Jokowi Batal Pensiun, Sekarang jadi Imam Besar Partai Semaunya Itu

Dalam beberapa kesempatan di akhir masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo berulang kali menyatakan bahwa setelah tugasnya selesai, ia akan kembali menjadi masyarakat biasa: pulang ke Solo, menikmati hari tua, bermain bersama cucu sebagai Mbah Owi.

Sebuah gambaran yang terkesan masuk akal untuk abah-abah yang ingin menikmati masa tua dengan bermain bersama cucu. Tentu saja, bermain bersama cucu adalah hal yang wajar sekali bagi seorang yang hendak pensiun setelah menghabiskan sepuluh tahun memegang kendali penuh atas baik-buruk-buriknya negara ini.

Dalam lanskap politik Indonesia yang jarang memberi ruang bagi pensiun bermartabat, janji Jokowi tentang kepulangan ke Solo seolah menjadi sesuatu yang sedikit membosankan sebetulnya kalau dibandingkan dengan baby boomers lain yang memutuskan untuk menghabiskan waktu di empang, atau menjadi pelukis seperti SBY. Tapi ya sudah, lah.

Awalnya, Jokowi memang langsung pulang ke Solo, Jawa Tengah usai menyaksikan pengucapan sumpah presiden dan wakil presiden di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat serta acara pisah sambut di Istana Negara. Jokowi bersama Iriana ini segera menuju  Bandara Halim Perdanakusuma untuk pulang ke Solo diantar menggunakan pesawat milik TNI AU.

Namun, janji hanyalah janji. Nyatanya setelah pensiun, Jokowi masih sibuk cawe-cawe mendukung beberapa calon kepala daerah di pilkada serentak. Ia bahkan turun langsung ke beberapa daerah memberikan arahan serta dukungan bagi calon kepala daerah.

Jokowi juga hadir secara terbuka di Kongres PSI di Solo pada Juli 2025. Pada kesempatan tersebut, ia menyatakan dukungan penuh untuk PSI, termasuk menegaskan pembesaran mesin partai dan target politik ke depan, serta akan bekerja keras untuk target tersebut. Pokok’e, mak jos! Operasional wes sek sek tak tulungi sek. 

Posisi Jokowi di PSI tidak hanya sebatas hadir tapi memberikan arah strategi dan struktur partai, namun ia juga terlibat aktif dalam dinamika internal PSI.

Meskipun tidak mendaftar sebagai Ketua Umum, PSI sebenarnya membuka peluang bagi Jokowi untuk menjadi calon Ketua Umum, namun Jokowi memilih memberi ruang bagi cah ragil, Kaesang Pangarep.

Sampai di sini, sulit lagi mempertahankan klaim bahwa Jokowi telah kembali menjadi “abah-abah biasa”. Aktivitas politiknya pasca-pensiun ternyata tidak bisa dilepaskan dari rencana konspirasi yang lebih menyeramkan: menguatnya politik keluarga sebagai modus pewarisan kekuasaan, selayaknya anak CEO di Dracin itu. 

Gibran Rakabuming Raka melaju ke kursi wakil presiden melalui jalur kontroversial, Kaesang memimpin partai politik hanya dua hari setelah menjadi anggota, dan Jokowi berada di tengah-tengah sebagai figur simbolik yang menyediakan legitimasi, akses, dan perlindungan moral.

Tentu saja, tidak ada larangan bagi mantan presiden untuk tetap berkegiatan berpolitik. Konstitusi pun tidak mengharuskan “mereka” menghilang dari panggung publik dan spotlight Ibukota.

Namun, agaknya wajar juga mempertimbangkan hak dan kepantasan (sebut saja attitude). Sangat wajar apabila mantan presiden menggunakan haknya, apabila memungkinkan, tentu saja hak yang juga sewajarnya hak aja lah, ya. Tapi kepantasan?

Selain kepantasan sifatnya subjektif, tapi ya masa minimal banget lah ini mah minimal banget, tak mungkin memilah “kepantasan” untuk hal-hal kenegaraan, kan?

Misalnya, tidak mungkin mengubah-ubah aturan usia calon wapres yang langsung melunturkan kepercayaan publik, kan?

Rasanya, mantan presiden ini hari terasa over-reacting dengan tak ingin kehilangan spotlight dan terlalu aktif mengatur arah politik.

“Pokoknya gak boleh, dunia ini harus soalku dan keturunanku semuaaaa!”  begitu lah kiranya.

Kritik terhadap Jokowi sering kali dibalas dengan argumen defensif: bahwa ia hanya membantu, hanya memberi dukungan, hanya menggunakan haknya sebagai warga negara.

Namun argumen ini gagal membaca tanda ketimpangan kekuasaan. Tidak semua warga negara memiliki akses yang sama ke panggung politik nasional, toh? Tidak semua dukungan memiliki bobot yang setara, toh?

Lantas, apa yang hanya membantu, memberi dukungan, dan menggunakan haknya sebagai warga negara kalau begitu?

Apalagi mengingat bangunan demokrasi di negeri ini masih rapuh dan kontradiksi semacam ini bukanlah hal sepele. Tulisan ini juga belum tentu masih ada dua hari kemudian.

Tapi kalau gak jadi pensiun dan memilih ngurusi Partai Semaunya Itu, main sama cucunya kapan, dong?