bahkan harus bicara juga soal keterlibatan PBB dan Amerika Serikat, serta pengaruh tak langsung Uni Soviet dan Tiongkok, di mana kembalinya Papua menjadi bagian dari NKRI bisa juga dilihat sebagai dampak dari Perang Dingin yang tengah berlangsung ketika itu[3]. Nasib Papua dengan kata lain, seperti ditentukan oleh pihak-pihak luar.

 

Narasi Papua tersebut dengan jelas menunjukkan satu hal: harus ada kompensasi yang sepadan bagi orang-orang Papua dengan kembalinya wilayah tersebut menjadi bagian dari negeri ini. Dan di sinilah masalahnya. Di tahun-tahun akhir kekuasaan Soekarno, Papua hanya dilihat sebagai ladang emas belaka oleh Soeharto; salah satu koruptor terbaik kita ini bahkan membuka jalan bagi sebuah perusahaan besar Amerika Serikat untuk turut aktif mendulang emas di sana[4]. Sementara itu di masa Orde Baru, ketika Soeharto berkuasa dengan sangat otoriter, proses pengerukan emas tersebut terus berlangsung, dan orang-orang Papua nyaris tak merasakan hasilnya sama sekali—terlampau banyak dari hasil pengerukan emas tersebut yang dialokasikan untuk pembangunanisme yang dipusatkan di Jawa. Hingga era SBY, Papua masih salah satu wilayah yang paling tak merasakan hasil dari eksploitasi-eksploitasi yang dilakukan di sana.

 

Kentara sekali bahwa selama ini kita cenderung melihat Papua sebagai semacam daerah jajahan saja, dan di sini kita melakukan apa-apa yang dahulu dilakukan bangsa-bangsa Eropa Barat terhadap kita. Tidak persis, tentu, tetapi kurang lebih seperti itu. Jadi selain memosisikan diri kita lebih tinggi ketimbang orang-orang Papua, kita pun berpikir bahwa adalah hak kita untuk mengeksploitasi Papua untuk kepentingan kita; dan kita tak pernah benar-benar mempertimbangkan kebersediaan mereka; kita tak pernah benar-benar mendengar dan memperhitungkan pendapat-pendapat mereka, seolah-olah pendapat-pendapat mereka itu tak berharga. Bahkan di era Jokowi ketika perhatian terhadap Papua sudah jauh lebih baik, relasi satu arah tersebut masih tetap dijaga—seakan-akan memang harus seperti itu. Kita, misalnya, bersikeras menilai bahwa pembangunan jalan sebagai bagian dari modernisasi di Papua adalah hal yang harus dilakukan demi membuat (orang-orang di) Papua setara dengan (orang-orang di) wilayah-wilayah lain, dan itu harus dirampungkan sesegera mungkin—bahkan setelah jatuhnya banyak korban jiwa. Mengapa kita tidak berpikir bahwa mungkin ada hal-hal lain yang dinilai orang-orang Papua jauh lebih penting dan lebih mendesak untuk dilakukan, seperti pengusutan dan penyelesaian pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan militer kita terhadap orang-orang Papua selama ini? Di hadapan mereka, orang-orang yang kita anggap “tertinggal” itu, kita sering kali berpura-pura tuli, berpura-pura buta, dan di saat yang sama merasa superior.

 

Dengan kata lain, dalam melihat persoalan-persoalan di Papua, perspektif yang kita gunakan sering kali adalah perspektif seorang kolonialis, bukan postkolonialis. Dan tentu saja ini menggelikan sebab kita, terutama dalam beberapa dekade terakhir, melihat diri kita sebagai bangsa terjajah yang berusaha keluar dari subalternitas sebagai akibat dari penjajahan yang dulu pernah kita alami. Ini menggelikan, dan di saat yang sama menjijikkan. Jika memang kita melihat Papua sebagai bagian dari diri kita, sebagai sesuatu yang ada di dalam diri kita, maka bagaimana kita memperlakukan Papua semestinya sama saja dengan bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Relasi kita dan Papua, dengan kata lain, semestinya dua arah, dan setara.

 

 

Memperbaiki Relasi Kita dan Papua

 

Kata setara di kalimat terakhir barusan mesti digarisbawahi. Jadi, yang mesti setara itu adalah relasi kita dan Papua, dan itu artinya kita harus melibatkan mereka dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan Papua, secara aktif; dan yang dimaksud dengan mereka di sini adalah orang-orang yang benar-benar mewakili setiap komponen masyarakat di Papua, tanpa terkecuali. Dialog menjadi prioritas. Dan yang diutamakan dari dialog ini adalah tercapainya solusi, bukan menguatnya konflik—apalagi terbentuknya konflik baru. Pembangunan jalan sebagai bagian dari pengembangan infrastruktur di Papua, begitu juga modernisasi di sana, bisa jadi memang penting, tetapi kiranya akan sia-sia saja apabila beberapa komponen masyarakat Papua tidak melihatnya demikian, dan mati-matian menentangnya. Dialog, komunikasi, dan setelahnya negosiasi. Tiga hal inilah yang mesti dikembangkan dan saat ini masih terlihat sangat kurang. Beberapa waktu yang lalu, misalnya, aparat keamanan kita malah menahan ratusan orang Papua yang berunjuk rasa (baca: melakukan aksi damai) di Jayapura dan beberapa kota lain[5]; sebuah bukti nyata bahwa relasi kita-Papua yang dua arah dan setara itu, untuk saat ini, masih sebatas mimpi.

 

Tetapi mimpi tersebut mestilah bisa kita wujudkan jika kita berusaha keras. Dan berikut ini beberapa hal yang mungkin bisa kita coba:

 

  • meminta maaf dengan tulus kepada orang-orang Papua atas perlakuan-perlakuan buruk yang telah kita berikan, secara sengaja atau pun tidak, kepada mereka;

 

  • mengakui pelanggaran-pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh militer kita terhadap mereka, terlebih lagi yang dilakukan secara sengaja dan sistemik dengan maksud melemahkan tekad mereka dalam memperjuangkan apa-apa yang dianggapnya benar, dan tentu saja menghukum para pelakunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

 

  • membuka akses seluas-luasnya kepada publik untuk mencermati kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut, bahkan menjadikannya materi ajaran di sekolah atau setidaknya “memamerkannya” di museum, supaya kita bisa melihat persoalan-persoalan di Papua secara lebih adil dan komprehensif, juga supaya orang-orang Papua tidak lagi merasa mereka berjuang sendirian;

 

  • menciptakan iklim yang sehat untuk perkembangan jurnalisme di Papua[6];

 

  • meningkatkan kerja sama kita-Papua dalam banyak hal positif, termasuk di antaranya berkesenian, dengan tujuan meleburkan keduanya, tentunya lewat cara-cara yang sejalan dengan kemanusiaan, postmodernisme, dan postkolonialisme.

 

Hingga hal-hal tersebut benar-benar dilakukan, sulit membayangkan persoalan-persoalan di Papua itu akan terselesaikan dengan baik dan adil. Sayangnya, jika kita mau jujur, merealisasikan hal-hal tersebut tentulah tak akan mudah. Akan ada pro dan kontra terhadap tiap-tiap poin tersebut. Dan kecuali kita berhasil bertransformasi menjadi masyarakat yang lebih baik, yang dewasa, pro dan kontra tersebut akan terus ada, dan malah akan membuat kita (semakin) terpecah-belah.

 

Namun tentu itu bukan alasan untuk tak mencobanya. Supaya kita bisa mewujudkan poin-poin tersebut, sebelumnya kita harus berdialog dengan diri kita sendiri, berkomunikasi dan bernegosiasi dengan diri kita sendiri. Itu langkah awal yang benar-benar bisa kita coba. Dan tentu, kita sebaiknya mulai melakukannya saat ini juga.(*)

 

—Bogor, 8-11 Desember 2018

 

 

Referensi

 

Diamond, Jared. (2017). Guns, Germs & Steel: Rangkuman Riwayat Masyarakat Manusia. Cetakan ketiga. Diterjemahkan oleh Hendarto Setiadi dan Damaring Tyas Wulandari Palar. Jakarta: KPG.

 

DW.com. (12 Mei 2015). A Look at the Papua Conflict – Indonesia’s “Low-Level Insurgency”. Diakses di https://www.dw.com/en/a-look-at-the-papua-conflict-indonesias-low-level-insurgency/a-18445403 pada 7 Desember 2018.

 

______. (31 Mei 2016). Polisi Tahan Ratusan Peserta Aksi Damai di Papua. Diakses di https://www.dw.com/id/polisi-tahan-ratusan-peserta-aksi-damai-di-papua/a-19295849 pada 11 Desember 2018.

 

Jones, Robert Alun. (1986). Emile Durkheim: An Introduction to Four Major Works. Beverly Hills, CA: Sage Publications, Inc.

 

Taylor, N.A.J. (2011). West Papua: A History of Exploitation. Terbit di Aljazeera.com pada 19 Oktober 2011. Diakses di https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/08/201182814172453998.html pada 7 Desember 2018.

 

The Conversation. (22 November 2017). Understanding the Root Problem in Papua and Its Solution. Diakses di http://theconversation.com/understanding-the-root-problem-in-papua-and-its-solution-87951 pada 7 Desember 2018.

 

Vice.com. (20 November 2017). It’s Pretty Hard to Find the Truth in Indonesia’s Long-Simmering Papua Conflict. Diakses di https://www.vice.com/en_asia/article/ywb9v5/its-pretty-hard-to-find-the-truth-in-indonesias-long-simmering-papua-conflict pada 7 Desember 2018.

 

 

[1] Pemerintah Belanda ketika itu mencanangkan program Papuanisasi yang akan dimulai pada 1957, di mana Papua disiapkan untuk dikembalikan kepada penduduk aslinya. Penduduk asli Papua sendiri, sementara itu, aktif mempersiapkan diri menyambut kemerdekaannya itu, seperti dengan membentuk semacam parlemen dan bakal pemerintahan, juga kepolisian dan militer; mereka pun menetapkan mata uang, menciptakan lagu kebangsaan, dan yang lainnya. Kemerdekaan Papua Barat sendiri, rencananya, akan diberikan sekitar 1972.

[2] Pepera yang diselenggarakan pada 1969 diikuti oleh 1.022 orang delegasi Papua yang dipilih oleh pemerintah Indonesia. Ini hanya sedikit saja dari jumlah keseluruhan orang Papua yang ada ketika itu. Mereka yang menilai Pepera dilangsungkan dalam tekanan militer Indonesia adalah orang-orang Papua yang pro-kemerdekaan.

[3] Di tangan Soekarno, Indonesia ketika itu condong ke haluan Kiri; salah satunya ditunjukkan oleh pertemanan yang sangat baik dengan Uni Soviet dan Tiongkok, dua negara besar berhaluan Kiri ketika itu. Berkat pertemanan yang sangat baik ini, yang berarti relatif mudah bagi Indonesia untuk memperoleh bantuan persenjataan, Indonesia pun berani mendeklarasikan perang dengan Belanda dalam upaya merebut kembali Papua Barat—ketika itu Irian Barat. Amerika Serikat dan PBB, sementara itu, yang khawatir Indonesia akan bertransformasi menjadi negara berhaluan Kiri lainnya jika Belanda bersikeras mempertahankan Papua Barat dalam kendali mereka, memfasilitasi perundingan antara pihak Indonesia dan pihak Belanda pada 15 Agustus 1962. Hasil perundingan itu menyatakan bahwa kendali atas Papua Barat dialihkan kepada Indonesia. Namun apakah Papua Barat akan kembali menjadi bagian dari Indonesia atau menjadi negara merdeka akan ditentukan oleh masyarakat Papua Barat sendiri, lewat referendum yang akan dilangsungkan 6-7 tahun setelahnya. Referendum inilah yang konon diakali oleh pemerintah Indonesia, sebab situasi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Papua Barat lebih ingin merdeka.

[4] Soeharto, tanpa sepengetahuan pihak Belanda maupun masyarakat Papua Barat, bernegosiasi secara langsung dengan perusahaan Freeport-McMoran Copper and Gold terkait eksploitasi emas di sana. Soeharto meyakinkan perusahaan asal Amerika Serikat tersebut bahwa proyek itu akan sangat menguntungkan mereka.

[5] Polisi dikabarkan menahan sekitar 300 orang yang berunjuk rasa di Jayapura dan beberapa kota lain. Aksi damai ini sendiri berisi seruan untuk membebaskan orang-orang Papua yang menjadi tahanan politik atas tuduhan makar atau mengibarkan bendera bintang kejora. Khusus untuk di Jayapura, polisi mengatakan bahwa massa aksi tidak memiliki izin untuk berunjuk rasa, sehingga mereka sempat ditahan, diberi pengerahan, lalu dibebaskan. Adapun menurut Komite Nasional Papua Barat (KNPB), organisasi yang disebut-sebut mengoordinasi aksi-aksi damai itu, massa aksi sebenarnya sudah meminta izin untuk berunjuk rasa, tetapi polisi tidak memberikan izin tersebut.

[6] Pada awal masa pemerintahannya, Presiden Jokowi berjanji akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, salah satunya dengan membuka jalan yang lapang bagi jurnalis asing untuk masuk ke Papua. Namun Jokowi masih belum berhasil merealisasikannya karena mendapat penentangan keras dari petinggi militer.