SD Bimasena di Antara Audiensi dan Persekusi [Bag. 1]

Spanduk penolakan terhadap SD Bimasena

Sebagaimana dikutip dari kumparan, SD Bimasena terpaksa harus ditutup izin operasionalnya. Sebab sekolah yang didirikan oleh Yayasan Giscare tersebut tidak memiliki izin operasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Selain itu, diduga ada desakan dari masyarakat sekitar. Desakan ini disebut bermuatan SARA.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, sebagaimana dikutip oleh Kumparan mengatakan: “Untuk menghindari gesekan yang terjadi, kami tutup sementara (SD Bimasena) dan kami ambil alih. Sebab, ada yang mendengar, masyarakat di sana tidak senang dengan kehadiran sekolah tersebut. Desakannya ini sangat berbau SARA, ada upaya kristenisasi.”

Sampai hari ini SD Bimasena masih belum beroperasi. Alasannya adalah desakan masyarakat sekitar dan surat penghentian operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Salah satu indikator alasan tersebut adalah pembina yayasan Giscare yang menaungi SD Bimasena beragama Budha. Dengan begitu, mereka khawatir jika staf pengajar SD Bimasena akan diisi oleh guru-guru non muslim.

Di gerbang pabrik PT Gistex, terpasang spanduk penolakan terhadap SD Bimasena dengan redaksi sebagai berikut: Kami masyarakat Desa Cijaya, Tokoh Masyarakat dan Ormas Sekecamatan Campaka menolak keberadaan SD Bimasena yang berada di areal PT. Gistex. Di bawahnya ada beberapa logo ormas Islam yang cukup terkenal. Di antaranya Nahdlatul Ulama, IPNU, IIPNU, GP. Anshor, MUI Kecamatan Campaka, MWC NU Kecamatan Campaka, dan FOSMUBIN Purwakarta.
Menurut staff pengajar SD Bimasena. Masyarakat dan ormas yang menolak SD Bimasena menandatangani petisi penolakan terhadap SD Bimasena dan mengajukannya ke Dinas Pendidikan Purwakarta.

Dalam penelusuran kami, Gusdurian Purwakarta mendapati beberapa hal terkait informasi tersebut:

1. Belum ada bukti konkrit terkait tuduhan penyesatan agama. Hal ini mengantarkan pada masalah problematik selanjutnya, yayasan Giscare dipimpin oleh seorang pemeluk agama Buddha.

2. Pada Jumat 20 April lalu dilakukan audiensi di kantor Desa Cijaya Kec. Campaka dan menghasilkan kesepakatan: kegiatan belajar mengajar musti ditangguhkan sampai dengan kesepakatan audiensi selanjutnya.

3. Pada 23 April 2018 ada sekitar dua puluh orang berjaga di depan gerbang sekolah SD Bimasena mereka riuh bertakbir, dan mengaku mewakili Satgas Toleransi dari Nahdlatul Ulama meski seragamnya Banser. Dalam keterangan staff pengajar SD Bimasena, mereka berdalih menjaga agar tempat tersebut tidak di-sweeping FPI.

4. Pada tanggal 2 Mei 2018, 19:15 beredar surat pemberhentian operasional sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Purwakarta, Purwanto, di Facebook. Akun penyebarnya merupakan akun Abah Jaro Sakir, dan ditambahi caption:

“Alhamdulillah berkat tokoh masyarakat dan sekitarnya, SD Bimasena yang pendirinya Katolik resmi ditutup oleh ketua Disdik Kab, Puwrawakarta. Terima kasih kepada kepala desa Cijaya, Bp. Oyok Sutisna, pangersa Aa Cireok, Panger Abah Atawakal, ketua MCW NU dan semua ormas yang memperjuangkan. Semoga Allah membalas perjuangan kita semua.”

5. Tanggal 3 Mei 2018 Disdik menggelar audiensi antara pihak SD Bimasena dengan pihak masyarakat yang menolak SD Bimasena, namun pihak penolak dan ketua Disdik tidak datang.Sehingga pembahasan saat itu hanya berfokus pada kelengkapan surat izin operasional sekolah. Sama sekali tidak membahas soal penolakan warga yang menuduh adanya penyelewengan agama di SD Bimasena tersebut.

6. Tanggal 4 Mei, kami, Gusdurian Purwakarta datang ke SD Bimasena menemui salah satu staff pengajar. Sampai hari ini, memasuki awal Mei sekolah tersebut berisi para guru dan orang tua murid yang kebingungan.

Dari ilutrasi tersebut kita menyayangkan beberapa hal. Pertama menyoal kepemiminan non-muslim. Ini aneh, mengingat bagaimana kontribusi positif bagi kehidupan harus memandang agama yang dipeluk.

Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Marah Labid memaparkan bahwa bekerjasama atau mengangkat pemimpin untuk melakukan kebaikan secara zahir dengan orang yang berbeda keyakinan diperbolehkan, apalagi dalam dunia pendidikan. Seperti yang dilakukan Al-Makmun yang bekerjasama dengan sarjana Yahudi dan Kristen untuk menerjemahkan manuskrip-manuskrip berbahasa Yubani dan mendirikan perpustakaan Bait Al-Hikmah (house of wisdom).

Kedua dan terakhir, tabayyun yang bersifat persekutif. Pasalnya pada audiensi pertama, tidak ada upaya mengecek tuduhan ‘adanya praktik pengajaran agama yang menyimpang’. Sementara sekolah ditunda sampai audiensi kedua. Sementara pada audiensi kedua di gedung Balai Guru Linuhung, tidak ada satu wakil pun dari warga penolak. Sementara surat penghentian operasional sekolah sudah turun dan menyisakan pertanyaan: apakah surat tersebut berhubungan dengan petisi (yang disnggung oleh staff guru SD Bimasena) yang ditandatangani oleh para tokoh dan ormas setempat?

Padahal menurut Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Katib Syuriah PBNU Asrorun Niam Soleh sebagaimana dilansir di NU Online, bahwa klarifikasi yang dilakukan di ruang publik tidak dibenarkan. Baik secara etika maupun moral keagamaan. Apalagi jika prosesnya anarkis.

Ini menyakitkan, mengingat lembaga-lembaga Islam tersebut bukanlah organisasi sepele. Apa yang mereka lakukan—menuntut penutupan SD Bimasena—menyelisihi ajaran Islam tentang pentingnya tabayyun (verifikasi) utamanya terhadap isu-isu penyelewengan agama. Alih-alih melakukan tindakan-tindakan reaktif dan persekutif seperti itu.

Sudah cukup kita menyaksikan permasalahan-permasalahan yang mengatasnamakan agama tetapi tidak mencerminkan sebagai orang yang beragama. Tidakkah sebaiknya kita jadikan (ajaran) agama sebagai ruh dalam setiap tindakan kita. Dan yang lebih penting, kenapa semua pertentangan orang-orang dewasa itu selalu menyeret anak-anak?

(Catatan Redaksi: sebagaimana janji penulisnya, tulisan ini akan diposting dalam tiga babak seiring dengan pengawasan dan usaha tabayyun Komunitas Gusdurian Purwakarta terhadap nama-nama dan institusi yang disebut, juga terhadap permasalahan isu-isu SARA yang berpusar dalam masalah ini.)

Link terkait:
https://kumparan.com/@kumparannews/sd-bimasena-di-purwakarta-ditutup-karena-ada-tudingan-berbau-sara/

Profil Penulis

Aroka Fadli
Aroka Fadli
Koordinator Gusdurian Purwakarta dan pustakawan di @pustakaki

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.