HAM di Tengah Kepungan Narasi Pembangunan

(Catatan dari diskusi Industri Ekstraktif dan HAM dalam helatan DASKUSI. Diisi oleh Dadan Ramdan Hardja Aktivis dan direktur Wahana Lingkungan Hidup di Jawa Barat. Dharma Putra Gotama Mahasiswa Arkeologi Universitas Udayana, Bali. Penggiat Aksi Kamisan Karawang. Tim Peneliti Forum Pemuda Peduli Sejarah Karawang; dan Willy Firdaus Mahasiswa Manajemen Bencana. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan ForkadasC+)

 

Secara ringkas diskusi yang bertajuk “HAM dan Industri Ekstraktif” ini mengurai bagaimana Indutri Ekstraktif dalam banyak kasus merongrong hak asasi manusia warga yang hidup dan tinggal di sekitar area industri tersebut. Hak azasi tersebut seperti yang Dadan Ramadhan (Ketua Walhi Jawa Barat) kutip ialah mendapat lingkungan hidup yang sehat dan layak.

Sebagai pembuka Ravin yang memoderatori mengungkap mengapa persoalan ini musti diketengahkan dan dibicarakan dalam kesempatan apapun (asal ada kopinya). Sebab kita hidup di antara kepungan narasi pembangunan yang timpang. Yang menguntungkan para elitis sekaligus merugikan rakyat jelata.

Terdengar familiar, bukan?

Sebagai pembicara awal, Dharma menjabarkan apa itu industri ekstraktif. Dengan ingatan saya yang aduh memalukannya, inilah yang dapat saya catat. Industri ekstraktif adalah industri yang bahan bakunya diambil langsung dari alam sekitar. Contohnya, pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan, peternakan, pertambangan. Meski kemudian definisi ini dimaknai ulang oleh Dadan Ramadhan sebagai, semua upaya industrialisasi di luar pemenuhan kebutuhan primer komunal warga desa tersebut. Batsannya adalah ketika pertambangan ini menjadi industrialisasi besar-besaran.

Masalahnya adalah dengan gaya pemerintahan Jokowi yang sekarang atau yang sebelum-sebelumnya juga, kita bisa melihat bagaimana narasi besar pembangunan infrastruktur dimainkan.

Terlepas dari motifnya yang ingin mendapat tatapan ketakjuban di Pilpres 2019, narasi pembangunan dipacu seperti kuda balap yang giras minta ampun. Saking girasnya kita bisa lihat satu demi satu di antara penontonnya terjatuh ke dalam arena dan terinjak-injak.

Dalam bahasa yang lebih baik dan tampak terpelajar, Angesti Citra Asih menuliskan bahwa arah kebijakan pemerintah saat ini disebut neo-developmentalism ala Orde Baru. Kebijakan yang memprioritaskan pembangunan sekaligus mengabaikan agenda penting reformasi, yaitu janji pemberantasan korupsi dan penegakan hak asasi manusia. Sehingga tak heran jika pembangunan infrastruktur besar-besaran yang sedang dilakukan seperti pembangunan jalan, jalan tol, kereta cepat massal MRT, dan sejumlah pembaruan dan perbaikan fisik untuk Asian Games 2018.

Meskipun konteks hak asasi manusia dalam tulisan Angesti diarahkan pada persoalan korban diskriminasi sistemis di masa orde baru, kita bisa melihat kesamaan pola. Paling tidak pada bagaimana cara kerja agenda-agenda pembangunan tersebut yang kerap bergesekan dengan urusan agraria. Entah dari sudut rantai suplai sampai mindset pemerintah dalam memandang kasus-kasus agraria—dalam hal ini industri ekstraktif.

Sekilas memang tidak terhubung. Tapi kita tidak bisa menampik hubungan pembangunan banyak waduk saat ini dengan keberadaan pabrik semen dan tambang pasir yang menempatkan beberapa daerah dalam ‘darurat agraria’ berlarat-larat.

Sebutlah para petani dari Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah. Sampai hari ini mereka masih memperjuangkan penolakan mereka terhadap pengelolaan penambangan semen di daerahnya.
Meskipun peninjauan kembali terhadap izin yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prabowo dimenangkan warga, tapi pabrik Semen Indonesia masih masih tetap beroperasi.

“Mereka menghancurkan pegunungan, lahan pertanian kami semakin menipis sejak adanya pertambangan ini. Sekarang Kartini dan petani dari Kendeng datang ke sini membawa hasil pertanian kami,” ujar Gun Retno, salah satu pemrotes.

Padahal kewajiban pemerintah daerah sudah tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pasal 15 tentang kajian lingkungan hidup strategis dijelaskan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS serta menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Pada pasal 17 menjelaskan, apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui maka kebijakan, rencana, dan program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS. Kemudian poin b juga dijelaskan segala usaha dan kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Sampai hari ini masih banyak yang memperjuangkan tanah mereka habis-habisan. Tak jarang sampai jatuh korban jiwa.

Melalui beberapa studi kasus Karawang seputar Industri ekstarkatif Willi melengkapi paparan Dharma tentang bagaimana laku penambangan yang tadinya merupakan penunjang penghidupan masyarakat sekitar, berubah menjadi industri yang eksploititatif dengan besaran tambang yang kian hari kian meningkat kuantitasnya, bahkan gila-gilaan.

Dadan Ramadhan memperluas atau memperdalam diskusi tentang bagaimana hubungan oligarki pemangku kebijakan, para pemilik modal, dan pemilukada turut mempengaruhi banyak persoalan agraria di daerah-daerah. Ikatan oligarkis ini menjadi benteng yang kokoh sekaligus merusak.

Oh, dan jangan lupa bagaiaman narasi-narasi pembangunan dan pengembangan dimainkan di sini. Itulah sebabnnya kerapkali peroslan praktek indutri ini seringkali bukan soal legal atau illegal. Ia kerap juga mendomplengi isu-isu pembangunan.

Sebagai akhir ada banyak poin kesimpulan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang sudah dipaparkan. Masalahnya seringkali ada pada ketidakpedulian masyarakat umumnya, juga perasaan takut yang dialami oleh warga sekiar.

Tugas kitalah untuk terus menjalin kontak dan berkonsolidasi. Membangun people power untuk membela lingkungan dan hak hidup banyak orang. Di tengah krisis kepercayaan terhadap para pemangku kebijakan dan tingkah menjijikkan para pemodal besar, kita hanya bisa berpegang kepada kekuatan seperti itu. Lets say: people power. Biar agak njaksel seutik.

 

Dicatat oleh Ahmad Farid

 

Profil Penulis

daskusi
daskusi
Daskusi adalah forum diskusi yang digawangi oleh kawan-kawan di Das Kopi Karawang. Bertujuan mengajak berbagai elemen masyarakat  untuk merawat narasi-narasi perlawanan, edukasi kesadaran lingkungan, dan maslahat sosial.