Dari Gelar Adat di NTT dan Legitimasi Dukungan Rakyat, Kita Belajar Strategi Political Bias Politikus

Di tengah-tengah kondisi pascabencana NTT, mari kita berdoa sejenak untuk kesehatan dan keselamatan kawan-kawan NTT. 

Mayoritas orang NTT menganggap kewajiban pemerintah dalam membangun daerah, merupakan suatu kebaikan pribadi dan patut dibanggakan dan dipuja layaknya pemimpin dermawan. Pemikiran ini jelas salah.

Lahir sebagai orang timur, terutama di NTT dengan label daerah tertinggal dan terbelakang adalah kenyataan yang dihadapi ketika dihadapkan dengan stigma ketika berada di luar daerah. Begitulah pandangan orang-orang terhadap teman, saya atau orang lain yang berasal dari NTT.

Di mata masyarakat Indonesia atau di kota-kota besar, saya terlihat seperti ikon iklan minuman air mineral ternama dengan jargon “sumber air su dekat”. Dengan segala keterbatasannya, seperti kemiskinan, ketertinggalan, dan terbelakang. Serta sulit untuk berkompetisi dengan orang di kota perihal kecerdasan.

Pertanyaan-pertanyaan yang paling sering saya dapatkan ketika merantau ke pulau Jawa di antaranya adalah,

“Eh, di sana ada mall gak?”

“Ada bioskop gak?”

“Ada kereta api gak?” 

Saya yang mendengarnya hanya bisa tersenyum dan tertawa kecil dalam hati. Bukan karena jawabannya, melainkan karena saya tidak tahu cara menjelaskan bahwa NTT sebegitu tertinggalnya dari segi informasi dan pemberitaan, karena memang tidak ada yang peduli dan seakan tak penting. Namun fakta itu tidak otomatis membuat saya marah atau tersinggung.

Kenyataannya, berkesempatan untuk melanjutkan S2 di kampus ternama di pulau Jawa tidak serta-merta membuat saya lupa akan persoalan-persoalan di daerah. Tidak semua orang yang merantau keluar daerah masih bisa update terhadap isu-isu di daerah, tapi saya tidak termasuk, sih.

Ada satu isu lokal di NTT yang belakangan ini menjadi viral di media sosial. Isu ini membuat saya muak dan bingung. Mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) dinobatkan sebagai Raja Timor di Kupang, NTT. Banyak media yang memberitakannya seperti ini: Jokowi Dinobatkan menjadi Raja Timur.

Raja Timor: Targetnya Suku Timor, tapi Dampaknya ke Satu Provinsi

Di berbagai pemberitaan terdapat diksi “raja timur” bukan sekadar istilah, melainkan strategi politik. Permasalahan timbul akibat kata timur yang diberitakan, padahal yang benar adalah “timor” atau gelar adat dari suku timor, satu diantara ratusan suku di NTT.

Penggunaan istilah ini menimbulkan bias dan politik terselubung dengan mengeksploitasi legitimasi rakyat timur (NTT) padahal cuma suku timor aktornya.

Kalau urusan politik, banyak orang mengatasnamakan rakyat NTT, tapi saat tanahnya dirusak PSN, saat saudaranya jadi korban TPPO, korban kekerasan seksual, korban ketidakadilan kebijakan pemerintah atau aparat penegak hukum serta menderita berkepanjangan akibat kemiskinan ekstrim, bahkan korban bencana, justru mereka memilih diam.

Di sinilah ironi terbesar menjadi mahasiswa rantauan dari NTT (jika masih bisa disebut Timur). Di media sosial, keadaan kami memang tampak menyedihkan. Jika dilihat dari sudut tertentu, alam kami terlihat indah: hutan, pantai, gunung, dan padang savana yang cantik sebagai tujuan wisata baik nasional  dan internasional. Namun, di sisi yang lain, kami (atau barangkali kita) masih terjebak pada kemunafikan pemimpin yang menggunakan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab, malah di anggap sebagai kebaikan yang patut disyukuri.

Kedermawanan sebagai Ilusi

Dengan kebaikan dan kedermawanan pemimpin dan akses keterbatasan dan narasi “terpencil” membuat masyarakat NTT merasa harus ditolong, dan bukan kewajiban untuk menyediakan. Mental tersebut tentu saja membawa cara berpikir masyarakat NTT terhadap kewajiban pemerintah yang selama ini tidak dijalankan, dan ketika dijalankan oleh seorang pemimpin, maka itu melekat pada kedermawanan seseorang, sehingga secara tidak langsung membentuk ilusi malaikat perubahan. Lagipula ayo, lah. Itu sudah kewajiban mereka memenuhi hak dasar kita!

“Jangan lupa segala jasa nya untuk NTT dong … ”

Iya benar, harusnya kita tidak lupa, sebagai orang NTT saya memaknainya sebagai contoh pemimpin yang pernah berkontribusi dalam pembangunan di NTT. Namun, saya merasa khawatir bila pengkultusan ini memberikan bias yang lebih besar dengan legitimasi gelar adat yang melekat dengan identitas seseorang.

Dalam situasi seperti ini, kebaikan pemimpin di masa lalu harus dilihat sebagai tugas dan kewajibannya sebagai presiden. Ia mendapatkan mandat langsung dari konstitusi dan rakyat Indonesia, bukan sekedar bantuan acak atas dasar rasa iba dan eksploitasi gelar adat sebagai mobilisasi kontestasi politik.

Saat Gelar Adat Satu Suku dipakai untuk Legitimasi Dukungan NTT

Ada satu hal yang membuat saya tergelitik, bagaimana mungkin gelar adat dari satu suku, bisa dipakai untuk melegitimasi dukungan dari NTT?

Tentunya hal ini karena kata yang mirip tapi sangat berbeda, yaitu “timur” dan “timor”.

“Kan sama saja … Apalagi suku timor merupakan salah satu suku terbesar di NTT.”

Tapi, apakah itu berarti merepresentasikan dukungan NTT? saya rasa tidak.

Perbedaan kecil ini menimbulkan bias di level lokal maupun nasional. Cara pandang dan demografi NTT sejatinya sedang dikuasai oleh PSI. Apa boleh buat? Ini adalah akumulasi dari ketidakpahaman masyarakat soal kewajiban dan bantuan sukarela.

Political Bias yang selalu Manjur di Daerah

Saya tidak memungkiri bahwa gelar adat yang disematkan kepada Jokowi akan menuai kontroversi, apalagi soal bias politik terhadap sosok Jokowi dan Pemilu 2029.

Saya dan beberapa teman-teman dari NTT yang ada di perantauan menganggapnya sebagai cara kotor politik identitas dan mobilisasi masa dengan topeng adat. Cara yang digunakan Jokowi adalah hanya semata-mata mengiklankan anak-anaknya untuk berkontestasi di panggung politik, seperti halnya kita ketahuo bersama soal si Gibran dan kontroversi paman Usman di Mahkamah Konstitusi.

Kemampuan untuk melakukan manuver politik semacam ini, sudah disadari oleh mayoritas orang di pulau Jawa, padahal ia adalah “raja jawa juga” namun masih berhasil mengelabui kita. Barangkali sudah setara dengan maestro politik, hanya saja tanpa etika, moral, dan kredibilitas serta maksud terselubung yang selalu menghantui di balik senyum ramah pria Solo itu.

Apakah orang NTT harus takut dan waspada?

Saya akan dengan lantang bertanya balik, “Menurut ngana?!”

Pada akhirnya, menjadi anak NTT yang berkuliah di pulau Jawa membuat saya terus menjaga keseimbangan antara kenyataan dan dampak nasional dari kebijakan publik Jokowi, kontroversinya, dan keterlibatan nya dalam praktik KKN di Mahkamah Konstitusi dan kenyataan bahwa ia pernah hadir dan membangun di NTT. Sehingga saya tidak bias terhadap persoalan ini, dan ya … sekali lagi saya muak dengan kemunafikannya.

Sekarang saya juga tahu bahwa gelar adat dari Suku Timor, bukanlah legitimasi keberpihakan masyarakat NTT kepada Jokowi. Ia hanya menunjukkan penghargaan pada saat menjadi presiden dan beberapa keputusan untuk membangun NTT, bukan seberapa layak kita berpihak kepada semua keputusan politik dan janji kampanye partai yang pragmatis.

Jadi, jika nanti ada orang yang kembali bertanya apakah Jokowi dapat gelar Raja Timur, dan karena banyak membangun di NTT, saya sudah menyiapkan jawaban.

“Gelarnya dapet kok, tapi ijazahnya gak tahu …”