Indonesia Udah Kayak Gini, Yakin Gak Mau Bubar Aja?

Indonesia udah kayak gini, yakin gak mau bubar aja?

Pertanyaan itu mungkin terdengar sedikit berlebihan dan terkesan sangat provokatif. Namun, saya rasa kegelisahan ini begitu nampak dan nyata terasa (atau saya aja?). Eh memangnya siapa yang tidak frustrasi melihat negara ini berjalan makin ke sini-makin ke sana?

Pertanyaan yang sama sebenarnya pernah muncul sebelumnya. Kita bisa melihat kembali ke tahun 1998, saat Indonesia berada di titik paling rapuh dalam sejarah modernnya.

Pada masa itu, meskipun saya belum memasuki masa akil baligh, saya ingat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok drastis. Dari kisaran sekitar Rp2.000–Rp3.000 per dolar, meroket hingga menyentuh lebih dari Rp15.000. Semua orang kesulitan saat itu.

Situasi tersebut memicu gelombang besar perlawanan rakyat. Banyak orang turun ke jalan memicu gelombang tekanan publik yang begitu kuat hingga akhirnya memaksa perubahan besar dalam struktur kekuasaan.

Tahun 1998 menjadi bukti bahwa ketika krisis ekonomi bertemu dengan krisis kepercayaan, perubahan bisa terjadi secara drastis.

Lalu sekarang?

Hari ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar menyentuh angka Rp17.000 dan kita masih belum banyak berbuat apa-apa. Harga kebutuhan hidup meningkat, kesenjangan masih terasa (bahkan bertambah), dan banyak kebijakan publik menuai kritik. Dalam banyak hal, rasa tidak aman dan ketidakpuasan terhadap negara justru semakin bertambah dan kompleks. Membuat dompet saya semakin inflasi karena harus membeli lebih banyak rokok saking pusingnya memikirkan satu hal,

Kenapa sekarang belum ada perubahan besar seperti 1998?

Saya mulai berpikir, jangan-jangan saat ini, perang yang harus kita siapkan sekarang sebagai WNI adalah perang melawan negara kita sendiri. Hidup kita, jika hal-hal yang terjadi pada Andrie Yunus dibiarkan gitu aja, tentu bakal menjadi hidup yang nelangsa. Sebab negara yang harusnya hadir memberikan perlindungan konstitusional, nyatanya terus menjadi pelaku utama dalam memberikan ancaman terhadap warganya.

Jangan bilang hidup kita akan aman-aman saja hanya karena tidak berhadapan dengan kekuasaan atau masih bisa makan ayam geprek, lah. Orang-orang di Sumatra, yang di antara mereka mungkin ada banyak orang yang tidak menyinggung urusan-urusan pemerintah, nyatanya juga mendapatkan kehidupan yang menyengsarakan.

Mereka menjadi korban kerakusan kapitalisme melalui alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit yang didukung oleh kebijakan pemerintah. Akibatnya, bencana ekologis serius seperti banjir bandang bukan lagi sekadar musibah alam, melainkan tragedi yang lahir dari kerusakan lingkungan. Ratusan nyawa melayang, ratusan orang kehilangan tempat tinggal, infrastruktur hancur, serta kerugian ekonomi hingga triliunan rupiah.

Sampai hari ini, Sumatra masih belum pulih meski pemerintah bersikeras menolak fakta tersebut dengan narasi bahwa mereka senantiasa hadir menangani bencana dengan mengerahkan bantuan secara masif.

Ada banyak masyarakat yang mengambil langkah buat turun langsung ke Sumatra, menyuarakan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dan memberikan banyak informasi yang terus bertolak belakang dengan narasi-narasi pemerintah yang bahkan, di dalam ketidakmampuannya, menolak untuk menetapkan Sumatra sebagai bencana nasional dan memilih menggelosorkan dana 17 Triliun untuk Amerika.

Belum lagi anak-anak sekolah dasar di Indonesia yang mendapatkan bantuan Makanan Bergizi Gratis, mereka yang masih lucu dan lugu untuk berhadapan dengan kekuasaan, juga harus menjadi korban dari ketidakhadiran pemerintah dalam memberikan rasa aman kepada warga negaranya.

Ribuan anak dilaporkan mengalami keracunan dari program yang terus dibanggakan pemerintah hanya karena berhasil menciptakan 1 juta lapangan pekerjaan, katanya. Padahal jika pemerintah punya nilai, mereka mestinya bisa melihat bahwa angka 1 Juta lapangan pekerjaan yang mereka ciptakan tidak lebih besar dari ribuan anak yang mengalami keracunan. Tapi lagi-lagi, pemerintah abai pada penderitaan korban yang sudah berulang kali disuarakan publik melalui kanal media sosial. Program tetap dipaksakan berjalan bahkan ketika anak-anak tidak pergi ke sekolah.

Kita semua harus mengingat peristiwa tersebut sebagai kelalaian negara dan bukti betapa keras kepalanya mereka untuk mendengarkan kritik yang publik berikan terhadap program yang bukan cuma mengganggu kesehatan anak, tetapi juga menggerus anggaran pendidikan yang sebelumnya mereka klaim sebagai prioritas utama. Lalu di mana sebetulnya komitmen pemerintah soal investasi bagi masa depan bangsa itu?

Kemudian kita jelajahi waktu ke tiga tahun lalu, ketika warga di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, yang sebagian besar adalah nelayan dan warga kampung biasa, juga harus merasakan ketidakhadiran negara dalam mempertahankan tanahnya sendiri. Mereka yang tidak sedang berhadapan dengan kekuasaan atau melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah, tetapi harus menjadi korban penggusuran demi pembangunan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City.

Pemerintah merampas secara paksa tanah warga di Pulau Rempang yang menjadi tempat tinggal mereka secara turun-temurun. Kebijakan pembangunan telah mengguncang kehidupan warga yang bahkan tidak berurusan dengan kekuasaan sebelumnya.

Jangan biarkan negara terus merenggut kehidupan yang kita punya. Kita mungkin bukan korban kekerasan secara langsung seperti yang dirasakan Andrie Yunus, tetapi secara struktural, kita adalah korban dari sistem yang tidak adil. Iya, kita semua.

Jika kita enggan berdiri bersama para korban yang diciptakan oleh ketidakhadiran negara dan merasa hidup akan aman-aman saja hanya karena kita merasa tidak sedang berhadapan dengan kekuasaan, terus terang saja, sejujurnya kita hanya sedang menunggu giliran. Tidak ada yang aman untuk sikap abai pada ketidakadilan yang dilakukan oleh negara. Jadi, Indonesia udah kayak gini, yakin gak mau bubar aja?