Aksi Kamisan: Cermin Demokrasi Kita

Pada Kamis lalu tepatnya pada tanggal 27 September 2018, Surabaya dan Malang dihebohkan dengan kasus pembubaran Aksi Kamisan oleh ormas dan aparat setempat. Oknum tersebut berdalih, aksi ini telah merusak perdamaian dan menuduh orang yang terlibat dalam aksi sebagai antek-antek komunis. Lantaran pada saat itu ada kawan dari Papua turut serta dalam aksi tersebut.

Beruntungnya, intimidasi dan persekusi yang dilakukan kedua kelompok tak terpuji itu tidak berakibat ricuh. Peserta Aksi Kamisan dapat meredam emosi dan membubarkan diri secara damai.

Aku sempat bingung kenapa Aksi Kamisan dibubarkan. Padahal Aksi Kamisan ini bukan hal yang baru. Gerakan ini sudah sejak lama melakukan aktivitas protesnya secara damai. Berdiri dengan atribut hitam-hitam dan memayungi dirinya dengan payung hitam. Tanpa sama sekali memegang benda yang membahayakan. Dan yang lebih penting, gerakan ini memfokuskan pada rekonstruksi sejarah, terutama pada kejadian pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan oleh negara.

Aksi Kamisan pada dasarnya merupakan aksi penyadaran kepada diri pribadi dengan berdiam diri sambil merenungi orang-orang yang telah (di)hilang(kan). Terkadang  juga dituangkan melalui tulisan-tulisan para relawan dan keluarga korban. Sementara diam adalah simbol dari kekecewaan karena bersuara lantang tidak lagi membuahkan hasil untuk keluarga korban. Sedangkan payung hitam adalah simbol perlindungan dan keteguhan iman.

Aksi ini berupaya menyadarkan masyarakat agar selalu waspada terhadap kekerasan apapun yang dilakukan oleh manusia, baik oleh warga sipil maupun negara melalui perangkat aparat dan militernya.

Selain itu, kegiatan ini berkontribusi sebagai sarana untuk mengolah batin dan mencari pengetahuan. Bagaimana tidak, aksi ini telah terbukti mengajarkan banyak orang soal menghadapi perasaan-perasaan kehilangan orang tercinta.

Aksi diam di hari Kamis ini pertama kali digelar pada tanggal 18 Januari 2007 di Jakarta depan Istana Presiden oleh Ibu Sumarsih (ibu dari korban peristiwa Semanggi Dua) dan KontraS. Tujuannya adalah menuntut pemerintah agar segera menyelesaikan kasus Pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai saat ini belum ada kejelasan. Juga menolak lupa akan kekejaman yang dilakukan oleh aparat pemerintah.

Aksi Kamisan sejak 2007 hingga hari ini berkomitmen menuntut pemerintah menghapus impunitas, agar mengusut tuntas orang-orang yang kebal terhadap hukum.

Di sela-sela kegiatan ini sering diadakan orasi dan penampilan seni bertemakan pelanggaran HAM dari para relawan. Sedangkan dalam sesi akhir kegiatan Aksi Kamisan sering digelar diskusi yang diisi pula oleh relawan dari daerah lain. Sebabnya ya karena tindakan represif yang dilakukan oleh aparat tidak hanya terjadi pada peristiwa Semanggi Satu dan Semanggi Dua saja.

Barangkali karena itulah Aksi Kamisan mulai bermunculan di setiap daerah di Indonesia dan semakin rajin digelar. Walau kasus-kasus dari setiap daerah berbeda detailnya namun pelanggaran dan pola dasarnya sama. Mulai dari kasus penggusuran lahan, polusi limbah pabrik, petani yang diintimidasi, aktivis-aktivis yang dibui dan dihilangkan, bahkan sampai kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Dan hal terakhir inilah yang acapkali dijadikan titik bentrok antara aparat dan para peserta Aksi Kamisan, atau aksi-aksi sejenis.

Masalahnya aparat dan ormas tertentu kerap menyebut-nyebut Aksi Kamisan sebagai aksi yang membela komunis, meski kenyataannya menjadi lain soal.

Bagi mereka “rezim yang berkuasa mempunyai kebenaran mutlak” tanpa ingin memahami lebih intim perkara historisnya sehingga mudah terprovokasi ketika ada oknum yang mengompori.

Bahkan ada pula oknum yang telah melakukan kontrak politik dengan institusi tertentu untuk melakukan pembubaran. Kurangnya pengetahuan sejarah di ruang lingkup masyarakat dari tingkat awam sampai elitnya juga seringkali dimanfaatkan oknum tertentu untuk melakukan doktrin masif sehingga tanggapan masyarakat terhadap Aksi Kamisan tidak begitu bagus.

Pembredelan literatur sejarah hanya akan membuat masyarakat dalam pusaran ketakutan dan trauma berkepanjangan. Masyarakat menjadi kagetan dan pasif untuk mencari pengetahuan.

Malang dan Surabaya membuktikan bagaimana kegiatan Aksi Kamisan dianggap sebuah ancaman. Lalu dengan gagah aparat dan ormas melakukan pembubaran kegiatan semacam ini. Ini pertanda ada yang salah dengan cara kita berdemokrasi. Padahal sudah jelas penyampaian pendapat di muka umum tertuang dalam UUD 1945 pasal 28: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.”

Namun, walau kekalutan dan teror dalam pergerakan sosial terus bertambah. Aksi Kamisan akan terus berdiri hening memberi peringatan kepada setiap orang. Pada yang sedang duduk tenang di kursi pemerintahan, pada yang tertidur di balik selimut impunitas, dan terkapar di antara kabar orang-orang yang hilang.

Berharap masyarakat sadar bahwa pelanggaran HAM akan terus terulang selama gagasan-gagasan dibungkam, sementara aparat-aparat dan ormas-ormas angkuh dibiarkan menyalak-nyalak seenaknya.

Profil Penulis

Fahad Fajri
Fahad Fajri
Lahir 28 Januari 1996 di Karawang. Sedang menempuh pendidikan strata satu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Singaperbangsa Karawang. Menyenangi bacaan bergenre prosa fiksi dan puisi. Dapat dihubungi melalui fahadfajri26@gmail.com .