Barangkali Frasa ‘Literasi Kota’ Ada Artinya

Buah paling ranum dari literasi, menurutku, adalah mengetahui ‘duduk perkara’.—Zen Rs

Kita tinggal di kota asing. Setiap hari hanya ada isu internet saja. Selalu soal kota-kota besar dan isu-isu nasional. Sementara kita tidak tinggal di sana. Namun anehnya konsentrasi pembicaraan kita seringkali berkisar pada peristiwa yang bukan di kota sendiri.

Di lingkungan pergaulanku misalnya. Kami fasih betul bicara  #2019GantiPresiden atau selentingan-selentingan Fadli Zon dan Fahri Hamzah tapi di saat yang sama kami tidak tahu persisnya bagaimana DPRD Purwakarta bisa menghabiskan sekian milyar tanpa menghasilkan perda apapun. Apalagi membicarakan kenapa itu bisa terjadi. Maksudku, benar-benar mengerti. Bukan sekadar komentar pendek yang membosankan kayak “DPR di mana-mana ya gitu. Korup.”

Sekali-kali sih oke saja. Tapi kalau hampir setiap pembicaraan kita selalu begitu-begitu saja, berarti ada yang salah. Lebih penting lagi, perlu diperbaiki.

Bagaimana mau kritis sama kebijakan kota sendiri,  mengerti duduk perkara masalah kota sendiri saja tidak. Alih-alih mengkritisi transparansi pembangunan di Purwakarta—yang kecepatan dan eskalasinya terasa seperti balapan Formula 1; membedakan Dedi Mulyadi sama Purwakarta saja kita kesulitan. Padahal sejelas itu bedanya.

Apa kita memang tidak paham kota sendiri, atau ada sesuatu yang lain?

Era Post Truth: Hoax, Disinformasi, dan Literasi

Kamus Oxford menjadikan post-truth sebagai “Word of the Year” tahun 2016. Kamus tersebut mengartikannya sebagai kondisi di mana fakta tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik dibanding emosi dan keyakinan personal. Dalam situasi tersebut, informasi-informasi hoax punya pengaruh yang jauh lebih besar ketimbang fakta yang sebenarnya.

Familiar sekali bukan?

Sekilas kita bisa menduga bahwa ketidakpahaman atas kota sendiri ini berakar dari cara media-media bekerja belakangan ini, atau rendahnya kesadaran masyarakat memahami kotanya sendiri.

Entah mana yang lebih dulu menjadi penyebab, yang jelas rendahnya nilai kesadaran kita terhadap kota sendiri ini telah membuka ruang lebar-lebar bagi pihak tertentu untuk membentuk pandangan kita.

Kita bisa perhatikan bagaimana akhir-akhir ini pemberitaan mengenai panggung politik di berbagai levelnya. Banyak hal ganjil yang disajikan tanpa kedalaman, dan akhirnya kesempatan untuk membuat refleksi.

Selain ditandai dengan maraknya hoax di media sosial, era post-truth juga ditandai dengan kebimbangan media dan jurnalisme dalam menyikapi fenomena-fenomena politik. Sebagai contoh, jika kita perhatikan bacot politisi kita, mulai dari tempe setipis kartu ATM sampai Partai Allah vs partai Setan;  maka kita bisa melihat celetukan-celetukan gak bermutu itu dibesar-besarkan media sosial sampai bikin banyak orang melihatnya sebagai produk jurnalistik serius. Bukankah ini sebenarnya gejala disinformasi.

Kita juga lihat bagaimana media lokal lebih condong pada pujian daripada kritik terhadap pemerintah daerah. Apalagi media-media pemerintah yang lebih sering menampakkan prestasi daripada publikasi kinerja mereka secara keseluruhan. Ujung-ujungnya kita tidak punya kesempatan untuk memahami duduk permasalahan, apalagi mengevaluasinya. Tidak heran jika kita terseok-seok memperbincangkan permasalahan-permasalahan serius dengan cara yang sama seriusnya.

Hal ini juga terjadi pada para pemangku kebijakan publik. Banyak keputusan yang dibuat, kerap kali berasaskan alasan yang aduh-gak-substansif-banget-gitu-loh.

Purwakarta dalam sepuluh tahun terakhir misalnya. Foto-foto bupati di fasilitas publik (termasuk ambulan dan sekolah-sekolah umum), menikahkan yang pacaran di atas jam sembilan, mengganti seragam anak sekolah dengan hitam-hitam, pohon-pohon dipasangi kain, penggantian nama-nama gedung milik pemerintah. Saya penasaran di mana substansi itu semua? Atau, apakah secara hukum semua ini baik-baik saja atau jangan-jangan malah ada malpraktik kekuasaan?

Berbagai bentuk proyek-proyek “aneh” jamak terjadi dan senantiasa mendapatkan pembenaran. Lebih anehnya lagi pembenaran tersebut datang dari kita sendiri, para penyetor pajak.

Contohnya renovasi-renovasi Situ Buleud sampai jadi Air Mancur Sribaduga, Gedung PKK jadi Bale Indung Rahayu, dan banyak lainnya lagi. Saya tidak tahu apa sebenarnya keperluan warga Purwakarta. Namun apakah yang disebut tadi itu benar-benar perlu? Apa benar-benar seperti itu? Dan dengan asumsi dana sebesar itu?

Di masa “yang viral yang selalu benar” seperti saat ini, semua putusan pemangku kebijakan seolah tidak boleh mendapat pertanyaan apalagi kritik. Semua yang dilakukan pemerintah dianggap nyata atau benar (truth). Ini artinya kita telah dibentuk menjadi masyarakat yang permisif. Bersorak gembira pada semua yang baik, sekaligus memaafkan semua ketidakbecusan kerja pemerintah. Sikap permisif atau serba memaafkan ini bukannya tidak mungkin akan menjadi dasar mental kolektif yang buruk jika nantinya ada urusan yang lebih serius, seperti nyawa manusia.

Ada hal substansif yang kita abaikan di antara semua kemelut politik elektoral, keributan media sosial, dan posisi jurnalisme di antara semua itu. Hanya saja kita tidak tahu apa tepatnya.

Banyak kemungkinan kenapa sulit memahami tempat kita tinggal. Tapi masalah kita cuma satu: kita terseok-seok memahami duduk perkara. Untuk bisa melakukan itu, barangkali diperlukan adanya kegiatan-kegiatan yang bernapaskan—mohon maaf jika kamu bosan dengan kata setelah ini—literasi berkesinambungan.

Literasi, kita tahu, memiliki makna yang kompleks, dinamis, dan lebih luas dari sekadar menulis dan membaca. UNESCO menyebut bahwa kemampuan literasi dapat memberdayakan dan meningkatkan kualitas individu, keluarga, masyarakat. Karena sifatnya yang “multiple effect” atau dapat memberikan efek untuk ranah yang sangat luas, kemampuan literasi membantu memberantas kemiskinan, mengurangi angka kematian anak, pertumbuhan penduduk, dan menjamin pembangunan berkelanjutan, dan terwujudnya perdamaian.

Dalam konteks ini, literasi bermakna memecahkan masalah tempat kita tinggal. Apa yang diperlukan adalah menjadikan kota ini sebagai kota literasi. Literasi bukan lagi sekadar menggelar perpustakaan di pinggir jalan atau menjadwalkan jam membaca sat jam di sekolah-sekolah. Pada tahap lanjutan kerja literasi ini musti sampai pada proyek dokumentasi potensi sejarah, media alternatif, dan menghidupkan ghirah jurnalisme warga kota tersebut.

Alvaryan Maulana menulis dengan baik soal ini dalam medium.com/@kolektifAgora: “Dengan literasi, ada harapan untuk kita menghadirkan wacana-wacana yang lebih produktif dan berorientasi pada kesejahteraan yang merata. Dengan literasi, ada harapan bagi kita untuk menulis ulang logika dan kebenaran yang hadir sebagai norma yang mengatur hidup bermasyarakat. Dan, dengan literasi, ada sejarah yang siap dicatatkan. Sekarang kita wacanakan dulu saja. Kita tulis dengan rapi, untuk kita wujudkan di kemudian hari.”

Dengan membangun atmosfer literasi kota seperti ini. Barangkali akan lebih mudah memahami duduk perkara Purwakarta, sebagai kota dengan potensi dan masalahnya sendiri.

Sebagai perbandingan main-mainnya, Bandung mungkin memerlukan Taman Jomblo, entah karena separah itulah blueprint tata kota mereka, atau seremeh itulah kebutuhannya. Namun di Purwakarta, mana yang lebih penting, masuk situs berita nasional karena yang pertama bupati barunya pikirkan adalah bioskop terapung, atau program edukasi seksual komprehensif di sekolah-sekolah, yang jelas gak bakal viral?

Baiklah, sampai sini, apakah frasa ‘literasi kota’ berarti sesuatu untukmu?

 

Sumber Bacaan

https://medium.com/kolektif-agora/post-truth-kota-dan-literasi-aa4838a893ab

http://www.remotivi.or.id/kabar/345/Selamat-Datang-di-Era-Post-Truth

Profil Penulis

Ahmad Farid
Ahmad Farid
Muda dan tak berdaya. Pustakawan di @pustakaki dan aktif di @gusdurianpwk