Dear WNI, Memuji Itu Pilihan, Memaki Itu Kewajiban!

Agar menjadi seorang rakyat yang baik, saya sering menyempatkan waktu untuk mendengar cakap-cakap pemimpin negeri ini di atas podium kala kamera menyorot. Mungkin saja bisa menambah wawasan sekaligus mengikuti perkembangan bangsa. Iya, kan?

Namun, setelah hampir dua tahun, dan barangkali sudah belasan pidato beliau saya simak dari awal sampai akhir dengan saksama, tidak banyak yang saya dapatkan, justru belakangan ini ada saja keluhan-keluhan yang terselip dalam pidato sang pemimpin.

Memang tidak terucap langsung, tetapi kesan yang saya tangkap, sepertinya beliau merasa ada banyak orang yang suka nyiyir padanya. Bahkan, ada anak buah beliau yang menyarankan mereka yang suka mencari-cari kesalahan penguasa untuk keluar negeri saja.

Artinya, rakyat seolah-olah sedang diajari untuk tahu diri. Kalau penguasa melakukan pembangunan, rakyat seolah-olah diminta menghargai kerja penguasa dan bersyukur saja. Rakyat dilarang menggugat.

Jika terus-menerus begini, menjadi rakyat rasanya bukan seperti rakyat lagi, bukan lagi warga negara, bukan lagi tuan sesungguhnya.

Menjadi rakyat rasanya seperti penonton lomba mewarnai anak TK. Setiap kali penguasa berhasil melakukan sesuatu yang sudah jadi tugasnya, rakyat diminta tepuk tangan. Seolah-olah negeri ini dikelola oleh sukarelawan yang bekerja tanpa gaji, tanpa anggaran, tanpa fasilitas, dan tanpa kekuasaan. Padahal orang-orang berkuasa itu bukan bocah yang perlu dipuji setiap kali berhasil mengancingkan bajunya sendiri.

Mereka dibekali anggaran ribuan triliun, dikasih ribuan anak buah, hidup di istana raja, punya kuasa yang bisa mengubah nasib banyak orang; jadi, ketika penguasa bekerja dan manfaatnya dirasakan rakyat, itu bukan mukjizat. Itu tugas mereka.

Karena itu, memuji penguasa seharusnya pilihan. Kewajiban rakyat adalah “memaki” penguasa. Soal ini tidak bisa diganggu gugat.

Hubungan Rakyat-Penguasa Seharusnya “Toxic”

Tentu, kata “memaki” penguasa di sini jangan dipahami sebagai ajakan untuk menghina fisik, mengusik kehidupan pribadi, menyerang keluarga, menyebar fitnah, atau berkomentar dengan angkara murka seperti manusia tanpa akal budi. Memaki yang saya maksud adalah sikap yang enggan terlalu cepat kagum pada penguasa, berani menyela, menagih, mencurigai, dan terus membuat kekuasaan tidak nyaman.

Rakyat yang baik itu tidak mudah dibeli oleh cuap-cuap keberhasilan atau caption capaian yang diedarkan penguasa melalui buzzer. Rakyat harus berani berkata: “Bagus kalau sudah bekerja. Tapi jangan petantang-petenteng dulu. Itu belum cukup. Masih ada yang kurang dan harus kalian klarifikasi.” Itulah contoh kalimat “makian” elegan, atau yang orang-orang sering sebut: kritik.

Dalam sistem yang kita sebut demokrasi, rakyat bukan komunitas pencinta pemerintah, rakyat tidak berkewajiban menjaga perasaan penguasa. Rakyat dan pemerintah tidak sedang dalam hubungan romansa yang sifatnya privat. Hubungan ini persoalan publik, menyangkut hajat hidup jutaan orang, maka sudah sewajarnya hubungan itu “toxic”. Rakyat harus menjadi makhluk paling menyebalkan bagi pemerintah: banyak tanya, banyak protes, banyak curiga, banyak menagih, dan tidak mudah puas.

Kalau bisa, sebaik-baiknya kerja penguasa, rakyat harus terus mencari kekurangan mereka. Karena, penguasa yang sehat membutuhkan rakyat yang toxic; penguasa yang sakit membenci rakyat yang toxic.

Persoalannya, budaya politik di negeri ini sering membalik hubungan ini. Penguasa yang seharusnya melayani rakyat justru sering diperlakukan seperti orang tua yang harus dihormati tanpa banyak pertanyaan. Penguasa-penguasa itu berbicara seperti sedang memberi wejangan dan rakyat diminta mendengar. Kalau rakyat protes, disebut tidak tahu terima kasih. Kalau rakyat mengkritik, disebut nyinyir. Kalau rakyat membandingkan janji dan kenyataan, disebut tidak paham proses.

Aneh juga. Saat kampanye, rakyat disebut pemilik kedaulatan. Setelah pemilu, rakyat berubah menjadi tukang nyinyir.

Demokrasi yang baik tidak bekerja dalam logika itu. Demokrasi tidak menempatkan rakyat sebagai turis asing di penginapan milik pemerintah. Rakyat adalah pemilik penginapan, dan pemerintah hanya pekerja yang diberi kunci sementara untuk mengurus penginapan itu. Kalau pekerja seenaknya, rakyat berhak menegur. Tidak ada alasan bagi seorang pekerja untuk tersinggung ketika pemilik rumah bertanya tentang pekerjaannya atau untuk apa saja uang dipakai.

Terkait analogi itu, pemikiran seorang cendekiawan Prancis, Jean-Jacques Rousseau dalam “The Social Contract” (1762/1997), terasa relevan.

Rousseau dan Tugas Si Jongos

Demokrasi hari ini berhutang banyak pada Rousseau, ia banyak menulis tentang hubungan rakyat dan pemerintah, dan dalam logika Rousseau, pemerintah bukan pemilik kedaulatan, tetapi pelaksana mandat rakyat. Maksudnya, ia sedang mengingatkan tentang posisi rakyat yang lebih tinggi sebagai tuan dalam hubungan itu. Pemerintah bukan sumber kehendak rakyat, apalagi pemilik rakyat. Kalau memakai bahasa warung kopi: pemerintah adalah jongos yang disuruh kerja, bukan tuan yang perlu disembah.

Ketika rakyat mengkritik penguasa, itu bukan perbuatan kurang ajar. Rakyat hanya sedang menjalankan kewajibannya. Yang aneh justru kalau sang tuan tetap memuji jongos padahal tahu si jongos bekerja asal-asalan dan sesukanya. Kelaaas!

Ini memang agak kasar, tetapi kelakuan yang ditunjukkan para penguasa itu sudah melampaui nalar orang sehat, nasihat Rousseau paling dasar tentang demokrasi itu sering dilupakan, diabaikan, dan bahkan dianggap tidak ada oleh mereka yang justru memerintah karena demokrasi.

Barangkali karena kita terlalu lama hidup dalam budaya politik yang menyembah otoritas dan pemimpin, kita kadang terlalu menjaga lisan ketika membicarakan penguasa. Padahal, lagi-lagi, hubungan dengan negara itu bukan hubungan cinta pasangan Gen Z yang mensyaratkan princess treatment atau ciri-ciri green flag. Pemimpin harus dicurigai. Bukan karena semua pemimpin pasti jahat, tetapi karena kekuasaan selalu punya potensi untuk menyeleweng. Penguasa yang terpilih lewat kontestasi politik, sudah pasti bukan manusia setengah dewa.

Pemerintah lebih pantas dimaki daripada dibahagiakan dengan pujian. Lagi-lagi, barangkali kalimat ini terdengar kasar, tetapi tidak elok jika kekuasaan diberi bahasa yang terlalu manis. Kritik dengan bahasa yang terlalu dipoles agar terdengar manis kadang makin menebalkan telinga penguasa. Kita memerlukan bahasa yang agak pahit, karena mereka terlalu sering menyajikan gula dalam bentuk janji dan prestasi yang tidak seberapa.

Foucault: “Memaki” supaya Tidak Dianggap Rendah

Selain Rousseau, seorang cendekiawan Prancis lain, Michel Foucault, dalam teks berjudul “What is Critique?” (1978), juga pernah memberi pelajaran penting: kritik adalah seni untuk tidak terlalu diperintah. Dalam konteks hubungan rakyat dan penguasa, kritik bukan sekadar kebiasaan orang yang hobi protes atau kelakuan orang iseng yang apa-apa dipermasalahkan. Kritik adalah cara rakyat berkata kepada penguasa: “Jangan mengatur hidup kami dengan meminta kami diam.”

Kalimat itu penting. Sebab pemerintah, kalau dibiarkan berlaku seenaknya, akan punya kecenderungan memperluas alasan untuk mengatur atau memperbesar kekuasaan atas nama pembangunan, stabilitas, kepentingan nasional, dan keamanan. Karena itu, rakyat harus memaki. Sekali lagi, bukan memaki dalam arti menjadi kasar tanpa adab, tapi memaki sebagai kebiasaan politik untuk tidak mudah tunduk.

Rakyat harus memaki ketika pejabat bicara soal “kepentingan rakyat” tetapi rakyat tidak pernah diajak bicara. Rakyat harus memaki ketika alam dan hutan dibabat demi pembangunan, sementara masyarakat adat ditelantarkan. Rakyat harus memaki ketika pemerintah berkata “kami terbuka terhadap kritik”, tetapi wajah mereka langsung berubah masam begitu kritik itu mengungkap kebobrokan pemerintah.

Rakyat harus memaki, karena kekuasaan yang tidak diganggu akan membuat penguasa merasa apa pun yang dilakukan pasti benar dan mulia, seakan-akan para pengkritik itu hatinya busuk dan menghalangi perbuatan orang baik.

Tidak ada larangan untuk rakyat mengapresiasi pemerintah. Tetapi, memuji tidak boleh menjadi kewajiban rakyat. Pujian mudah membuat pemerintah mabuk. Apalagi di zaman media sosial, satu video pejabat menemui rakyat bisa lebih cepat viral daripada laporan panjang tentang buruknya tata kelola pemerintah.

Demokrasi membutuhkan warga yang cerewet, bawel, dan susah dipuaskan. Kalau diberi data, harus bertanya sumbernya dari mana; kalau diberi pencapaian, wajib bertanya siapa yang diuntungkan; kalau diberi alasan “ini demi rakyat”, akan menggugat, “rakyat yang mana?” Rakyat semacam ini memang menyebalkan. Namun, justru rakyat seperti itu yang membuat demokrasi tetap hidup, dan rakyat tetap sebagai tuan sesungguhnya, tuan yang tidak pernah direndahkan.

Sedikit Nasihat untuk Sesama Rakyat

Rakyat yang baik harus membuat kekuasaan merasa tidak nyaman.

Sebagai rakyat, kita perlu meresapi, melaksanakan, dan membiasakan kalimat di atas. Bahwa pemerintah yang bekerja bukan prestasi luar biasa. Itu tugas. Pemerintah membangun jalan bukan prestasi yang harus dibicarakan. Itu kewajiban. Pemerintah menjaga harga pangan bukan kemurahan hati. Itu mandat. Pemerintah membuka lapangan kerja bukan kerja seorang juruselamat. Itu tanggung jawab. Pemerintah melindungi rakyat bukan jadi alasan untuk menulis ode. Itu alasan mengapa pemerintah ada.

Yang patut kita sesali justru ketika tugas-tugas itu dianggap sebagai keajaiban. Padahal, kalau negara melaksanakan fungsi dasarnya, itu bukan prestasi, itu standar minimal, atau dalam bahasa Gen Z: bare minimum.

Memuji adalah hak emosional. Memaki adalah fungsi politik. Memuji lahir dari rasa senang. Memaki lahir dari sadar kewajiban seorang rakyat di negara demokrasi.

Jadi, ketika ada pejabat bertanya, “Kenapa rakyat tidak pernah mengapresiasi pemerintah?”, mungkin kita bisa menjawab dengan tenang: “Karena apresiasi bukan kewajiban kami. Yang wajib adalah mengawasi, menagih, bertanya. Yang wajib adalah memastikan bahwa penguasa tidak lupa bahwa istana yang mereka tinggali itu dibeli dari uang pajak seorang pria sepuh yang bekerja sebagai buruh kasar di tungku tambang nikel miliki investor Tiongkok sampai terkena penyakit paru-paru basah.”

Yang lebih menyedihkan lagi apabila ada rakyat yang terlalu malas memaki, tiba-tiba bangun pagi, lalu bilang, “Demokrasi gagal!”, tanpa sadar diri bahwa dia tidak pernah ikut turun ke jalan.

Demokrasi memang bukan sistem yang paling baik, tetapi saya masih percaya, tidak ada yang lebih baik dari demokrasi. Dan demokrasi yang baik, membutuhkan rakyat yang sadar bahwa memuji penguasa itu pilihan, memaki penguasa itu kewajiban. (Ciao!)