Bagaimana Sebaiknya Kita Memosisikan Islam dalam Situasi Bencana?

Menonton film Mari to Koinu no Monogatari (2007), kita dihadapkan pada sebuah gambaran bahwa masyarakat Jepang adalah masyarakat yang siap menghadapi bencana. Di film ini, sebuah desa pada suatu hari mengalami gempa yang sangat hebat, yang membuat desa tersebut hancur dan orang-orang di sana terpaksa diungsikan ke kota secara berkala. Tentu jatuh banyak korban jiwa; dan butuh waktu bertahun-tahun hingga desa itu berhasil dipulihkan dan kembali bisa ditinggali. Yang ditonjolkan di film, adalah situasi dalam proses pemulihan yang lain, yakni pemulihan psikis para penyintas gempa dengan fokus sebuah keluarga yang terdiri dari kakek, ayah, dua orang anak, dan seekor anjing dewasa (Mari) beserta ketiga anaknya. Dua dari sekian banyak hal yang bisa digarisbawahi dari apa yang tersaji di narasi keluarga tersebut: (1) mereka, juga para penyintas gempa lainnya di pengungsian itu, bertahan hidup sebagai sebuah keluarga besar yang solid, saling membantu satu sama lain; (2) mereka, juga para penyintas gempa lainnya, digambarkan sebagai orang-orang yang tertib, yang memahami apa itu prioritas dan batas masing-masing—terutama dalam situasi bencana. 

 

Menariknya adalah, tidak ada agama. Bahwa para penyintas gempa itu saling membantu satu sama lain, bahwa mereka senantiasa menjaga ketertiban demi kebaikan bersama, dan hal-hal positif lainnya, bukan sesuatu yang terlahir dari agama, atau dipengaruhi oleh agama. Tidak ada, misalnya, scene yang menunjukkan orang-orang itu menjalankan sebuah ritual keagamaan tertentu secara intens. Yang ada dan tampak dalam proses pemulihan itu, adalah aktivitas-aktivitas kemanusiaan. Motif atau dorongan di baliknya sendiri, adalah afeksi—rasa kasih sayang dan kepedulian kolektif. 

 

 

Gempa Chūetsu, Gempa Tohoku, dan Konfucianisme 

 

Gempa di film tersebut adalah representasi dari gempa yang terjadi di Jepang pada 23 Oktober 2004, tepatnya di Chūetsu, sebuah kawasan di Prefektur Niigata; sebuah gempa dengan kekuatan sebesar 6,6 Skala Richter (SR) yang menyebabkan puluhan orang meninggal dan ribuan orang terluka. Tentu, pada kenyataannya, proses pemulihan di lapangan tak semulus yang tergambarkan di film. Masaaki Niwayama1, misalnya, dalam artikelnya, “Lessons from the Niigata Chūetsu Earthquake in Japan”2 (2006), memaparkan beberapa masalah seperti sempat kacaunya alur komando dan munculnya economy-class syndrome—orang-orang memilih untuk bermalam di dalam mobil dan ini turut andil dalam menambah jumlah korban. Tetapi di dalam artikelnya itu pun Niwayama mengemukakan satu hal yang seakan-akan membenarkan apa yang tergambarkan di film, yakni bahwa banyak dari para penyintas gempa itu yang saling membantu satu sama lain; mereka bekerja sama sebagai sebuah keluarga besar—meski di kehidupan sehari-harinya sebelum gempa mereka mungkin tidak benar-benar terhubung satu sama lain. Juga di artikelnya itu, Niwayama mengatakan bahwa hubungan semacam inilah yang berperan besar dalam proses pemulihan pascagempa—baik fisik maupun psikis. Hubungan ini, yang menunjukkan adanya rasa saling percaya antar-para-penyintas-gempa, menurut Niwayama bukanlah sesuatu yang bisa dibentuk oleh hukum. 

 

Hal serupa bisa ditemukan di situasi pasca-gempa-Tohoku. Gempa berkekuatan 9,0 SR ini terjadi pada 11 Maret 2011, yang diikuti tsunami, dan menewaskan belasan ribu orang dan menghancurkan ratusan ribu bangunan. Namun terlepas dari betapa dahysatnya dampak fisik yang diakibatkan gempa Tohoku ini, para penyintas gempa justru menunjukkan kesiapan dan ketangguhan mental mereka. Mereka, misalnya, rela mengantre hingga berjam-jam untuk memperoleh pasokan makanan dan minuman di sebuah konbini3, dan mereka mengantre dengan tenang, juga sopan. Bahkan mentalitas yang kuat ini ditunjukkan juga oleh orang-orang Jepang lainnya, mereka yang tidak terkena dampak langsung gempa dan tsunami itu. Di kota-kota besar seperti Tokyo, misalnya, di mana ada begitu banyak orang yang tertahan dan tak bisa pulang sebab sarana transportasi publik seperti kereta listrik tak beroperasi, banyak pemilik rumah di kota tersebut membuka pintu bagi orang-orang itu; menyilakan mereka untuk tinggal sementara waktu; dan tentunya menyediakan juga bagi mereka makanan dan minuman yang layak. Dan tidak berhenti di situ, aksi-aksi solidaritas juga dilakukan dalam wujud yang akan membuat kita terkagum-kagum. Di Shibuya, misalnya, distrik yang terkenal dengan gemerlap cahayanya itu, orang-orang justru memadamkan lampu, menghemat pasokan listrik dan merelakannya untuk dialokasikan ke kawasan-kawasan terdampak4 

 

Solidaritas semacam ini kiranya adalah hal yang sama dengan apa yang disinggung Niwayama dalam artikelnya tadi. Dan bahwa ada selisih tujuh tahun di antara kedua bencana tersebut, menunjukkan bahwa solidaritas semacam ini memang sudah menjadi bagian dari karakteristik masyarakat Jepang dalam menyikapi bencana. Mereka, dalam situasi bencana, adalah sebuah keluarga besar; mereka menyadari bahwa mereka semua berada di dalam satu tubuh yang samai—ittai. 

 

Menurut Carol Gluck, Profesor Sejarah Modern Jepang di Universitas Columbia, mentalitas dan solidaritas masyarakat Jepang tersebut bukan sesuatu yang dibentuk oleh kultur maupun agama, bukan sesuatu yang sifatnya kultural ataupun religius. Dalam pandangannya, itu adalah sesuatu yang dibentuk oleh sejarah; sebuah moral kolektif yang muncul untuk merespons komunitas dan keteraturan sosial5. Tidak ada nuansa agama, sekali lagi, jika agama di sini dipahami sebagai sesuatu yang sifatnya transendental dan ritualis belaka. Namun Gluck juga mengatakan bahwa mentalitas dan solidaritas tersebut mungkin saja berasal dari Konfucianisme, yang menyebar dari Tiongkok. Dalam Konfucianisme, seseorang dituntut untuk memperlakukan orang lain seperti halnya ia memperlakukan dirinya sendiri; dari prinsip inilah kesadaran sebagai sebuah keluarga besar itu tumbuh. Masyarakat Jepang dulu tentu berada dalam fase masyarakat pertanian, dan Konfucianisme adalah sebuah paham yang cocok untuk masyarakat seperti ini. Selain itu, perlu juga dipahami, masyarakat Jepang adalah masyarakat yang relatif homogen, yang tentunya memudahkan tumbuhnya solidaritas tersebut. 

 

Konfucianisme, dalam uraian barusan, tidak diposisikan sebagai agama, melainkan jalan hidup, atau prinsip hidup. Ini penting sebab beberapa agama, seperti Kristen, cenderung memosisikan transendentalitas sebagai esensi utamanya. Berbeda dengan Kristen yang tumbuh subur dan dominan di Eropa, yang pada satu titik dihadapkan pada sekularisasi sehingga cakupannya pun menyempit, Konfucianisme yang tumbuh di Asia (Tiongkok) tidak dihadapkan pada sekularisasi, sehingga, dalam arti tertentu, cakupannya relatif lebih luas, menjangkau hal-hal yang profan dan konkret seperti hubungan antara seseorang dengan seseorang lain, antara seseorang dengan komunitas atau masyarakat6. Dipadukan dengan bentuk masyarakat pertanian yang sempat disinggung tadi, adalah alamiah belaka jika kemudian dari Konfucianisme ini terlahir solidaritas itu, kesadaran sebagai orang-orang di dalam satu tubuh itu. Dan ini terbukti berguna di dalam situasi bencana. Maka agama, jikapun harus ada dalam penanganan atau proses pemulihan bencana, barangkali adalah dalam wujud yang serupa dengan Konfucianisme tersebut. 

 

 

Indonesia, Islam, dan Bencana 

 

Berbeda dengan masyarakat Jepang yang relatif homogen, masyarakat kita justru heterogen, dan heterogenitas ini bukan hanya menyentuh hal-hal yang kasatmata namun juga hal-hal yang samar dan tersembunyi. Dan celakanya, heterogenitas ini tidak dibarengi oleh pemerataan; justru yang ada adalah ketimpangan dan sebagai konsekuensinya lahirlah hegemoni. Dalam hal pemeluk agama, misalnya, Katadata.co.id mencatat bahwa pada tahun 2016 persentase pemeluk agama Islam di Indonesia mencapai 87,2%7. Katakanlah dalam dua tahun ini persentase tersebut berkurang terutama setelah pemerintah memperbolehkan aliran-aliran kepercayaan dicantumkan di kolom agama, namun kiranya persentasenya masih sangat besar, masih sangat dominan dibanding persentase para pemeluk agama lain. Ini, disukai atau tidak, menumbuhkan rasa superioritas di dalam benak sebagian pemeluk agama Islam di tanah air. Ketika dikonkretkan dalam realitas sehari-hari, superioritas ini membentuk hegemoni. Dan ketika hegemoni terbentuk, perspektif yang kemudian dikoar-koarkan adalah perspektif mayoritas. 

 

Dominasi Islam memang sudah terlihat bahkan ketika negara ini berdiri. Pada saat itu, persentasenya lebih besar lagi—lebih dari 90%. Dan dominasi dalam hal jumlah ini coba diwujudkan juga dalam kebijakan politik, yakni dengan mewajibkan para pemeluk agama Islam di tanah air menjalankan syariat-syariat Islam—salah satu poin di Piagam Jakarta. Soekarno memang berhasil menghilangkan kewajiban tersebut, tetapi sebagai gantinya ia memberi ruang yang lebih banyak di parlemen bagi para pemeluk agama Islam. Kelak kemudian dibentuk Kementerian Agama, dan yang memimpinnya selalu beragama Islam8. 

 

Dari situ terlihat bahwa dominasi Islam di negeri ini memiliki sejarah yang kuat. Dan kendati di dua era kepemimpinan—Soekarno dan Soeharto—para pemeluknya sempat mengalami sejumlah serangan dan represi yang kuat dari negara, hingga saat ini Islam masihlah sebuah identitas keagamaan yang kuat, dan dominan. Perlu dicermati bahwa di sini saya memosisikan Islam sebagai sebuah identitas keagamaan alih-alih agama. Pada kenyataannya, dari 87,2% itu, tentu hanya sebagian saja yang benar-benar mengidentifikasi diri mereka sebagai pemeluk agama Islam—itu pun entah Islam yang seperti apa. 

 

Karen Armstrong, dalam melihat Islam, menggunakan perspektif yang serupa dengan Konfucianisme tadi, yakni bahwa Islam tidak dihadapkan pada sekularisasi dan cakupannya relatif lebih luas dibanding Kristen di Eropa9. Itu artinya, selain hal-hal yang sakral dan transendental, Islam juga menyentuh hal-hal yang profan dan konkret seperti halnya Konfucianisme tadi. Islam dengan demikian mengatur juga hubungan seseorang dengan seseorang lain, hubungan seseorang dengan masyarakat dan negara, hubungan seseorang dengan orang-orang di luar kelompoknya. Dan tentu, Islam juga mengatur bagaimana sebaiknya seseorang bersikap dan bertindak di dalam situasi bencana. 

 

Di pembahasan sebelumnya tadi, saya mengatakan bahwa jikapun agama harus ada di dalam situasi bencana maka wujudnya barangkali serupa Konfucianisme, yakni bahwa ia mendorong orang-orang untuk mengedepankan relasi horizontal ketimbang relasi vertikal, mendahulukan melakukan hal-hal yang profan dan konkret ketimbang hal-hal yang sakral dan transendental, dan akhirnya bermuara pada satu hal yang kita temukan di masyarakat Jepang tadi: solidaritas; kesadaran bahwa kita semua berada di dalam satu tubuh yang sama.  

 

Dan Islam sesungguhnya memungkinkan ini terjadi. Karen Armstrong, dalam pembelaan-pembelaannya terhadap Islam, selalu menjadikan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW sebagai rujukan; dan jika kita melakukan hal yang sama dengan Armstrong kita akan mendapati bahwa membangkitkan solidaritas sejatinya adalah bagian dari visi Islam, dan yang dimaksud dengan solidaritas di sini adalah kebersamaan yang melampaui sekat-sekat kesukuan, kebangsaan, keagamaan, dan identitas-identitas lainnya. Piagam Madinah adalah buktinya. Dengan demikian, apabila adanya Islam di dalam situasi bencana justru tak membangkitkan solidaritas tersebut, dan malah mendorong terjadinya perpecahan, maka pastilah ada yang salah di situ. 

 

Lihat, misalnya, penanganan gempa-tsunami Aceh pada 2004. Dari sejumlah hal yang mendorong pemerintah menolak bantuan asing, salah satunya adalah adanya kekhawatiran bahwa sebagian dari para penyintas gempa-tsunami di sana akan dikristenkan oleh militer asing10. Meski terkesan beralasan terutama jika kita melihatnya dari sudut pandang politik, adanya kekhawatiran tersebut menunjukkan bahwa Islam pada akhirnya dihadirkan dalam wujudnya yang sangat sempit, yang secara langsung juga buruk bagi kemanusiaan, yakni semata identitas keagamaan. Kekhawatiran akan adanya kristenisasi terselubung, salah satunya, adalah kekhawatiran akan berkurangnya jumlah pemeluk agama Islam di tanah air, yang berarti berkurangnya persentase tadi, yang secara tak langsung berdampak pada berkurangnya juga dominasi Islam dalam realitas (politik) di negeri ini. Memang ada juga nuansa-nuansa teologis di situ, namun saya kira itu bukan yang utama; setidaknya, masih di bawah kekhawatiran akan berkurangnya jumlah tadi. 

 

Atau apa yang lazim terjadi belakangan ini: menghubung-hubungkan bencana yang menimpa sebuah kawasan dengan perbuatan syirik dan maksiat yang konon dilakukan orang-orang di kawasan tersebut. Anggapan semacam ini dikemukakan oleh, misalnya, Susi Arunika, lewat tulisannya yang terbit di MediaOposisi.com11. Anggapan serupa dengan redaksi kalimat yang berbeda-beda juga bermunculan di media-media sosial, seperti Twitter dan Instagram12. 

 

Anggapan tersebut tentu saja tidak sejalan dengan visi Islam tentang solidaritas tadi. Dengan mengatakan bahwa bencana yang menimpa sebuah kawasan diakibatkan oleh perbuatan syirik dan maksiat yang dilakukan orang-orang di kawasan tersebut, seseorang dengan semena-mena memosisikan orang-orang di sana, baik itu para korban tewas maupun para penyintas bencana, sebagai orang-orang yang berada di bawahnya—sebab ia tidak terkena bencana itu dan itu berarti ia berada di kawasan di mana orang-orang di sana tidak melakukan perbuatan syirik dan maksiat. Selain itu, dengan mengemukakan anggapan tersebut, apalagi jika dibubuhi makian atau ejekan, jelas sekali tidak ada simpati dan empati di sana—terhadap para korban dan penyintas bencana. Bermodalkan dua hal tersebut, mana mungkin solidaritas bisa tumbuh. Kalaupun tumbuh, itu hanyalah “solidaritas”, yakni solidaritas yang sempit, yang cenderung menjebak orang-orang di dalamnya pada chauvinisme; sesuatu yang tentu tidak kita inginkan sebab itu justru kontrapositif terhadap proses pemulihan pascabencana—baik fisik maupun psikis. 

 

 

Islam Sebagai Apa? 

 

Di titik ini kita tentu sudah selayaknya bertanya-tanya mengapa Islam kini hadir dalam wujudnya yang sempit itu. Apakah memang seperti itu wajah Islam di tanah air kita ini, sejak dulu? Namun seperti yang kita tahu, kita mengenal istilah Islam Nusantara yang digaung-gaungkan oleh para nahdliyin, dan para nahdliyin ini sudah ada di negeri ini sejak dulu, bahkan jauh sebelum negeri ini berdiri. Selain itu, masuknya Islam ke Nusantara—bakal tanah air ini—terjadi dengan relatif damai, tidak seperti masuknya Islam ke negara-negara di Afrika Utara yang terjadi lewat penaklukan, misalnya13. 

 

Adalah naif jika kita mengatakan bahwa dalam penyebaran dan pertumbuhannya di tanah air ini Islam tidak bersekutu dengan kekerasan. Memang Islam masuk ke Nusantara dengan relatif damai seperti lewat perdagangan, tetapi sebagaimana dipaparkan Carool Kersten dalam bukunya, Mengislamkan Indonesia: Sejarah Peradaban Islam di Nusantara (2018), dalam perkembangannya Islam banyak disebarkan lewat peperangan dan penaklukan. Ini menunjukkan bahwa Islam di negeri ini dalam wujudnya yang keras atau tidak ramah itu memiliki preseden. Rujukannya ada, dengan kata lain. Tentu berlalunya beratus-ratus tahun bisa mengikis wujud tersebut, tetapi kita harus ingat bahwa di zaman penjajahan Belanda para pemeluk agama Islam didiskriminasi dan dikonrontasikan dengan kelompok Tionghoa, dan diskriminasi serupa kembali dialami para pemeluk agama Islam di zaman Soeharto. Tentu para pemeluk agama Islam pun pernah berada di posisi yang relatif menguntungkan, seperti ketika Indonesia berada di bawah fasisme Jepang, tetapi itu pun bukan sesuatu yang positif sebab pada dasarnya di balik posisi yang relatif menguntungkan itu adalah konfrontasi juga—kali ini dengan para pemeluk agama Kristen. Dinamika ini, harus diakui, turut andil dalam membuat wujud Islam yang keras dan tak ramah itu bertahan, hingga sekarang. 

 

Namun itu hanya salah satu wujud Islam. Dan fakta bahwa di era kemerdekaan persentase pemeluk agama Islam di negeri ini mencapai lebih dari 90% kiranya menunjukkan bahwa Islam adalah sesuatu yang diterima oleh masyarakat kita. Penerimaan mereka, tentulah, tak akan semasif itu jika Islam di realitas mereka hanya hadir dalam wujudnya yang keras dan tak ramah. Dan ini tentu membawa kita pada sebuah pertanyaan krusial terkait eksistensi Islam di negeri ini, yakni sebagai apa ia diterima oleh masyarakat kita di era kemerdekaan itu, juga saat ini, terutama dalam situasi bencana yang tengah sama-sama kita hadapi. 

 

Jawabannya, barangkali, adalah sebagai semacam Konfucianisme dalam konteks masyarakat Jepang tadi. Ketika prinsip dasar Konfucianisme tentang bagaimana semestinya kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita ditemukan juga dalam Islam, logikanya, masyarakat akan menerimanya. Dan masyarakat di sini bukan hanya para pemeluk agama Islam, melainkan juga para pemeluk agama lain—juga mereka yang tidak memeluk agama apa pun. Kebaikan universal, dengan kata lain; yakni kebaikan yang melampaui eksklusivitas, yang melampaui sekat-sekat identitas. Dan dalam situasi bencana, tak pelak lagi, kebaikan semacam inilah yang dibutuhkan—baik oleh kita maupun para penyintas bencana. Dan dari merebaknya kebaikan semacam inilah, saya kira, solidaritas itu tumbuh. 

 

Di titik ini menarik untuk melihat apa yang dilakukan beberapa kelompok yakuza di Jepang pasca-gempa-Tohoku. Sekitar tengah malam, tidak sampai sehari setelah gempa hebat itu terjadi, 25 truk berisi 50 ton suplai barang dan makanan tiba di kantor balaikota di Hitachinaka, sebuah kawasan di Prefektur Ibaraki, dan kelompok yakuzalah yang ada di balik aksi sosial ini; mereka juga yang membagi-bagikannya kepada para penyintas bencana di sana. Dan yang mereka bagikan itu adalah hal-hal yang memang sangat dibutuhkan dalam situasi bencana seperti air minum, selimut, mi instan, lampu senter, baterai, tisu toilet. Respons cepat para yakuza ini mendahului respons pemerintah Jepang, dan diterima dengan baik oleh para penyintas bencana, dan dilihat sebagai sesuatu yang positif oleh pihak kepolisian. Dalam aksi sosialnya itu, para yakuza tentu tampil tidak dengan sosoknya yang sangar dan keras, tetapi sebaliknya: sopan (baju lengan panjang untuk menutupi tato, tidak bertelanjang dada, tidak mengenakan atribut kelompok, menyembunyikan jari-jari yang telah dipotong) dan ramah. Mereka agak berisik, memang, tetapi itu tentu tak perlu dipermasalahkan14 

 

Bukan kali itu saja, respons cepat kelompok yakuza didapati juga pasca-gempa-Kobe di tahun 1995. Meski menyadari bahwa mereka adalah liyan, bahwa masyarakat pada umumnya tidak menerima mereka, mereka tetap melakukan aksi heroik tersebut; mereka melihatnya sebagai sesuatu yang bisa mereka berikan kepada tanah air mereka; semacam kebanggaan, kira-kira. Dan dalam hal ini mereka memosisikan para penyintas bencana itu sebagai saudara-saudara mereka. Setelah gempa Tohoku tadi terjadi, misalnya, para yakuza ini juga menampung orang-orang yang tidak bisa pulang ke rumahnya masing-masing. Bahkan orang-orang itu ditampung juga di markas mereka. 

 

Ini menarik karena para yakuza bagaimanapun adalah bagian dari sisi gelap Jepang. Untuk bisa bertahan hidup, mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan kotor seperti memanipulasi laporan keuangan perusahaan, melakukan pemerasan, menjalankan bisnis prostitusi, dan yang semacamnya. Jelas sekali di sini pun tidak ada agama, terutama dalam wujudnya yang bersifat transendental dan ritualis. Tetapi solidaritas ada, dan itu jelas terlihat. Sementara para yakuza itu mendedikasikan aksi sosial mereka sebagai semata kebaikan untuk sesama, para penyintas bencana sendiri, di sisi lain, menerima bantuan mereka itu tanpa banyak bertanya; mereka tak peduli identitas ataupun status sosial para pemberi bantuan itu dan melihatnya sebagai semata kebaikan untuk mereka. Dan mereka memang membutuhkan bantuan itu. Sangat. Dan yang paling penting di sini: dalam relasi darurat tersebut tidak ada pihak yang merasa posisinya lebih tinggi daripada yang lain, dan karenanya tampil congkak dan merendahkan pihak lain. 

 

Bandingkan dengan apa yang kita dapati di realitas kita saat ini. Dalam memberikan atau menerima bantuan, misalnya, ada saja pihak-pihak yang memberi batasan-batasan ketat berbau chauvinis, seperti dikhususkan untuk pemeluk agama tertentu saja atau tidak sudi menerima bantuan—sesederhana apa pun—dari pemeluk agama lain. Identitas, lagi-lagi, diposisikan sebagai yang lebih tinggi daripada solidaritas. Dan ini diperburuk dengan realitas politik kita yang tidak sehat, di mana politik identitas seperti dipelihara dan justru meruncingkan polaritas yang ada, bineritas yang ada, menjadikannya seolah-olah tak tersembuhkan. Belum lagi dipadukan dengan kecurigaan berbau dendam dan inferiority complex, seperti bahwa pihak tertentu—lembaga asing, misalnya—memiliki agenda yang busuk di balik bantuan yang ditawarkannya. Dengan adanya hal-hal ini, muskil sekali solidaritas itu tumbuh. Padahal kita, terutama para penyintas bencana, sedang sangat membutuhkannya. 

 

Dalam situasi seperti ini, Islam semestinya menjadi solusi. Ini jika Islam adalah seperti yang mati-matian dibela Karen Armstrong dalam buku-bukunya maupun kuliah-kuliahnya. Namun Islam yang hadir di hadapan kita, yang ditonjolkan oleh media, adalah Islam yang cenderung menghancurkan pembelaan-pembelaan Karen Armstrong itu. Islam, misalnya, dijadikan landasan untuk menghakimi para penyintas bencana; atau, dijadikan alat untuk menyudutkan pihak tertentu terkait terjadinya bencana-bencana itu; atau, ditunjukkan dalam wujudnya yang eksklusif yang tidak memungkinkan lahirnya simpati dan empati. Dan ini terjadi karena Islam diposisikan sebagai sekadar identitas keagamaan saja, atau iman yang termanifestasikan dalam ritual-ritual, dalam aktivitas-aktivitas yang transendental—bukan horizontal. 

 

Jelas sekali, yang benar-benar kita butuhkan saat ini adalah terbentuk dan tumbuhnya solidaritas; kesadaran bahwa kita semua berada di dalam satu tubuh yang sama. Dan Islam, jikapun memang harus ada, mestilah diposisikan sebagai sesuatu yang memudahkan dan mendorong solidaritas itu terbentuk, dan tumbuh. Tumbuh subur. Sebagai apa? Yang jelas bukan sebagai identitas keagamaan belaka; bukan sebagai agama dalam pengertian yang sempit dan sakit. Juga, bukan sebagai alat politik. Benar-benar bukan. Dalam situasi bencana seperti ini saya kira Islam lebih tepat diposisikan sebagai semacam Konfucianisme dalam konteks masyarakat Jepang yang telah dibahas tadi, yakni sesuatu yang mengikat kita dengan orang-orang di sekitar kita dalam ikatan yang baik; sesuatu, yang mendorong kita untuk memperlakukan orang-orang di sekitar kita seperti halnya kita memperlakukan diri kita sendiri—dengan penuh kasih. Dan tentu kita bisa mewujudkan itu, memunculkan wujud Islam yang seperti itu. Caranya? Banyak. Salah satunya, sebagai langkah awal, kita bisa berhenti melihat bencana yang menimpa sebuah kawasan sebagai turunnya azab dari Tuhan bagi orang-orang di kawasan tersebut.(*) 

 

—Bogor, 15-18 Oktober 2018 

 

 

1 Anggota Asosiasi Medis kota Ojiya, Uonuma, dan Kawaguchi di Prefektur Niigata.
2 Bisa disimak di med.or.jp/english/pdf/2005_07/334_340.pdf.
3 Convenient store
4 Baca artikel Susan Donaldson dan Russel Goldman yang terbit di ABCNews pada 15 Maret 2011, “Japanese,
Waiting in Line for Hours, Follow Social Order After Quake”. Bisa diakses di
https://abcnews.go.com/Health/japan-victims-show-resilience-earthquake-tsunami-sign-
sense/story?id=13135355.
5 Ibid.
6 Baca, misalnya, buku Karen Armstrong, Fields of Blood (Mizan, 2016).
7 Bisa diakses di https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/11/indonesia-negara-berpenduduk-
muslim-terbesar-dunia.
8 Baca, misalnya, bukunya Carool Kersten, Mengislamkan Indonesia: Sejarah Peradaban Islam di Nusantara
(Baca, 2018)
9 Baca, misalnya, buku Karen Armstrong, Fields of Blood (Mizan, 2016).
10 Baca artikel Husein Abdulsalam yang terbit di Tirto pada 5 Oktober 2018, “Yang Dipertaruhkan Saat Negara
Menerima Bantuan Asing untuk Bencana”. Bisa diakses di https://tirto.id/yang-dipertaruhkan-saat-negara-
menerima-bantuan-asing-untuk-bencana-c4i9.
11 Baca tulisan Susi Arunika yang terbit di MediaOposisi.com pada 30 Juli 2018, “Musibah Gempa di NTB-Bali
adalah Teguran Allah”. Bisa diakses di https://www.mediaoposisi.com/2018/07/musibah-gempa-di-ntb-bali-
adalah.html.
12 Baca artikel Akhmad Muawan Hasan yang terbit di Tirto pada 7 Agustus 2018, “Mengapa Sebagai Warganet
Gemar Mempolitisasi Bencana Sebagai Azab?”. Bisa diakses di https://tirto.id/mengapa-sebagian-warganet-
gemar-mempolitisasi-bencana-sebagai-azab-cQE4.
13 Baca bukunya Carool Kersten, Mengislamkan Indonesia: Sejarah Peradaban Islam di Nusantara (Baca,
2018).
14 Baca artikel Jake Adelstein yang terbit di Independent pada 9 April 2011, “Mobster on A Mission: How
Japan’s Mafia Launched An Aid Effort”. Bisa diakses di
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/mobsters-on-a-mission-how-japans-mafia-launched-an-aid-effort-2264031.html.