Dear Pekerja SPPG, Apa Sih yang Sebetulnya Kalian Rasakan?

MBG sebagai Proyek

Sudah satu tahun proyek makan bergizi gratis ini berjalan, per Februari 2026 total dapur SPPG yang telah beroperasi sekitar 24.000 unit yang tersebar di seluruh Indonesia dengan penerima manfaat telah mencapai 60,24 Juta orang dan ditargetkan meningkat hingga akhir tahun mencapai 89,2 Juta penerima manfaat.

Untuk mencapai target tersebut, proyek MBG diprediksi menghabiskan 900 miliar sampai 1,2 Triliun rupiah setiap harinya. Angka yang fantastis untuk ukuran proyek yang baru berjalan satu tahun, sementara masih banyak kita jumpai permasalahan lain yang perlu perhatian, seperti kesejahteraan guru, pemerataan fasilitas pendidikan, hingga isu upah murah yang menjadi makanan sehari-hari pekerja Indonesia.

Oh ya, dari awal saya menyebutkan MBG sebagai proyek, tidak perlu penjelasan lebih lanjut ya. Sudah banyak artikel, berita di media mengenai alasan bagi saya kenapa MBG lebih baik disebut proyek daripada disebut program yang sarat perencanaan dan matang secara regulasi. Sebagaimana Tempo, melalui Bocor Alus Politik juga beberapa kali memberitakan mengenai MBG ini, juga secara logika akal sehat dan naluri pun harusnya kita tidak usah menutup-nutupinya lagi, bahwa MBG adalah sebuah proyek yang sangat strategis.

Selain angka-angka capaian penerima manfaat dan total dapur yang beroperasi, proyek MBG juga diperkirakan sukses mencatat lebih dari 18.000 anak keracunan akibat mengkonsumsi MBG. Angka yang sangat kecil, sebagaimana klaim pemerintah dan pernyataan presiden bahwa rasionya hanya 0,008%, artinya keberhasilan MBG mencapai 99%. Dari sini kita bisa lihat angka-angka keracunan itu hanyalah angka statistik tak bermakna dan tidak lebih dari kejadian yang biasa saja. Meskipun setelah saya deep dive melalui Google Gemini, ditemukan juga BGN juga akan memberikan pembiayaan gratis, santunan tali asih bagi korban keracunan dan menerapkan beberapa protokol. Di sini, saya gak ngerti ini AI yang error atau emang program MBG-nya yang error.

MBG Kelewat Suci untuk Dikritik

Sejak awal hingga saat ini, berita-berita penyimpangan, penyelewengan, keracunan bahkan isu korupsi dan mark-up anggaran bukan isapan jempol belaka, itu menjadi sebuah fenomena dan fakta sekaligus yang terang-terangan kita lihat bahkan seharusnya kita sadari sejak awal hal-hal semacam itu potensial terjadi dan pasti terjadi.

Walaupun tidak ada angka statistik resmi berapa jumlah orang yang mengkritik dan mendapatkan persekusi hukum akibat mengkritik MBG, tetapi kasus yang dialami oleh Ubaid Matraji, Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang sempat dilaporkan ke pihak kepolisian, juga tidak sedikit ibu dari penerima manfaat yang mengkritik kemudian dilaporkan oleh SPPG setempat atas dasar pencemaran nama baik.

Belum lagi cap anti pemerintah dan label kurang bersyukur atas proyek MBG ini diterima oleh orang-orang yang getol mengkritik MBG. Proyek MBG ini bukannya tanpa kebaikan, melainkan ya lebih banyak potensi untuk menjadi buruk akibat inkompetensi, konflik kepentingan dan regulasi yang belum matang.

Oke lah, MBG ini diproyeksikan mampu menyerap jutaan lapangan pekerjaan, kita mesti akui itu sebagai pencapaian, namun efek domino yang ditimbulkan proyek ini pun banyak. Efisiensi terjadi di banyak tempat dan bidang, harga bahan pokok naik, sampai pedagang-pedagang kecil mengeluhkan sepi dan kesulitan sumber daya.

Sementara pegawai SPPG kini dengan mudah mendapatkan iming-iming status P3K daripada pengangkatan guru honorer yang telah mengabdi lama, misalnya. Memang sih, orang-orang kelas menengah ke bawah jika diberi dua pilihan antara makan dan buku sebagai representatif pendidikan misalnya, pasti mereka lebih memilih makan ketimbang buku. Ini menjadi ceruk yang sangat subur bagi kebijakan populis dan praktik-praktik korup kroni-kroni pejabat yang rakus. Proyek MBG yang sudah kadung melekat pada presiden ini menjadikan MBG sebagai sebuah proyek yang kelewat suci, hingga menjadikannya haram untuk dikritik.

Pesan untuk Ahli Gizi SPPG

Sebagai masyarakat dan warga negara biasa yang juga kuliah di bidang kesehatan, saya benar-benar menaruh respek kepada Ahli Gizi original yang memang kuliah jurusan Gizi atau mempunyai sertifikat kompetensi gizi–karena saat ini jabatan Ahli Gizi di SPPG diubah menjadi Pengawas Gizi yang bisa ditempati oleh jurusan non gizi yang barang tentu kompetensinya pun patut diuji relevansi dan kredibilitasnya.

Saya sangat respek pada mereka yang masih bertahan di SPPG, karena mereka dituntut untuk kreatif dalam mengatur menu yang bervariasi tapi tetap mengandung gizi dengan dana hanya 8-10 ribu rupiah, belum lagi jika kedapatan bekerja dengan pemilik dapur yang korup, aji mumpung dan seenak jidat meminta merubah menu yang sudah disusun sedemikian rupa, mereka tetap berupaya profesional di tengah keterbatasan. Saya yakin bagi Ahli Gizi yang idealis, melihat komposisi menu yang seuprit dan komposisi susu murni yang hanya 20-30%, jiwa sebagai ahli gizi mereka pasti meronta-ronta bahkan mungkin memaki-maki. Apalah gizi yang diharapkan dari harga 8-10 ribu, itu pun kalau belum kena tilep karena kongkalikong pemilik dapur dan supplier.

Tapi saya juga agak kesal ketika mendengar cerita langsung dari mereka yang mengeluhkan kejadian seperti itu terjadi; tindakan mark-up, korupsi, mengambil bahan pokok dapur dll, tetapi seolah bungkam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga saya pernah memberikan saran pada mereka yang juga merasa bimbang dengan pilihan mereka.

Tentu saran saya ini dengan POV yang realistis bahkan oportunis sekaligus juga secara tidak langsung mengungkapkan kekesalan saya atas banyaknya penyimpangan yang terjadi.

Kira-kira begini saran saya:

“Kalau kamu kerja di MBG ya kerja aja, gausah dengerin kata orang, kalo mau jahat ya jahat sekalian, kalau tau di dalem bagaimana kacau pengelolaannya”.

Saya menyadari bahwa saran itu tidak baik dan bukan untuk dicontoh, lebih kepada pengungkapan kekesalan terselubung dan memberikan tips agar mereka bisa tahan kritik dan survive bekerja di SPPG sebagai ahli gizi, karena sebenarnya merekalah ujung tombak dari proyek MBG jika kita masih berharap akan adanya gizi pada menu yang mereka sajikan. Akan sangat berisiko jika Pengawas Gizi ditempati oleh orang yang sama sekali tidak paham dengan gizi, potensi penyelewengan dan keracunan akan semakin besar.

Saya paham bahwa moral kompas setiap orang beda-beda dan tidak bisa disamakan, apalagi menuntut ahli gizi melakukan perubahan yang bahkan mereka sendiri rentan karena status kepegawaian mereka tidak jelas. Kebutuhan mengaktualisasikan diri sebagai individu kerap berbenturan dengan kebutuhan yang lebih mendasar soal pekerjaan, yaitu uang dan penghidupan. Banyak dari Ahli Gizi yang butuh pekerjaan dan sulit untuk menjadi idealis. Maka solusi paling realistis adalah bekerja dan mengerjakan, tetap profesional dan lakukan yang terbaik meskipun di dalam banyak ketidakcocokan atau penyelewengan. Tetapi sebagai masyarakat yang komunal dan warga negara, sikap kritis terhadap MBG ini adalah hal yang normal apalagi menyangkut keselamatan anak-anak dan penggunaan dana yang fantastis.

Terakhir, saya menilai menjadi pegawai SPPG ini adalah sebuah privilese tersendiri di tengah sempit dan sulitnya mendapatkan pekerjaan, dan saya meyakini upah menjadi pegawai SPPG juga lumayan tinggi terutama yang menempati posisi-posisi strategis dibandingkan dengan profesi yang lain seperti guru honorer atau upah pekerja di Jogjakarta dan Jawa Tengah, misalnya.

Harapannya dari saya terhadap ahli gizi dan pegawai SPPG agar bisa menjaga amanah dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial yang lebih besar. Jadi, biarkanlah kami-kami yang mengkritik ini dari luar untuk mengawasi dan menuntut perbaikan. Karena berharap pada hasil politisi “bercinta” akan melahirkan sebutir nasi dan segelas susu secara cuma-cuma, semuanya konyol dan omong kosong.