Kata ChatGPT, Gini Cara Membalas Polri sekaligus Mengganyang DPR RI

Setelah kematian Affan Kurniawan di bawah gilasan mobil polisi yang dibeli pakai uang pajak itu, nampaknya WNI kek kita-kita ini punya alasan tambahan untuk mengamuk. Jadilah kita punya alasan untuk minimal menyusun rencana membalas Polri dan Ganyang DPR RI.

Sejak malam nahas yang menimpa almarhum Affan demonstrasi menular ke daerah-daerah, dan gesekan kecil-kecilan pecah. Minpang mungkin sedikit gembira, karena publik lagi-lagi punya effort mendidik para bawahannya, kan kata Tan Malaka

“Didiklah penguasa dengan demontrasi.”

Meski demikian, tiap kali terjadi demo besar, kadang ada perasaan ragu dan tak yakin akan terjadi perubahan yang siginifikan. Biasalah, pesimisme orang-orang yang lama tertindas:( (termasuk Minpang) Meski demikian, tentu tidak ada yang ingin kehilangan harapan dan berharap setiap ada aksi yang pecah, sesuatu benar-benar bisa berubah.

Saat ini tentu kita semua bingung, harus menalar ini dengan cara gimana?! Akhirnya dengan kesadaran penuh, Minpang berkonsultasi dengan orang paling dimusuhi redaksi sendiri yaitu, ChatGPT. Maklum, Minpang mencoba mengikuti saran dan instruksi dari wapres paling beken sepanjang masa, Gibran. Tentu saja tidak asal masukkan prompt dan copy paste hasilnya. Kami juga melakukan ricek dan menulis ulang dengan sudut pandang kami. Pokoknya simaklah dulu.

Sejak reformasi 1998, kita mewarisi satu paradoks: Polri yang konon “dilepas dari militer” agar lebih sipil, justru tumbuh menjadi institusi yang sering tampil garang dan ganas. Sementara DPR, lembaga perwakilan rakyat yang seharusnya menjadi jembatan aspirasi, lebih sering dicap sebagai sarang elite dan kartel politik. Entah sejak kapan, rasa-rasanya pertanyaan kita sejak lama adalah: kalau sudah muak dengan Polri dan DPR, apa yang bisa kita lakukan?

ChatGPT, dengan gayanya yang dingin tapi sistematis, menawarkan peta yang lumayan. Meski kami juga tak yakin mesti diapain ‘arahan’ dari kanda ChatGPT ini, tapi ya tetap saja bisa jadi bacaan yang rada menghibur.

Ada dua jalan, katanya. Jalan konstitusional dan parlemen jalanan.

Katanya, jalan paling konstitusional untuk “membalas” Polri adalah lewat amandemen UUD 1945. Pasal 30 ayat (4) jelas menegaskan keberadaan Polri sebagai institusi resmi negara. Artinya, kalau mau membubarkan atau merombaknya, rakyat harus mendesak MPR untuk mengubah konstitusi. Tentu, ini bukan kerja semalam. Butuh kajian akademik, lobi politik, dan yang paling penting dukungan publik yang masif. Di sinilah peran DPR menjadi sorotan. DPR dan MPR adalah pintu hukum untuk merombak Polri, tapi sekaligus batu sandungan terbesar. Maka, “menggayang DPR” bukan berarti menutup gedung mereka secara fisik, melainkan memaksa mereka membuka ruang sidang amandemen.

Dengan kata lain, DPR harus dikepung bukan hanya oleh massa di jalan, tapi juga oleh opini publik, media, dan tekanan internasional.

Lalu, bagaimana strategi parlemen jalanan?

ChatGPT menguraikan blueprint demonstrasi, yang disusun dari korlap nasional, marshal pengaman, tim medis, tim hukum, hingga juru bicara media. Demonstrasi ditujukan sebagai pertunjukan politik penuh simbol teater jalanan, mural, longmarch, hingga panggung rakyat. Aksi kreatif inilah yang bisa membalik stigma bahwa demonstran hanyalah perusuh, sebagaimana yang diyakini Prabowo ‘dimotori pihak asing’. Minpang iseng, bagaimana dengan sedikit “chaos” sekadar agar rame? ChatGpt bergeming. Nampaknya ia hanya tertarik pada aksi “damai”. Ywdhlah. Mungkin algoritmanya disusun orang yang udah hidup enak.

Hal yang tak kalah penting adalah, narasi yang diangkat. Tentu, ada opsi narasi yang harus dipilih:

1. Apakah fokus pada “Pembubaran DPR”?
2. Apakah main keras dengan “Stop bayar pajak”? Atau
3. “Reformasi Polri”?

Kata ChatGPT, yang paling strategis adalah jalur ketiga: reformasi Polri. Alasannya sederhana: ia menyentuh pengalaman sehari-hari rakyat, lebih mungkin diwujudkan lewat jalur hukum, dan tidak mudah dipelintir jadi makar. Tapi itu bukan berarti DPR bisa duduk manis dan healing ke LN. Justru merekalah yang harus dipaksa menandatangani perubahan!

Belajar dari luar negeri, misalnya di Camden AS,  pernah membubarkan polisi kota dan membangunnya kembali dengan model baru. Georgia memecat hampir semua polisi lalu lintas karena korupsi. Meksiko bahkan mengganti Polisi Federal dengan Garda Nasional. Semua negara itu membuktikan satu hal: reformasi radikal bisa dilakukan, tapi butuh transisi yang jelas.

Artinya, membalas Polri bukan berarti membiarkan negara tanpa penjaga. Justru kita menuntut bentuk keamanan baru yang lebih sipil, transparan, dan akuntabel. Menggayang DPR juga bukan berarti membakar gedung parlemen, walaupun menurut Minpang ini lumayan menarik, hehe. Tapi ya sudah gakpapa, bakar saja! Teu pira!  tapi ingat, jangan lupa, DPR mesti ditundukkan pada aspirasi rakyat. Emang agak too good to be true.

Jadi, jika jalan konstitusional akan terasa lamban, parlemen jalanan mestinya bisa menjadi akselerator. Keduanya mesti sama-sama jalan.

Pada akhirnya, baik Polri maupun DPR hanyalah instrumen negara. Dan setiap instrumen, ketika berubah dari alat rakyat menjadi alat kuasa, selalu punya masa habis pakai. Masalahnya, apa kita (pernah) percaya alat ini akan kembali ke tangan rakyat? Entah. Yang jelas, teruslah melawan dari berbagai lini!