Melihat Industri Ekstraktif Kita Lebih Dekat Lagi

Sejak lama perekonomian Indonesia bergantung pada sumber daya alam seperti pertanian (pangan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan) dan pertambangan (minyak, gas alam, mineral, dan batu bara); yang juga dikenal sebagai Industri Ekstraktif. Barangkali karena sektor ini telah terbukti memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Dari sektor pertanian saja, menyumbang 14,3% PDB negara. Sedangkan, sektor pertambangan memberikan kontribusi 8,0% terhadap PDB. (Rilis Indonesian for Global Justice)

Industri ekstraktif merupakan industri yang bahan baku utamanya terdapat di alam dan diambil secara langsung. Industri ekstraktif ini banyak dipraktikkan di Indonesia dan hampir dapat kita jumpai di setiap provinsinya, terlebih karena kekayaan alam Indonesia yang berlimpah ruah dari Sabang sampai  Marauke.

Tak pelak sumber daya alam Indonesia yang potensial ini mengundang banyak investor nasional dan multinasional. Untuk perusahaan nasional dan multinasional yang bergerak di bidang pertambangan misalnya, ada Adaro Energy, Bumi Resources, Indo Tambangraya Megah, Freeport Indonesia, Kaltim Prima Coal, Newmont, Chevron, dan masih banyak  lainnya. Perusahaan-perusahaan tersebut tak pelak telah menangguk untung besar-besaran dari sumber daya alam yang ada di Indonesia. Indo Tambangraya Megah contohnya, perusahaan dengan laba bersih sebesar US $ 200 juta atau dalam kurs rupiah saat ini, nilainya kurang lebih 30 Triliyun. (Rilis IGJ – Indonesian for Global Justice)

Dengan keuntungan sebesar itu tak heran jika Industri ekstraktif seperti pertambangan membutuhkan daya dukung teknologi yang canggih dan mahal dan wilayah eksploitasi yang luas. Sehingga penguasaan industri ini memerlukan modal kapital yang besar dan kemampuan kontrol teknologi yang tinggi.

Masalahnya ekstraksi sumber daya yang terbatas ini, entah itu berjenis minyak, gas, mineral, batu bara, dan sumber daya lainnya, kerap kali  menggusur penduduk miskin pedesaan, budaya masyarakat adat. Juga menjadi perusakan hutan, keragaman hayati, perubahan iklim, dan sumber mata pencaharian.

Bahkan juga mengganggu kehidupan hak-hak atas tanah dan menyebabkan konflik. Beberapa kasus atau konflik tersebut terjadi di berbagai wilayah Indonesia, contohnya konflik masyarakat Kendeng.

Masyarakat yang secara behavior sosial budayanya telah terbentuk sejak waktu yang lama dan telah beradaptasi dengan alamnya (bertani, berternak, dll), kini harus berkonflik dengan pabrik semen dan proyek pertambangan batuan kars di wilayah huni masyarakat Kendeng tersebut.

Tidak hanya permasalah konflik lahan yang terjadi di sana, melainkan permasalahan sumber daya alam. Pertambangan yang melakukan eksploitasi terhadap kars membuat terjadinya kerusakan sumber air masyarakat. Mengingat kars adalah spons raksasa atau penampungan air besar yang dapat menahan dan menampung air, sebagai persediaan ketika kemarau datang.

Selain permasalahan sosial budaya antar manusia, industri ekstraktif juga menghadirkan konflik dengan kehidupan satwa liar atau fauna. Seperti konflik antara gajah dan perkebunan sawit di Lampung, atau orang hutan dan harimau yang masuk ke pemukiman warga akibat pembukaan lahan di Kalimantan. Hal yang mencerminkan betapa berlarat-laratnya cara kerja Kementerian Lingkungan Hidup.

Dampak yang dihasilkan dari industri ekstraktif tersebut sangat rumit dan mengkhawatirkan. Semacam efek domino. PLTU batubara di Kalimantan contohnya. Perusahaan yang nyatanya menghasilkan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun), yaitu fly ash dan bottom ash. Bahkan debu dari PLTU ini dapat mengakibatkan kematian dini dan sejumlah penyakit kronis. Selain itu PLTU pun rakus energi, selain menggunakan listrik dari PLTU itu sendiri, PLTU juga menggunakan daya listrik dari PLN. Dari PLN diperkirakan 152 juta kwh pada tahun 2015. Industri ini benar-benar menampilkan watak serakah dan eksploitatif bagi sektor-sektor lainnya. (Presentasi Jatamnas, Asia Pasifik Gathering on Human Rights and Extractives)

Walaupun industri ini menghasilkan dampak yang mengkhawatirkan secara sosial, budaya, ekonomi, dan ekologi, tetap saja model industri ini berjalan begitu bebasnya. Beberapa masalah yang ditimbulkannya tak pernah selesai, bahkan ada kesan permasalahan ini terus dirawat. Contohnya pada aktivitas pertambangan dan perkebunan sawit yang merusak kawasan hutan dan menimbulkan bencana ekologi.

Tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah bencana 1.392 kali (293%). Bencana tersebut melanda 6.727 Desa/Kelurahan yang tersebar di 2.787 Kecamatan, 419 Kabupaten/Kota dan 34 Provinsi dan telah menimbulkan 567 korban jiwa (Data Walhi).

 

Oligarki: Pemerintah di hadapan Kuasa-Modal 

Memang ekonomi merupakan bagian dari sistem yang terikat kuat dengan kebijakan publik. Ekonomi membutuhkan kebijakan-publik atau kekuatan politik sehingga dapat melakukan ekspansi nilai kepada pasar yang dikuasai oleh pemerintah. Seperti yang sudah dijelaskan pada awal, industri ekstraktif memang menawarkan keuntungan yang sangat besar, namun karena “dimainkan oleh pemilik modal” ia malah menimbulkan dampak buruk yang tidak main-main. Sebab, sekali lagi, industri ini hanya bisa dijalankan oleh mereka yang memiliki modal kapital besar yang menjelma kuasa-modal.

Di depan kuasa-modal tersebutlah pemerintah sebagai mercusuar pelayanan publik dan pusat pengaturan terasa tumpul. Sementara industri ekstraktif terus menyasar daerah-daerah konservasi ekologis dan wilayah desa adat pun terus berlanjut. Hal tersebut tidak terlepas dari kongkalikong penguasa  dengan pengusaha. Jatamnas (Jaringan Advokasi Tambang Nasional) menyebut mereka dengan nama “Oligarki Ekstraktif”, jejaring kekuasaan yang memainkan agar Industri Ekstraktif ini berada dalam kuasa segolongan orang. Penguasaan atas sumber daya alam yang besar untuk dinikmati oleh sebagian orang ini adalah sebuah kejahatan yang terstrukur. Mulai dari pengelolaan izin sampai keamanan untuk menjaga industri ini tetap berjalan semua dilakukan oleh para elit atau Oligarki Ekstraktif, maka tak heran jika perizinan dapat dengan mudah diproses walaupun hal tersebut terbukti (melalui kajian dan analisis) mengakibatkan konflik sosial atau pun bencana alam.

Menurut data yang dirilis oleh Jatamnas (Jaringan Advokasi Anti Tambang) sebelum 1997, oligarki ekstraktif di Indonesia adalah yang terbesar di asia. Sebelum krisis 1997. 10 keluarga oligarki di Indonesia menguasai 58 persen bisnis yang tercatat di lantai bursa saham publik, disusul oleh Filipina (52 persen), Thailand (43 persen) dan Korea (37 persen), jumlah itu termasuk perusahaan di bawah payung keluarga Soeharto dan Marcos. Pada tahun 2010, rata-rata kekayaan bersih dari 40 oligarki terkaya di Indonesia adalah 630 ribu kali lipat PDB perkapita, konsentrasi kekayaan orang-orang ini mewakili hampir 2 tiap 10.000 penduduk di indonesia 4 oligarki terkaya ini menguasai semua bidang mulai politik, media hingga bisnis industri ekstraktif.

Luas dan potensi sumber daya alam Indonesia ternyata hanya dikuasai oleh segelintir orang yang juga menyumbangkan kerusakan besar ada sumber daya alam di banyak wilayah Indonesia.

Pada akhirnya, jika kita membaca permasalahan ini secara serius kita musti sadar bahwa ada sindikat yang bercokol kuat di lini-lini penting dalam pelaksanaan industri ekstraktif kita. Sehingga menyebabkan konflik sosial, kemiskinan, erosi budaya, kerusakan alam, yang panjang dan (seakan) tak berujung. Padahal, bukankah sumber daya alam ini adalah milik kita semua, rakyat Indonesia?

Profil Penulis

Dharma Putra Gotama
Dharma Putra Gotama
Flaneur yang baru belajar menulis dan memahami fenomena baru.