Pegawai MBG Dimanjakan, Guru Honorer Menangys di Pojokan

Diskursus pengangkatan pegawai Program Makan Bergizi Gratis menjadi Aparatur Sipil Negara berstatus PPPK memunculkan tanda tanya besar.

“Apa urgensinya dan mengapa begitu cepat diaturnya?”

Koreksi jika Minpang salah dan sok benar, tapi kami rasa kita semua perlu setuju bahwa yang lebih mendesak untuk memperoleh kepastian status justru adalah guru honorer.

Mereka merupakan aktor utama dalam sistem pendidikan nasional dan telah lama mengisi kekosongan struktural negara.

Guru honorer, yang secara konsisten menjalankan fungsi pendidikan tanpa jaminan status, perlindungan kerja, maupun kepastian kesejahteraan. Tetap berada di garda depan pendidikan Indonesia sambil ngawang-ngawang menunggu kepastian status meski telah mengabdi bertahun-tahun di ruang kelas.

Program MBG barangkali secara normatif memang memiliki tujuan mulia, (meskipun kita semua tahu pada faktanya tidak semulia itu). Prinsipnya sederhana: negara ingin memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dengan asupan gizi yang layak.

Namun sejauh ini, operasinya tidak bisa dikatakan berjalan cemerlang bahwa untuk hal-hal dasar. Kasus keracunan makanan, anak bupati ngurus MBG, monopoli dapur, sampai mobil MBG tabrak siswa, serta beragam insiden operasional lain menunjukkan bahwa program MBG ini belum sepenuhnya matang dan bisa dijalankan sebagai kebijakan nasional berskala besar.

Dalam kondisi operasional yang berantakan, percepatan pelembagaan kepegawaian justru terkesan mendahului evaluasi kebijakan itu sendiri. Bukankah lebih baik menyelesaikan teknis dan sistemnya dulu?

Program MBG rasanya kok seperti bermain bukan seperti mengembangkan start-up yang rajin bakar uang, ya. Bedanya ya dampaknya 0 aja, minus malah.

Baik, sebagai kelas pekerja yang juga (katakanlah) memiliki sudut pandang manajemen, tentu kebijakan seperti ini dapat dipahami. Penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia dapat dimaknai sebagai prasyarat keberlanjutan program. Tapi ini Indonesia, dan kita semua tahu Indonesia bermasalah.

Lagipula, kebijakan publik pun tidak pernah berdiri sendiri sebagai sesuatu yang manunggal. Kebijakan harus selalu beririsan dengan rasa keadilan masyarakat. Terlebih, bila dibandingkan dengan guru honorer yang telah lama dianak-tirikan.

Kebijakan publik rasanya jadi timpang kalau perlakuan antar kelompok pelayanan publik berat sebelah. Kalau begini, apanya yang adil?

Posisi guru honorer mencerminkan ketimpangan tersebut. Sudah menjadi rahasia umum bahwa guru honorer selama ini berada di posisi yang memilukan. Beban kerja mereka sama dengan guru ASN, mulai dari mengajar, menilai, hingga membimbing siswa. Namun hak yang diterima jauh dari layak. Upah rendah, status kerja tidak pasti dan masa depan yang menggantung menjadi cerita yang tak terlihat ujung cahayanya. Mereka bertahan lebih karena untuk mengabdi.

Ironinya, yang seharusnya berlaku adil malah yang membiarkan ketidakpastian ini menjadi kondisi permanen, dan “Ya kan memang begini sistemnya.”

Jika negara relatif cepat membuka jalan ASN bagi pegawai MBG, maka akan muncul kesan bahwa prioritas kebijakan lebih berpihak pada program baru ketimbang persoalan lama yang belum tuntas.

Perlu dicetak tebal bahwa persoalan ini bukan soal mana yang lebih penting: pendidikan dan makanan yang layak tentu penting. Tapi, seberapa layak memang isi menu dalam MBG?

Poinnya juga konsistensi negara dalam memperlakukan tenaga pelayanan publik berdasarkan kebutuhan riil. Pendidikan adalah fondasi utama bangsa dan guru adalah aktor kuncinya, that’s simple. 1+1 sama dengan 2!

Sulit dipahami ketika sektor sepenting ini terus diminta bersabar sementara sektor lain bergerak lebih satset.

Para pembuat keputusan rutin beralasan bahwa pengangkatan ASN harus melalui seleksi dan keterbatasan anggaran. Kentut lah. pengangkatan ASN seharusnya diposisikan sebagai instrumen pembangunan manusia yang terintegrasi. Pemenuhan gizi dan pendidikan tidak dapat diperlakukan sebagai sektor yang terpisah, apalagi saling mengorbankan.

Telah nampak di depan publik bahwa alasan serupa tak bisa dihubungkan dengan program MBG. Jika anggaran dapat disiapkan untuk ribuan pegawai MBG, seharusnya skema serupa juga bisa dirancang secara lebih serius untuk guru honorer.

Jika pemerintah betulan berniat menghadirkan keadilan sosial maka kebijakan pengangkatan ASN harus dilihat secara menyeluruh. Program MBG dan pendidikan seharusnya berjalan beriringan bukan berat sebelah. Tak elok juga bila anak-anak yang menerima makanan bergizi di sekolah sementara gurunya tidak sejahtera dan sibuk memikirkan cari penghasilan tambahan.

Sudah semestinya bangsa ini memuliakan guru dengan memberikan jaminan kehidupan yang layak. Guru jangan lagi dijadikan hanya sebagai kerja pengabdian. Sebab mereka selayaknya tuan-tuan sekalian, yang punya perut dan punya tanggung jawab.

Pengangkatan ASN seharusnya menjadi bagian dari rencana besar pembangunan manusia Indonesia. Selama guru honorer masih diperlakukan sebagai tenaga sementara yang permanen selama itu pula kebijakan apa pun akan terasa pincang. Pemerintah harusnya melihat titik adil dari siapa yang paling lama menunggu dan paling besar jasanya.

Sekarang pertanyaannya gini, deh.

“Apakah pegawai MBG lebih dulu terjun ke dalam pengembangan pendidikan negara ini? Ataukah pegawai MBG lebih besar jasanya dari guru honorer?”

Jawab saja dalam hati masing-masing.