Kalau Agama bikin Sadar Kondisi Negara, Apakah itu Salah?

Dipikir-pikir, negara kita saat ini sudah seperti situasi siswa di dalam kelas. Ketika guru datang dan guru tersebut lupa kalau ada tugas rumah yang diberikan kepada siswanya, ada satu siswa yang mengingatkan gurunya,

“Bu Guru, kemarin Ibu memberi PR dan bilang harus dikumpulkan sekarang.”

Jika di era sekarang, siswa itu pasti akan dimusuhi, dimarahi, dan tidak diajak berteman oleh mayoritas siswa yang ada di kelas itu, sebab dianggap terlalu rajin. Sayang sekali, ia harus berada dalam situasi yang dikelilingi oleh orang malas.

Peristiwa seperti ini sama saja halnya dengan kondisi Indonesia akhir-akhir ini yang heboh soal makar, blunder presiden, anarkisme, dan lain-lain yang dituduhkan pada akademisi, ilmuwan, dan para pemikir lainnya.

Ucapan-ucapan para akademisi dan para pemikir itu ibarat suara satu anak yang mengingatkan soal kebenaran berdasar cara pandang ilmiah. Namun, mereka berada dalam situasi yang mayoritas tidak setuju atas tindakannya. Pertanyaannya,

Apakah yang dilakukan oleh akademisi ini makar? Atau secara analogi, satu siswa tadi yang mengingatkan itu salah gak, ya?

Kita masih terjebak dalam silang sengkarut mindset yang tidak berdasar pada fakta dan data. Benar atau tidaknya sesuatu bisa kita gantungkan saja pada pendapat mayoritas, dan sudah pasti kalau mayoritas mengiyakan, berarti ya itu yang benar.  Kalau hal ini terjadi di antara kubu elite dan pemerintah mungkin wajar, namanya juga politik.

Nah, fenomena yang akhir-akhir ini banyak beredar adalah seorang kiai atau pendakwah pun ikut menyuarakan kritik. Seperti K. H. Anwar Zahid yang dalam ceramahnya di Kabupaten Batang yang langsung me-roasting para pejabat langsung diatas panggung, pun juga ustazah yang menyuarakan kritik soal MBG hingga guru honorer.

Bahkan setelah ceramah ustazah itu viral, ia menyatakan bahwa ada pihak yang berusaha “mengerem” dirinya agar tidak bicara politik di panggung dakwahnya.

Mereka mencoba menerabas batasan-batasan seorang pendakwah yang kalau di Indonesia, umumnya dekat dengan pintu kekuasaan. Kemudian,

Apakah kiai dan pendakwah itu dianggap makar? Atau bahkan, dianggap tidak capable untuk membicarakan politik?

Para pendakwah ini sekarang menggambarkan kebalikan dari logika Karl Marx yang menganggap agama sebagai opium atau alat penghibur saja. Dalam bahasa populernya, Karl Marx menganggap “agama adalah candu” yang membuat manusia menyingkirkan penyadaran ketertindasan oleh elite politik atau para kapitalis. Seperti halnya begini, ini hanya analogi.

Di situasi perusahaan atau negara yang memang para petingginya ingin sekali memonopoli atau memiliki ambisi mencari keuntungan yang lebih besar, yang sangat merugikan bawahannya, mereka akan menyewa ustaz-ustaz guna menyebarkan “opium” kepada buruh, pegawai, atau sejenisnya dengan narasi “bersyukurlah dan bersabarlah dengan apa yang diberikan Tuhan sekarang.”

Opium-opium itu digunakan agar para buruh dan pegawai ini tidak merasakan ketertindasannya, dan selalu diiming-imingi hadiah terbaik di akhirat, tapi sebenarnya itu bisa saja menjadi alat pemulus yang melegitimasi gerakan-gerakan buruk para elite.

Saya sangat tidak setuju jika para pendakwah yang berbicara soal politik dianggap sebagai pemakar. Kita memang sudah terkontaminasi bahwa pendakwah seharusnya jangan berbicara politik. Narasi “cinta tanah air sebagian dari iman” dipersempit menjadi mencintai pemerintah. Padahal yang dimaksud mencintai tanah air itu adalah mencintai negara dan seluruh elemen di dalamnya seperti rakyat, alam, dan segalanya asal tidak cuma “pemerintah”. Lagipula, negara itu tidak sama dengan pemerintah!

Sebagai rakyat Nusantara yang beragama Islam, saya sangat merasa bangga. Sebab logika Karl Marx mungkin sedikit terbantahkan di tanah Ibu Pertiwi ini. Agama bangkit sebagai alat penyadaran. Menemani kaum buruh di pabrik-pabrik, mendampingi guru-guru honorer di kelas-kelas, dan membersamai para petani yang mencangkul di sawah-sawah sewaannya.

Agama harus menjadi landasan utama dalam berpolitik. Jangan jadikan agama berada diluar dinamika politik. Sebab itu sangat menodai dasar-dasar negara kita yaotu ketuhanan yang maha esa sebagai asas pertama dalam bernegara. Kita harus memaknai bahwa agama dihadirkan dalam sistem politik sebagai alat kontrol etika dalam membuat keputusan bagi para pembuat kebijakan. Dan bagi kaum rakyat, agama bisa dijadikan pemantik kekritisan hati dan pikiran kita terhadap situasi negara yang tidak ideal.

Gelombang-gelombang penyadaran akan gerakan keagamaan yang dilakukan oleh para pendakwah akhir-akhir ini mungkin akan bertambah. Jika semakin bertambah, dan di dalam ceramah-ceramahnya diselipkan narasi penyadaran soal situasi negara yang tidak ideal, saya yakin umat Islam Indonesia akan terlatih daya pikir rasionalnya untuk berpolitik atau memilih pemimpin di pemilu ke depan.

Sebab, sasaran empuk dari kecurangan-kecurangan pemilu itu adalah para umat Muslim yang berada di pelosok-pelosok desa yang minim literasi soal kondisi politik sekarang. Dan serangan-serangan fajar yang datang kepada mereka menjelang pemilu berlangsung membuat mereka tidak berdaulat atas pilihannya sendiri.

Maka, sangat penting para pendakwah memasukkan unsur edukasi politik dalam ceramahnya. Ya, tidak penuh isi ceramahnya tentang politik. Dalam arti, jika ingin memberi contoh soal melawan ketidakadilan, cara bernegara, atau yang sejenisnya, bisa dengan studi kasus yang terjadi di Indonesia. Setidaknya ada integrasi pemahaman antara dalil agama dengan situasi negara. Ini membuat agama bersifat aplikatif terhadap kehidupan. Sebab, muslim pelosok desa masih mejadikan agamawan sebagai patokan dalam hidupnya.

Jika nanti semakin banyak pendakwah membawa narasi Tuhan untuk menyadarkan ketidak idealan keadaan, lalu para elit dan para pengikutnya menuduhnya sebagai makar, maka pada detik itulah mereka bukan hanya tidak percaya pada logika manusia, tetapi juga tidak percaya pada narasi keadilan Tuhan.